Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat bersinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengatasi bencana di wilayahnya, termasuk bencana banjir.
"Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan BNPB, diharapkan langkah-langkah strategis dapat diimplementasikan secara efektif," kata Penjabat Wali Kota Bima Mohammad Rum sebagaimana dikutip dalam siaran pers pemerintah kota pada Rabu, yang diterima di Kota Mataram.
Penjabat Wali Kota Bima Mohammad Rum telah menemui pejabat BNPB di Jakarta untuk membahas penanganan bencana alam di wilayahnya.
Mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat itu menekankan pentingnya kolaborasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana serta rehabilitasi pasca-bencana.
Oleh karena itu, ia mengatakan, Pemerintah Kota Bima dengan dukungan dari BNPB merancang langkah-langkah untuk memperkuat infrastruktur penanggulangan bencana, kapasitas mitigasi, sistem peringatan dini bencana, dan koordinasi antar-lembaga untuk menanggulangi bencana.
Rum menyampaikan bahwa BNPB berkomitmen mendukung penyiapan keperluan logistik untuk upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.
"Dengan adanya upaya bersama ini, diharapkan Kota Bima dapat membangun ketangguhan yang lebih baik dalam menghadapi ancaman banjir, serta memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat," katanya.
Ia menyampaikan bahwa setiap pemerintah daerah harus menyiapkan dokumen seperti Rencana Kontinjensi Bencana (RKB), profil risiko bencana, dan laporan evaluasi dampak bencana untuk mendapatkan alokasi dana penanggulangan bencana.
Dokumen RKB antara lain memerinci skenario bencana yang mungkin terjadi di daerah serta langkah-langkah mitigasi, penanganan, dan pemulihan yang harus dijalankan.
Dokumen profil risiko bencana daerah menyajikan informasi mengenai risiko bencana di daerah disertai hasil analisis perihal tingkat kerentanan bencana dan kapasitas penanggulangan bencana.
Sementara dokumen laporan evaluasi dampak bencana meliputi hasil analisis dampak bencana terbaru.
Sesuai arahan dari BNPB, Pemerintah Kota Bima juga harus segera menyiapkan Dokumen Perencanaan Pembangunan Berbasis Risiko Bencana guna menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional.
Di samping itu, pemerintah kota diminta menyiapkan dokumen yang menyajikan struktur organisasi, kemampuan teknis, dan kelembagaan penanggulangan bencana, Surat Keputusan Tanggap Darurat sebagai dasar penggunaan dana siap pakai, dan dokumen administrasi pendukung yang lain.
Rum menjelaskan, dana siap pakai kebencanaan dapat langsung digunakan untuk respons cepat dalam situasi darurat bencana.
"Dana ini memungkinkan penyedia bantuan dan lembaga kemanusiaan untuk segera menyediakan bantuan pangan, perlindungan, perawatan medis, dan kebutuhan mendesak lainnya kepada korban bencana tanpa menunggu proses pengumpulan dana yang panjang," katanya.
"Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan BNPB, diharapkan langkah-langkah strategis dapat diimplementasikan secara efektif," kata Penjabat Wali Kota Bima Mohammad Rum sebagaimana dikutip dalam siaran pers pemerintah kota pada Rabu, yang diterima di Kota Mataram.
Penjabat Wali Kota Bima Mohammad Rum telah menemui pejabat BNPB di Jakarta untuk membahas penanganan bencana alam di wilayahnya.
Mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat itu menekankan pentingnya kolaborasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana serta rehabilitasi pasca-bencana.
Oleh karena itu, ia mengatakan, Pemerintah Kota Bima dengan dukungan dari BNPB merancang langkah-langkah untuk memperkuat infrastruktur penanggulangan bencana, kapasitas mitigasi, sistem peringatan dini bencana, dan koordinasi antar-lembaga untuk menanggulangi bencana.
Rum menyampaikan bahwa BNPB berkomitmen mendukung penyiapan keperluan logistik untuk upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.
"Dengan adanya upaya bersama ini, diharapkan Kota Bima dapat membangun ketangguhan yang lebih baik dalam menghadapi ancaman banjir, serta memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat," katanya.
Ia menyampaikan bahwa setiap pemerintah daerah harus menyiapkan dokumen seperti Rencana Kontinjensi Bencana (RKB), profil risiko bencana, dan laporan evaluasi dampak bencana untuk mendapatkan alokasi dana penanggulangan bencana.
Dokumen RKB antara lain memerinci skenario bencana yang mungkin terjadi di daerah serta langkah-langkah mitigasi, penanganan, dan pemulihan yang harus dijalankan.
Dokumen profil risiko bencana daerah menyajikan informasi mengenai risiko bencana di daerah disertai hasil analisis perihal tingkat kerentanan bencana dan kapasitas penanggulangan bencana.
Sementara dokumen laporan evaluasi dampak bencana meliputi hasil analisis dampak bencana terbaru.
Sesuai arahan dari BNPB, Pemerintah Kota Bima juga harus segera menyiapkan Dokumen Perencanaan Pembangunan Berbasis Risiko Bencana guna menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional.
Di samping itu, pemerintah kota diminta menyiapkan dokumen yang menyajikan struktur organisasi, kemampuan teknis, dan kelembagaan penanggulangan bencana, Surat Keputusan Tanggap Darurat sebagai dasar penggunaan dana siap pakai, dan dokumen administrasi pendukung yang lain.
Rum menjelaskan, dana siap pakai kebencanaan dapat langsung digunakan untuk respons cepat dalam situasi darurat bencana.
"Dana ini memungkinkan penyedia bantuan dan lembaga kemanusiaan untuk segera menyediakan bantuan pangan, perlindungan, perawatan medis, dan kebutuhan mendesak lainnya kepada korban bencana tanpa menunggu proses pengumpulan dana yang panjang," katanya.