Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyatakan siap dan berkomitmen mengalokasikan anggaran guna melakukan penataan lahan bekas Bandara Selaparang Rembiga agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.
"Kami siap alokasikan anggaran sesuai kebutuhan dan kemampuan untuk penataan bekas Bandara Selaparang, asalkan kita dilibatkan dalam kesepakatan pengelolaan aset tersebut," kata Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana di Mataram, Senin.
Menurut dia, selama ini kesepakatan pengelolaan lahan milik PT Angkasa Pura itu hanya terjadi antara Pemerintah Provinsi NTB dengan PT Angkasa Pura, sementara Pemerintah Kota Mataram tidak dilibatkan.
Semestinya, ketika ada kesepakatan pengelolaan lahan bekas Bandara Selaparang yang kini menjadi bagian dari areal Sirkuit MotoGP, Pemerintah Kota Mataram juga dilibatkan sebab lahan itu berada di wilayah Kota Mataram.
Dengan demikian, bisa ada kesepakatan bagian pengelolaan masing-masing baik untuk Pemerintah Provinsi NTB maupun untuk Pemerintah Kota Mataram.
"Kami siap kok alokasikan anggaran untuk penataan lahan tersebut, tapi kita harus dilibatkan dalam kesepakatan kerja sama tripartit," kata wali kota.
Dikatakan, jika sudah ada kesepakatan kerja sama tripartit dapat memudahkan koordinasi dalam pembagian tanggung jawab areal yang akan ditata dan dikelola oleh masing-masing.
Jangan sampai seperti sekarang ini, lanjutnya, setelah sirkuit balap motocross MXGP di areal bekas Bandara Selaparang dibangun kesannya tidak ada yang bertanggung jawab.
"Akibatnya, saat puncak kemarau warga di sekitar banyak yang terdampak penyakit ISPA. Jadi tolong berikan perhatian terhadap masalah ini," katanya.
Apalagi dari informasi, kegiatan MXGP kembali akan digelar pada 2023 sehingga perlu dipersiapkan lebih maksimal lagi dan diharapkan Pemerintah Kota Mataram bisa dilibatkan.
"Kalau kita dilibatkan, kita tentu bisa melakukan persiapan penataan lebih maksimal agar bisa memberikan hasil optimal terutama untuk meningkatkan ekonomi masyarakat," katanya.
"Kami siap alokasikan anggaran sesuai kebutuhan dan kemampuan untuk penataan bekas Bandara Selaparang, asalkan kita dilibatkan dalam kesepakatan pengelolaan aset tersebut," kata Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana di Mataram, Senin.
Menurut dia, selama ini kesepakatan pengelolaan lahan milik PT Angkasa Pura itu hanya terjadi antara Pemerintah Provinsi NTB dengan PT Angkasa Pura, sementara Pemerintah Kota Mataram tidak dilibatkan.
Semestinya, ketika ada kesepakatan pengelolaan lahan bekas Bandara Selaparang yang kini menjadi bagian dari areal Sirkuit MotoGP, Pemerintah Kota Mataram juga dilibatkan sebab lahan itu berada di wilayah Kota Mataram.
Dengan demikian, bisa ada kesepakatan bagian pengelolaan masing-masing baik untuk Pemerintah Provinsi NTB maupun untuk Pemerintah Kota Mataram.
"Kami siap kok alokasikan anggaran untuk penataan lahan tersebut, tapi kita harus dilibatkan dalam kesepakatan kerja sama tripartit," kata wali kota.
Dikatakan, jika sudah ada kesepakatan kerja sama tripartit dapat memudahkan koordinasi dalam pembagian tanggung jawab areal yang akan ditata dan dikelola oleh masing-masing.
Jangan sampai seperti sekarang ini, lanjutnya, setelah sirkuit balap motocross MXGP di areal bekas Bandara Selaparang dibangun kesannya tidak ada yang bertanggung jawab.
"Akibatnya, saat puncak kemarau warga di sekitar banyak yang terdampak penyakit ISPA. Jadi tolong berikan perhatian terhadap masalah ini," katanya.
Apalagi dari informasi, kegiatan MXGP kembali akan digelar pada 2023 sehingga perlu dipersiapkan lebih maksimal lagi dan diharapkan Pemerintah Kota Mataram bisa dilibatkan.
"Kalau kita dilibatkan, kita tentu bisa melakukan persiapan penataan lebih maksimal agar bisa memberikan hasil optimal terutama untuk meningkatkan ekonomi masyarakat," katanya.