Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, bersama Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Kepala Daerah 2024.
"Ini bentuk sinergi pemerintah daerah dengan penyelenggara dalam mendukung Pilkada 2024," kata Bupati Kabupaten Lombok Tengah Lalu Fathul Bahri usai penandatanganan NPHD Pilkada 2024 di kantor bupati setempat, Jumat.
Ia mengatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk mendukung masyarakat dalam menggunakan suaranya untuk menentukan pemimpin, sehingga NPHD ini sebagai bentuk warna dan sinergi pemerintah daerah dalam mendukung Pilkada 2024.
"Kami berharap semoga Pemilu maupun Pilkada 2024 berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan masyarakat," katanya.
Sementara itu, Kepala Bakespoldagri Kabupaten Lombok Tengah Murdi mengatakan jumlah dana hibah Pilkada 2024 yang diberikan kepada KPU sebesar Rp35,5 miliar, sedangkan untuk Bawaslu Rp11,9 miliar.
Sementara dana hibah pengamanan Pilkada 2024 untuk TNI dan Polri akan diberikan pada tahu. 2024.
Pemberian dana hibah Pilkada 2024 tersebut dilakukan dalam dua tahap. Untuk tahun anggaran 2023 sebanyak 40 persen dan sebanyak 60 persen pada tahun 2024 dari total jumlah dana hibah yang diberikan.
"Untuk pengamanan diberikan pada 2024. Tahun ini hanya untuk KPU dan Bawaslu," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat bersama KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri menyepakati anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp52,75 miliar.
"Total biaya Pilkada Lombok Tengah 2024 mencapai Rp52,752 miliar," kata Sekda Kabupaten Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya.
Rincian dana Pilkada Lombok Tengah 2024 tersebut adalah untuk KPU Rp35,5 miliar, Bawaslu Rp11,9 miliar, Kodim 1620 Rp1,7 miliar dan Polres Lombok Tengah Rp3,5 miliar.
"Ini bentuk sinergi pemerintah daerah dengan penyelenggara dalam mendukung Pilkada 2024," kata Bupati Kabupaten Lombok Tengah Lalu Fathul Bahri usai penandatanganan NPHD Pilkada 2024 di kantor bupati setempat, Jumat.
Ia mengatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk mendukung masyarakat dalam menggunakan suaranya untuk menentukan pemimpin, sehingga NPHD ini sebagai bentuk warna dan sinergi pemerintah daerah dalam mendukung Pilkada 2024.
"Kami berharap semoga Pemilu maupun Pilkada 2024 berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan masyarakat," katanya.
Sementara itu, Kepala Bakespoldagri Kabupaten Lombok Tengah Murdi mengatakan jumlah dana hibah Pilkada 2024 yang diberikan kepada KPU sebesar Rp35,5 miliar, sedangkan untuk Bawaslu Rp11,9 miliar.
Sementara dana hibah pengamanan Pilkada 2024 untuk TNI dan Polri akan diberikan pada tahu. 2024.
Pemberian dana hibah Pilkada 2024 tersebut dilakukan dalam dua tahap. Untuk tahun anggaran 2023 sebanyak 40 persen dan sebanyak 60 persen pada tahun 2024 dari total jumlah dana hibah yang diberikan.
"Untuk pengamanan diberikan pada 2024. Tahun ini hanya untuk KPU dan Bawaslu," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat bersama KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri menyepakati anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp52,75 miliar.
"Total biaya Pilkada Lombok Tengah 2024 mencapai Rp52,752 miliar," kata Sekda Kabupaten Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya.
Rincian dana Pilkada Lombok Tengah 2024 tersebut adalah untuk KPU Rp35,5 miliar, Bawaslu Rp11,9 miliar, Kodim 1620 Rp1,7 miliar dan Polres Lombok Tengah Rp3,5 miliar.