Mataram (ANTARA) - DPRD Nusa Tenggara Barat mengalokasikan anggaran Rp1 miliar di APBD Perubahan 2023 untuk pendistribusian air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan di wilayah itu.
"Sudah kita anggarkan Rp1 miliar dana untuk distribusi air bersih di APBD Perubahan," kata Ketua Komisi IV Bidang Infrastruktur DPRD NTB, Achmad Puaddi di Gedung DPRD NTB di Mataram, Rabu.
Ia menjelaskan anggaran sebesar Rp1 miliar tersebut dititipkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.
"Nanti dana itu dikelola oleh BPBD NTB. Pokoknya dana itu untuk distribusi air bersih ke masyarakat yang kesulitan air bersih akibat dampak kekeringan," ujarnya.
Puaddi menyatakan anggaran itu terbilang kecil mengingat cakupan daerah yang terdampak kekeringan sangat luas. Namun demikian, pihaknya meminta semua bersabar mengingat keterbatasan anggaran.
"Meski masih kecil dari provinsi tapi anggaran bencana ini juga sudah ada dialokasikan oleh kabupaten dan kota. Karena provinsi sifatnya perbantuan," kata anggota DPRD NTB dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Lombok Tengah ini.
Terlepas dari anggaran itu, pihaknya berharap ada program jangka panjang yang perlu dilakukan pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota untuk mengatasi masalah kekeringan tersebut. Apalagi di perkirakan hujan baru akan terjadi pada Nopember 2023.
"Harus ada program yang terukur. Kalau pun ada sumur bor itu perlu di perbanyak. Kalau ada yang sudah tidak berfungsi agar bisa difungsikan," katanya.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB, Ahmadi mengatakan, efek dari El Nino ini sudah benar-benar mulai terasa, salah satunya krisis air bersih.
Fenomena itu sangat terasa terutama pada kawasan yang tidak memiliki potensi air permukaan, tidak memiliki sumber air tanah, seperti sumur dangkal atau sumur bor, serta kawasan-kawasan yang tidak memiliki jaringan pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
"Jadi untuk daerah-daerah itu seperti di Sumbawa, Bima, Dompu, di sana ada kawasan-kawasan yang tidak memiliki air bersih, kita harus bawakan air pakai mobil tangki dan pakai kapal untuk kawasan Gili," ujar Ahmadi.
Ahmadi mengatakan, terkait ketersediaan air untuk disalurkan pada daerah-daerah yang kekurangan air, ia mengaku kebutuhan-nya tercukupi.
Namun, permasalahan pokoknya adalah biaya operasional untuk mengangkut kebutuhan air tersebut pada daerah yang terdampak.
"Itu harus ada uang-nya. Kalau kita mau tuntaskan," ujarnya.
Ia menjelaskan, anggaran yang dibutuhkan untuk menuntaskan masalah kekeringan ini sekitar Rp40 miliar.
Anggaran itu bukan serta merta menjadi tanggung jawab Pemprov NTB. Pihaknya juga mendorong semua pihak, BUMD dan perusahaan swasta lainnya untuk sama-sama bergerak menuntaskan persoalan tersebut.
"Dibagi rata, Kementerian PUPR, BNPB, CSR perusahaan dan ada orang-orang yang kepengin nyumbang," katanya.
Berdasarkan data dari BPBD NTB, sebanyak 577.025 jiwa yang terdiri dari 163.699 kepala keluarga di 70 kecamatan di NTB, terdampak kekeringan akibat fenomena alam El Nino.
Imbas dari itu, beberapa wilayah tersebut mengalami kekurangan air bersih, produksi hasil tanam petani berkurang, dan beberapa dampak lainnya.
"Sudah kita anggarkan Rp1 miliar dana untuk distribusi air bersih di APBD Perubahan," kata Ketua Komisi IV Bidang Infrastruktur DPRD NTB, Achmad Puaddi di Gedung DPRD NTB di Mataram, Rabu.
Ia menjelaskan anggaran sebesar Rp1 miliar tersebut dititipkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.
"Nanti dana itu dikelola oleh BPBD NTB. Pokoknya dana itu untuk distribusi air bersih ke masyarakat yang kesulitan air bersih akibat dampak kekeringan," ujarnya.
Puaddi menyatakan anggaran itu terbilang kecil mengingat cakupan daerah yang terdampak kekeringan sangat luas. Namun demikian, pihaknya meminta semua bersabar mengingat keterbatasan anggaran.
"Meski masih kecil dari provinsi tapi anggaran bencana ini juga sudah ada dialokasikan oleh kabupaten dan kota. Karena provinsi sifatnya perbantuan," kata anggota DPRD NTB dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Lombok Tengah ini.
Terlepas dari anggaran itu, pihaknya berharap ada program jangka panjang yang perlu dilakukan pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota untuk mengatasi masalah kekeringan tersebut. Apalagi di perkirakan hujan baru akan terjadi pada Nopember 2023.
"Harus ada program yang terukur. Kalau pun ada sumur bor itu perlu di perbanyak. Kalau ada yang sudah tidak berfungsi agar bisa difungsikan," katanya.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB, Ahmadi mengatakan, efek dari El Nino ini sudah benar-benar mulai terasa, salah satunya krisis air bersih.
Fenomena itu sangat terasa terutama pada kawasan yang tidak memiliki potensi air permukaan, tidak memiliki sumber air tanah, seperti sumur dangkal atau sumur bor, serta kawasan-kawasan yang tidak memiliki jaringan pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
"Jadi untuk daerah-daerah itu seperti di Sumbawa, Bima, Dompu, di sana ada kawasan-kawasan yang tidak memiliki air bersih, kita harus bawakan air pakai mobil tangki dan pakai kapal untuk kawasan Gili," ujar Ahmadi.
Ahmadi mengatakan, terkait ketersediaan air untuk disalurkan pada daerah-daerah yang kekurangan air, ia mengaku kebutuhan-nya tercukupi.
Namun, permasalahan pokoknya adalah biaya operasional untuk mengangkut kebutuhan air tersebut pada daerah yang terdampak.
"Itu harus ada uang-nya. Kalau kita mau tuntaskan," ujarnya.
Ia menjelaskan, anggaran yang dibutuhkan untuk menuntaskan masalah kekeringan ini sekitar Rp40 miliar.
Anggaran itu bukan serta merta menjadi tanggung jawab Pemprov NTB. Pihaknya juga mendorong semua pihak, BUMD dan perusahaan swasta lainnya untuk sama-sama bergerak menuntaskan persoalan tersebut.
"Dibagi rata, Kementerian PUPR, BNPB, CSR perusahaan dan ada orang-orang yang kepengin nyumbang," katanya.
Berdasarkan data dari BPBD NTB, sebanyak 577.025 jiwa yang terdiri dari 163.699 kepala keluarga di 70 kecamatan di NTB, terdampak kekeringan akibat fenomena alam El Nino.
Imbas dari itu, beberapa wilayah tersebut mengalami kekurangan air bersih, produksi hasil tanam petani berkurang, dan beberapa dampak lainnya.