Mataram (Antara NTB) - Ketua Komisi I DPRD Nusa Tenggara Barat H Ali Ahmad menyarankan agar Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi bersikap objektif dalam menempatkan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi sehubungan dengan perubahan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK).
"Kita meminta pemetaan kompetensi jabatan pejabat struktural eselon II, III dan IV yang kini dilakukan Pemprov diharapkan berlangsung profesional dan proporsional," kata Ketua Komisi I DPRD NTB bidang Hukum, Aparatur dan Pemerintahan, H Ali Ahmad di Mataram, Rabu.
Ia menuturkan, jika masih ada intervensi dalam proses perekrutannya dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan baru. Karenanya, TGH Muhammad Zainul Majdi agar tidak mudah percaya terhadap orang yang ada dilingkarannya.
"Sikap kehati-hatian dan kecermatan harus dikedepankan. Karena proses pemetaan pejabat yang berlangsung kali ini merupakan periode terakhir kepemimpinannya di NTB sebelum pilkada 2018," ucapnya.
"Pandangan saya, jika salah bersikap maka, berdampak pada pencitraan beliau pascamenjabat Gubernur, jika benar seperti itu, maka ratusan PNS Pemprov akan mengenang jasa-jasa pengabdiannya," tuturnya.
Politikus dari PAN itu, menyarankan agar gubernur menyerahkan proses pemetaan kompetensi pejabat tersebut pada para ahlinya, yakni para pakar dan tim assessment atau penelusur kemampuan.
Sebab, proses kali ini dihajatkan lebih pada pengisian formasi jabatan PNS yang banyak lowong pascapengesehan perda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyesuaikan arahan pemerintah pusat melalui Kemendagri dan Kemenpan RB.
Lebih lanjut, Ali mengatakan dalam perda OPD yang dibahas di DPRD NT terdapat kurang lebih 49 jabatan eselon II, lebih dari 200 jabatan eselon III dan 400 lebih jabatan eselon III yang harus diisi para PNS lingkup Pemprov yang telah memiliki kelayakan jabatan dan jenjangnya.
"Tentu semua masyarakat akan menilai dan mengawal langsung pengisian jabatan itu. Sehingga, kami minta gambaran pengisian pejabatnya harus mengedepankan ke-NTB-an yang terdiri dari tiga suku di NTB, yakni Sasak, Samawa dan Mbojo," jelasnya.
Tidak ketinggalan yang juga harus dimasukkan, yakni proporsi etnis dan agama serta asal daerah juga layak dipertimbangkan.
Untuk diketahui, selama dua hari sejak Selasa (13/12) dan Rabu (14/12), ratusan pejabat Pemprov dari semua SKPD mengikuti mengikuti proses seleksi pemetaan kompetensi jabatan struktural di kantor BKD NTB. (*)
"Kita meminta pemetaan kompetensi jabatan pejabat struktural eselon II, III dan IV yang kini dilakukan Pemprov diharapkan berlangsung profesional dan proporsional," kata Ketua Komisi I DPRD NTB bidang Hukum, Aparatur dan Pemerintahan, H Ali Ahmad di Mataram, Rabu.
Ia menuturkan, jika masih ada intervensi dalam proses perekrutannya dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan baru. Karenanya, TGH Muhammad Zainul Majdi agar tidak mudah percaya terhadap orang yang ada dilingkarannya.
"Sikap kehati-hatian dan kecermatan harus dikedepankan. Karena proses pemetaan pejabat yang berlangsung kali ini merupakan periode terakhir kepemimpinannya di NTB sebelum pilkada 2018," ucapnya.
"Pandangan saya, jika salah bersikap maka, berdampak pada pencitraan beliau pascamenjabat Gubernur, jika benar seperti itu, maka ratusan PNS Pemprov akan mengenang jasa-jasa pengabdiannya," tuturnya.
Politikus dari PAN itu, menyarankan agar gubernur menyerahkan proses pemetaan kompetensi pejabat tersebut pada para ahlinya, yakni para pakar dan tim assessment atau penelusur kemampuan.
Sebab, proses kali ini dihajatkan lebih pada pengisian formasi jabatan PNS yang banyak lowong pascapengesehan perda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyesuaikan arahan pemerintah pusat melalui Kemendagri dan Kemenpan RB.
Lebih lanjut, Ali mengatakan dalam perda OPD yang dibahas di DPRD NT terdapat kurang lebih 49 jabatan eselon II, lebih dari 200 jabatan eselon III dan 400 lebih jabatan eselon III yang harus diisi para PNS lingkup Pemprov yang telah memiliki kelayakan jabatan dan jenjangnya.
"Tentu semua masyarakat akan menilai dan mengawal langsung pengisian jabatan itu. Sehingga, kami minta gambaran pengisian pejabatnya harus mengedepankan ke-NTB-an yang terdiri dari tiga suku di NTB, yakni Sasak, Samawa dan Mbojo," jelasnya.
Tidak ketinggalan yang juga harus dimasukkan, yakni proporsi etnis dan agama serta asal daerah juga layak dipertimbangkan.
Untuk diketahui, selama dua hari sejak Selasa (13/12) dan Rabu (14/12), ratusan pejabat Pemprov dari semua SKPD mengikuti mengikuti proses seleksi pemetaan kompetensi jabatan struktural di kantor BKD NTB. (*)