Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Puluhan aparatur sipil negara (ASN) atau pejabat di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengikuti asesmen yang merupakan bagian dari seleksi untuk pengisian jabatan eselon II yang saat ini masih kosong.
"Jumlah pejabat yang mengikuti kegiatan asesmen ini sebanyak 28 orang yang telah ikut dalam pendaftaran Panitia seleksi tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih kosong," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Tengah, Lalu Wardihan di Praya, Selasa.
Ia mengatakan asesmen ini melibatkan tim asesor atau lembaga penguji yang telah terakreditasi A, sesuai dengan aturan dari KASN dan hasil asesmen ini merupakan bagian dari seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama lingkup Pemkab Lombok Tengah.
"Mereka mengikuti tes psikologi dari tim asesor atau tenaga profesional atau lembaga yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan penilaian kompetisi," katanya.
Baca juga: Delapan pejabat Eselon II di Mataram kosong, Pemkot segera asesmen
Ia mengatakan asesmen untuk pengisian jabatan eselon II ini dilaksanakan secara online dan offline selama 6 hari hingga tanggal 22 Desember. Hasil asesmen ini menjadi bagian dari penilaian oleh Panitia Seleksi (Pansel) dalam menentukan tiga besar calon untuk pengisian OPD yang kosong ke KASN.
"Hasil Pansel itu dilaporkan ke KASN, setelah ada rekomendasi dari KASN, baru dilakukan pelantikan," katanya.
Tujuh dinas yang dilakukan seleksi diantaranya untuk jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Tengah, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Tengah dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Lombok Tengah.
Selain itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Lombok Tengah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Tengah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lombok Tengah dan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lombok Tengah.
"Tujuh OPD itu saat ini masih dijabat oleh Plt. Setelah ada hasil Pansel baru dilakukan pengisian," katanya.
Baca juga: Pemkab Lombok Tengah melakukan asesmen ASN tingkatkan pelayanan
Baca juga: Wapres minta Mendikbud mengkaji Asesmen Kompetensi
"Jumlah pejabat yang mengikuti kegiatan asesmen ini sebanyak 28 orang yang telah ikut dalam pendaftaran Panitia seleksi tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih kosong," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Tengah, Lalu Wardihan di Praya, Selasa.
Ia mengatakan asesmen ini melibatkan tim asesor atau lembaga penguji yang telah terakreditasi A, sesuai dengan aturan dari KASN dan hasil asesmen ini merupakan bagian dari seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama lingkup Pemkab Lombok Tengah.
"Mereka mengikuti tes psikologi dari tim asesor atau tenaga profesional atau lembaga yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan penilaian kompetisi," katanya.
Baca juga: Delapan pejabat Eselon II di Mataram kosong, Pemkot segera asesmen
Ia mengatakan asesmen untuk pengisian jabatan eselon II ini dilaksanakan secara online dan offline selama 6 hari hingga tanggal 22 Desember. Hasil asesmen ini menjadi bagian dari penilaian oleh Panitia Seleksi (Pansel) dalam menentukan tiga besar calon untuk pengisian OPD yang kosong ke KASN.
"Hasil Pansel itu dilaporkan ke KASN, setelah ada rekomendasi dari KASN, baru dilakukan pelantikan," katanya.
Tujuh dinas yang dilakukan seleksi diantaranya untuk jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Tengah, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Tengah dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Lombok Tengah.
Selain itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Lombok Tengah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Tengah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lombok Tengah dan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lombok Tengah.
"Tujuh OPD itu saat ini masih dijabat oleh Plt. Setelah ada hasil Pansel baru dilakukan pengisian," katanya.
Baca juga: Pemkab Lombok Tengah melakukan asesmen ASN tingkatkan pelayanan
Baca juga: Wapres minta Mendikbud mengkaji Asesmen Kompetensi