Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal mendorong pentingnya mitigasi bencana jangka panjang dalam mengatasi bencana banjir di Desa Nanga Wera, Kabupaten Bima agar kejadian serupa tidak berulang.
Hal ini disampaikan Lalu Muhamad Iqbal saat meninjau lokasi banjir di Kecamatan Nanga Wera, Kabupaten Bima, melalui keterangan tertulis diterima di Mataram, Minggu.
Kunjungan Gubernur NTB ini untuk melihat kondisi masyarakat yang terdampak bencana banjir beberapa waktu lalu. Termasuk sebagai bentuk kepedulian serta memastikan penanganan darurat berjalan dengan baik.
"Saya memang datang khusus, untuk melihat daerah yang terdampak banjir, untuk melihat apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi yang bisa bekerja sama dengan pemerintah kabupaten. Tugas kami sebagai pemimpin untuk memikirkan, agar kondisi ini tidak terulang lagi," ujarnya.
Baca juga: Luap sungai yang merendam Bima
Dalam tinjauannya, Gubernur NTB didampingi jajaran pemerintah daerah lingkup Kabupaten Bima, BPBD NTB, unsur TNI-Polri serta tokoh masyarakat. Selama berdiskusi dengan masyarakat Desa Nanga Wera, Gubernur Iqbal menegaskan pentingnya langkah mitigasi bencana jangka panjang, agar kejadian serupa tidak berulang.
"Hadirnya saya di sini untuk mendengarkan keluh kesah, masukan, serta saran dari bapak ibu terkait penanganan situasi pada saat ini. Banjir terus datang, apabila masalah di hulu belum kita selesaikan," terang Miq Iqbal sapaan karibnya.
Salah satu tokoh masyarakat setempat, Ahmad mengharapkan Gubernur NTB, bisa segera memproses sumber banjir yang melanda desa tersebut. Akibat pembalakan hutan milik negara seluas 106 hektare oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Baca juga: Legislator NTB minta langkah kongkret atasi banjir Bima
Dirinya bersama masyarakat setempat serta pemerintah kabupaten/kota sudah melakukan penandatangan petisi untuk tidak ada lagi proses pembalakan hutan. Selain itu, pihaknya meminta Gubernur NTB membentuk pos penjagaan hutan dengan melibatkan Polisi Hutan, TNI dan Polri pada tiap wilayah yang rawan terjadi penebangan liar di Kabupaten Bima.
"Kami mendesak Gubernur memberhentikan segala aktivitas di hutan titipan negara, seluas 106 hektare. Kami juga sudah melakukan petisi mulai dari rakyat ke bawah hingga kabupaten, sudah melakukan penandatangan petisi setelah kejadian di Wera. Tidak ada lagi proses pembalakan hutan," katanya.
Baca juga: Anggota DPR RI Mahdalena salurkan 1.500 paket Ramadan untuk korban banjir Bima
