Kupang (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai mengawasi 28 proyek pembangunan Inpres Jalan Daerah senilai Rp500 miliar lebih yang dibangun di provinsi berbasis kepulauan ini pada 2024.
"Ada 28 paket proyek Inpres Jalan Daerah masuk dalam proyek strategis nasional yang dalam pembangunan diawasi Kejaksaan di NTT pada 2024," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Hutama Wisnu di Kupang, Senin.
Kejaksaan Tinggi NTT, kata dia, telah melakukan penandatanganan pakta integritas terkait pengamanan pembangunan proyek strategis nasional atau prioritas pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 17 November 2023 lalu.
Penandatanganan pakta integritas itu terkait pelaksanaan percepatan peningkatan konektivitas pembangunan jalan daerah tahap I di 31 provinsi termasuk Provinsi NTT yang dilaksanakan oleh 32 Balai Pelaksana Jalan Nasional sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Di Provinsi NTT, kata dia, terdapat 28 paket proyek pembangunan Inpres Jalan Daerah dengan nilai proyek lebih dari Rp500 miliar.
Ia menjelaskan dalam pakta integritas yang telah ditandatangani oleh berbagai pihak terkait itu telah disepakati untuk melaksanakan proses kegiatan secara profesional, bersikap jujur , transparan dan objektif serta menghindari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Baca juga: Bambang Gunawan resmi jabat Kepala Kejati NTB gantikan Nanang Ibrahim
Baca juga: Usai temukan kerugian Rp36 miliar kasus tambang NTB, Nanang Ibrahim dapat promosi
Selain itu, dalam pakta integritas itu disepakati apabila melanggar pakta integritas itu bersedia menerima sanksi administrasi maupun pidana.
"Kam berharap proyek-proyek itu dapat dikerjakan secara baik untuk mendukung kesejahteraan masyarakat NTT," kata Hutama Wisnu.
"Ada 28 paket proyek Inpres Jalan Daerah masuk dalam proyek strategis nasional yang dalam pembangunan diawasi Kejaksaan di NTT pada 2024," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Hutama Wisnu di Kupang, Senin.
Kejaksaan Tinggi NTT, kata dia, telah melakukan penandatanganan pakta integritas terkait pengamanan pembangunan proyek strategis nasional atau prioritas pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 17 November 2023 lalu.
Penandatanganan pakta integritas itu terkait pelaksanaan percepatan peningkatan konektivitas pembangunan jalan daerah tahap I di 31 provinsi termasuk Provinsi NTT yang dilaksanakan oleh 32 Balai Pelaksana Jalan Nasional sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Di Provinsi NTT, kata dia, terdapat 28 paket proyek pembangunan Inpres Jalan Daerah dengan nilai proyek lebih dari Rp500 miliar.
Ia menjelaskan dalam pakta integritas yang telah ditandatangani oleh berbagai pihak terkait itu telah disepakati untuk melaksanakan proses kegiatan secara profesional, bersikap jujur , transparan dan objektif serta menghindari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Baca juga: Bambang Gunawan resmi jabat Kepala Kejati NTB gantikan Nanang Ibrahim
Baca juga: Usai temukan kerugian Rp36 miliar kasus tambang NTB, Nanang Ibrahim dapat promosi
Selain itu, dalam pakta integritas itu disepakati apabila melanggar pakta integritas itu bersedia menerima sanksi administrasi maupun pidana.
"Kam berharap proyek-proyek itu dapat dikerjakan secara baik untuk mendukung kesejahteraan masyarakat NTT," kata Hutama Wisnu.