Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB menggelar evaluasi pengelolaan keuangan dana desa di Lombok Tengah untuk mewujudkan keuangan desa yang akuntabel dan peningkatan produktivitas guna transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan.
"Ini untuk mendorong desa-desa di Lombok Tengah untuk melakukan pengelolaan dana desa dengan lebih transparan dan akuntabel," kata Kepala Perwakilan BPKP NTB Sidi Purnomo saat acara Seminar Evaluasi Dana Desa di Kantor Bupati Lombok Tengah, Rabu.
Tujuan kegiatan ini, katanya, untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan dana desa dan pemanfaatan hasil pembangunan desa, baik di tingkat desa dan pemanfaatan hasil penggunaan dana desa.
"Tujuan disalurkannya dana desa adalah untuk memberdayakan desa menjadi kuat, maju menuju masyarakat makmur, dan sejahtera," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, seluruh kegiatan yang dibiayai dana desa harus dikelola secara akuntabel dan transparan sehingga BPKP NTB mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Kabupaten Lombok Tengah.
Ia mengatakan kalau dari hasil evaluasi secara keseluruhan pengelolaan keuangan desa di Lombok Tengah sudah cukup memadai. Hanya saja masih ada catatan yang harus diperbaiki, misalnya catatan dengan aset dan perencanaan pengelolaan keuangan.
"Catatan ini tidak generalisasi untuk seluruh desa yang ada di Lombok Tengah, tapi hanya beberapa saja," katanya.
Untuk penyaluran dana desa (DD) di Lombok Tengah, katanya, mencapai 70 persen atau berada di posisi keenam. Bahkan sejauh ini penggunaan DD sangat bagus dan berada di level aman. Tinggal mereka lebih memaksimalkan pengelolaan potensi-potensi yang ada di desa untuk peningkatan pendapatan asli desa (PADes).
"Mereka bisa kembangkan pengelolaan BUMDes dan potensi yang ada di desa masing-masing sehingga bisa dimanfaatkan dan berkontribusi untuk peningkatan PADes. Jadi mereka harus lebih intens mengelola DD yang ada saat ini," katanya.
Sementara itu, Bupati Lombok Tengah H Lalu Fathul Bahri mengatakan dana desa yang diberikan pemerintah telah memberikan motivasi cukup besar kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam meningkatkan pembangunan di desa.
"Kebijakan langsung dalam pengelolaan dana desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Dana desa, ujarnya, tidak hanya membuka peluang kerja masyarakat, namun bisa mendorong produktivitas masyarakat untuk bisa memanfaatkan potensi desa guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Lombok Tengah.
"Keberhasilan pengelolaan keuangan desa bisa mengurangi angka pengangguran," katanya.
Ia mengatakan dana desa yang diberikan cukup besar sehingga saat ada persoalan harus segera diselesaikan agar tidak menjadi persoalan. Untuk itulah, kegiatan peningkatan pengawasan ini sangat penting dilakukan guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi.
"Persoalan yang selama ini sering muncul adalah pemerintah desa sering lupa membayar pajak. Ketika ada temuan baru mereka tahu ada persoalan," katanya.
"Ini untuk mendorong desa-desa di Lombok Tengah untuk melakukan pengelolaan dana desa dengan lebih transparan dan akuntabel," kata Kepala Perwakilan BPKP NTB Sidi Purnomo saat acara Seminar Evaluasi Dana Desa di Kantor Bupati Lombok Tengah, Rabu.
Tujuan kegiatan ini, katanya, untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan dana desa dan pemanfaatan hasil pembangunan desa, baik di tingkat desa dan pemanfaatan hasil penggunaan dana desa.
"Tujuan disalurkannya dana desa adalah untuk memberdayakan desa menjadi kuat, maju menuju masyarakat makmur, dan sejahtera," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, seluruh kegiatan yang dibiayai dana desa harus dikelola secara akuntabel dan transparan sehingga BPKP NTB mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Kabupaten Lombok Tengah.
Ia mengatakan kalau dari hasil evaluasi secara keseluruhan pengelolaan keuangan desa di Lombok Tengah sudah cukup memadai. Hanya saja masih ada catatan yang harus diperbaiki, misalnya catatan dengan aset dan perencanaan pengelolaan keuangan.
"Catatan ini tidak generalisasi untuk seluruh desa yang ada di Lombok Tengah, tapi hanya beberapa saja," katanya.
Untuk penyaluran dana desa (DD) di Lombok Tengah, katanya, mencapai 70 persen atau berada di posisi keenam. Bahkan sejauh ini penggunaan DD sangat bagus dan berada di level aman. Tinggal mereka lebih memaksimalkan pengelolaan potensi-potensi yang ada di desa untuk peningkatan pendapatan asli desa (PADes).
"Mereka bisa kembangkan pengelolaan BUMDes dan potensi yang ada di desa masing-masing sehingga bisa dimanfaatkan dan berkontribusi untuk peningkatan PADes. Jadi mereka harus lebih intens mengelola DD yang ada saat ini," katanya.
Sementara itu, Bupati Lombok Tengah H Lalu Fathul Bahri mengatakan dana desa yang diberikan pemerintah telah memberikan motivasi cukup besar kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam meningkatkan pembangunan di desa.
"Kebijakan langsung dalam pengelolaan dana desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Dana desa, ujarnya, tidak hanya membuka peluang kerja masyarakat, namun bisa mendorong produktivitas masyarakat untuk bisa memanfaatkan potensi desa guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Lombok Tengah.
"Keberhasilan pengelolaan keuangan desa bisa mengurangi angka pengangguran," katanya.
Ia mengatakan dana desa yang diberikan cukup besar sehingga saat ada persoalan harus segera diselesaikan agar tidak menjadi persoalan. Untuk itulah, kegiatan peningkatan pengawasan ini sangat penting dilakukan guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi.
"Persoalan yang selama ini sering muncul adalah pemerintah desa sering lupa membayar pajak. Ketika ada temuan baru mereka tahu ada persoalan," katanya.