Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima alokasi anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024 dari pemerintah pusat sebesar Rp25,33 triliun.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan NTB, Teguh Dwi Nugroho mengatakan DIPA 2024 untuk NTB terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp8,30 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp17,03 triliun.
"Terjadi penurunan untuk alokasi BPP tetapi ada kenaikan sebesar 4,60 persen untuk TKD," ujarnya pada penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKD di Pendopo Gubernur NTB di Mataram, Selasa.
Ia menjelaskan pemerintah dan DPR telah menyetujui pagu belanja negara 2024 sebesar Rp3.325 triliun lebih. Angka itu meningkat 8,6 persen dibanding APBN 2023. Belanja negara tersebut terdiri dari BPP sebesar Rp2.467 triliun lebih serta TKD sebesar Rp857, 6 triliun.
"Dari belanja APBN sebesar Rp3.325 triliun lebih itu, alokasi untuk NTB sebesar Rp25,33 triliun dan TKD sebesar Rp17,03 triliun," kata Teguh.
Teguh mengatakan dari pagu K/L 2024 untuk NTB sebesar Rp8,30 triliun tersebut dialokasikan kepada 377 satuan kerja (satker) kementerian/lembaga di NTB dengan rincian diterima Satker kantor pusat sebesar Rp1,8 triliun atau 21,63 persen, Satker kantor daerah Rp6,32 triliun atau 76,03 persen, Satker dekonsentrasi Rp0,05 triliun atau 0,54 persen dan Satker tugas pembantuan sebesar Rp0,15 triliun atau 1,80 persen.
"Sementara jika dirinci per-jenis belanja pagu tersebut digunakan untuk belanja pegawai Rp3,26 triliun atau 39,29 persen, belanja barang Rp3,46 triliun, belanja modal Rp1,56 triliun atau 18,79 persen dan bansos Rp0,02 triliun atau 0,24 persen," katanya.
Sedangkan pagu TKD untuk NTB berupa DBH sebesar Rp1,13 triliun atau 6,66 persen, DAU Rp10 triliun atau 58, 74 persen dan DAK fisik Rp1,71 triliun atau 10,03 persen dan DAK non fisik Rp2,89 triliun atau 16,98 persen, insentif fiskal Rp0,1 triliun atau 0,58 persen dan dana desa Rp1,12 triliun atau 6,57 persen.
Menurut dia, secara umum belanja pemerintah pusat dalam APBN 2024 tersebut terutama diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi baik sasaran jangak pendek maupun menengah dan panjang.
Selanjutnya mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlindungan sosial serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antara golongan dan antar wilayah.
Sementara transfer ke daerah di titik beratkan pada usaha untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah. Selanjutnya meningkatkan kualitas pengelolaan TKD melalui penguatan implementasi UU hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemda (UU HKPD) secara terarah, terukur, akuntabel dan transparan serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi serta memperkuat eamarking TKD pada sektor prioritas untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi.
Lebih lanjut Teguh menyebutkan anggaran 2024 akan dialokasikan untuk beberapa proyek strategis nasional atau proyek lanjutan dan baru berpagu besar di NTB. Di antaranya proyek lanjutan pembangunan Bendungan Meninting dengan pagu sebesar Rp482, 53 miliar, pembangunan Rumah Sakit Universitas Mataram sebesar Rp177, 24 miliar, pembangunan pengendali banjir drainase primer di Kota Bima sebesar Rp110,54 miliar.
Kemudian proyek lanjutan pembangunan pelebaran Jalan Pemenang, Bayan, Sembalun senilai Rp76,59 miliar, penataan kawasan tiga gili senilai Rp31,35 miliar, peningkatan dan revitalisasi Terminal Tipe A Mandalika Mataram sebesar Rp28,55 miliar dan penggantian jembatan Meninting B sebesar Rp22,21 miliar.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda NTB) Fathurrahman mengakui APBN selama ini menjadi instrumen penting dalam menghadapi berbagai tantangan yang mengancam perekonomian dan masyarakat seperti pandemi, krisis energi dan pangan, gejolak ekonomi keuangan dunia, serta guncangan lainnya.
"APBN juga menjadi instrumen dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu menghilangkan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen dan penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024," ujarnya.
Fokus APBN 2024 seperti perbaikan kualitas SDM dengan menghapus kemiskinan ekstrem, menurunkan stunting, meningkatkan akses serta kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.
Percepatan transformasi ekonomi hijau melalui hilirisasi SDA revitalisasi industri, penguatan ekonomi hijau, serta reformasi struktural. Pemberian subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran dengan peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program.
Penguatan sinergi anggaran pusat dan daerah dengan menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal berdimensi regional dan sinkronisasi belanja pusat dan daerah.
Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan, baik antargolongan maupun antar wilayah.
Baca juga: Gubernur NTB mengarahkan DIPA-TKDD 2023 untuk produk dan pengusaha lokal
Baca juga: DIPA Kabupaten Lombok Timur 2023 Rp2,23 triliun
"Kepada kuasa pengguna anggaran Satker di NTB, untuk menggunakan anggaran dengan disiplin, teliti, efisien dan efektif melalui belanja harus sesuai prioritas dengan fokus pada hasil. Tingkatkan transparansi dan akuntabilitas dan tidak boleh ada korupsi serta percepat eksekusi pelaksanaan anggaran di awal tahun sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat," katanya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan NTB, Teguh Dwi Nugroho mengatakan DIPA 2024 untuk NTB terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp8,30 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp17,03 triliun.
"Terjadi penurunan untuk alokasi BPP tetapi ada kenaikan sebesar 4,60 persen untuk TKD," ujarnya pada penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKD di Pendopo Gubernur NTB di Mataram, Selasa.
Ia menjelaskan pemerintah dan DPR telah menyetujui pagu belanja negara 2024 sebesar Rp3.325 triliun lebih. Angka itu meningkat 8,6 persen dibanding APBN 2023. Belanja negara tersebut terdiri dari BPP sebesar Rp2.467 triliun lebih serta TKD sebesar Rp857, 6 triliun.
"Dari belanja APBN sebesar Rp3.325 triliun lebih itu, alokasi untuk NTB sebesar Rp25,33 triliun dan TKD sebesar Rp17,03 triliun," kata Teguh.
Teguh mengatakan dari pagu K/L 2024 untuk NTB sebesar Rp8,30 triliun tersebut dialokasikan kepada 377 satuan kerja (satker) kementerian/lembaga di NTB dengan rincian diterima Satker kantor pusat sebesar Rp1,8 triliun atau 21,63 persen, Satker kantor daerah Rp6,32 triliun atau 76,03 persen, Satker dekonsentrasi Rp0,05 triliun atau 0,54 persen dan Satker tugas pembantuan sebesar Rp0,15 triliun atau 1,80 persen.
"Sementara jika dirinci per-jenis belanja pagu tersebut digunakan untuk belanja pegawai Rp3,26 triliun atau 39,29 persen, belanja barang Rp3,46 triliun, belanja modal Rp1,56 triliun atau 18,79 persen dan bansos Rp0,02 triliun atau 0,24 persen," katanya.
Sedangkan pagu TKD untuk NTB berupa DBH sebesar Rp1,13 triliun atau 6,66 persen, DAU Rp10 triliun atau 58, 74 persen dan DAK fisik Rp1,71 triliun atau 10,03 persen dan DAK non fisik Rp2,89 triliun atau 16,98 persen, insentif fiskal Rp0,1 triliun atau 0,58 persen dan dana desa Rp1,12 triliun atau 6,57 persen.
Menurut dia, secara umum belanja pemerintah pusat dalam APBN 2024 tersebut terutama diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi baik sasaran jangak pendek maupun menengah dan panjang.
Selanjutnya mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlindungan sosial serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antara golongan dan antar wilayah.
Sementara transfer ke daerah di titik beratkan pada usaha untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah. Selanjutnya meningkatkan kualitas pengelolaan TKD melalui penguatan implementasi UU hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemda (UU HKPD) secara terarah, terukur, akuntabel dan transparan serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi serta memperkuat eamarking TKD pada sektor prioritas untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi.
Lebih lanjut Teguh menyebutkan anggaran 2024 akan dialokasikan untuk beberapa proyek strategis nasional atau proyek lanjutan dan baru berpagu besar di NTB. Di antaranya proyek lanjutan pembangunan Bendungan Meninting dengan pagu sebesar Rp482, 53 miliar, pembangunan Rumah Sakit Universitas Mataram sebesar Rp177, 24 miliar, pembangunan pengendali banjir drainase primer di Kota Bima sebesar Rp110,54 miliar.
Kemudian proyek lanjutan pembangunan pelebaran Jalan Pemenang, Bayan, Sembalun senilai Rp76,59 miliar, penataan kawasan tiga gili senilai Rp31,35 miliar, peningkatan dan revitalisasi Terminal Tipe A Mandalika Mataram sebesar Rp28,55 miliar dan penggantian jembatan Meninting B sebesar Rp22,21 miliar.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda NTB) Fathurrahman mengakui APBN selama ini menjadi instrumen penting dalam menghadapi berbagai tantangan yang mengancam perekonomian dan masyarakat seperti pandemi, krisis energi dan pangan, gejolak ekonomi keuangan dunia, serta guncangan lainnya.
"APBN juga menjadi instrumen dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu menghilangkan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen dan penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024," ujarnya.
Fokus APBN 2024 seperti perbaikan kualitas SDM dengan menghapus kemiskinan ekstrem, menurunkan stunting, meningkatkan akses serta kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.
Percepatan transformasi ekonomi hijau melalui hilirisasi SDA revitalisasi industri, penguatan ekonomi hijau, serta reformasi struktural. Pemberian subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran dengan peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program.
Penguatan sinergi anggaran pusat dan daerah dengan menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal berdimensi regional dan sinkronisasi belanja pusat dan daerah.
Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan, baik antargolongan maupun antar wilayah.
Baca juga: Gubernur NTB mengarahkan DIPA-TKDD 2023 untuk produk dan pengusaha lokal
Baca juga: DIPA Kabupaten Lombok Timur 2023 Rp2,23 triliun
"Kepada kuasa pengguna anggaran Satker di NTB, untuk menggunakan anggaran dengan disiplin, teliti, efisien dan efektif melalui belanja harus sesuai prioritas dengan fokus pada hasil. Tingkatkan transparansi dan akuntabilitas dan tidak boleh ada korupsi serta percepat eksekusi pelaksanaan anggaran di awal tahun sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat," katanya.