Mataram (Antara NTB) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali membuka kesempatan kepada pejabat di daerah itu untuk mengikuti seleksi lelang jabatan tinggi pratama.
Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB Yusron Hadi di Mataram, Kamis, mengatakan seleksi lelang jabatan itu untuk mengisi jabatan tinggi pratama yang lowong.
"Ini sehubungan dengan telah terbitnya SK Widyaiswara 3 orang pejabat tinggi Pratama Pemprov yang akan segera memasuki masa pensiun," katanya.
Ia menyebutkan, di antara pejabat yang akan memasuki masa pensiun itu, antara lain Dr Sajim Sastrawan staf ahli Gubernur, Ir Tajuddin Effendi, Kepala Biro Organisasi dan Ir Heri Erfan Rayes, Karo Kesra.
"Ada sekitar 6 jabatan yang akan di pansel, yakni Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan, Kadis Perpustakaan dan Arsip, Biro Organisasi, Biro Kesra, Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan dan tambahan Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum," katanya.
Menurut dia, Tim panitia seleksi (Pansel) lelang jabatan tersebut sudah terbentuk, dengan komposisi tim pansel berjumlah 7 orang (tiga orang pejabat Pemprov dan empat pakar dari tim penyelaras kebijakan gubernur).
"Minggu depan mereka sudah bisa bekerja, karena sebagaimana direktif Gubernur dalam rapim bahwa jabatan yang lowong ini sedapat mungkin dapat terisi di akhir Januari," katanya.
Nantinya, lanjut Yusron, kepada para pejabat lingkup provinsi maupun kabupaten kota yang nantinya berminat dan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pansel dapat mengikuti proses seleksi tersebut.
Sementara itu, terkait OPD yang baru saja terbentuk, namun belum memiliki kantor tetap, pemerintah provinsi kata Yusron Hadi menegaskan jika persoalan tersebut sudah tidak menjadi masalah, karena kantor untuk OPD baru sudah ada.
"Sudah ada, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika akan berkantor di Kantor KPID NT, Dinas Perindustrian di eks kantor Bakorluh NTB, Dinas Pemuda dan Olah Raga di eks kantor BLHP dan Dinas Perumahan dan Permukiman di eks kantor Perkebunan NTB," katanya.
Seluruh SKPD yang baru dan sudah memiliki kantor ditargetkan melakukan penataan tempat kerja dan sistem operasional dinas masing-masing bisa selesai pekan ini dan dapat beroperasi secara normal pekan depan. (*)
Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB Yusron Hadi di Mataram, Kamis, mengatakan seleksi lelang jabatan itu untuk mengisi jabatan tinggi pratama yang lowong.
"Ini sehubungan dengan telah terbitnya SK Widyaiswara 3 orang pejabat tinggi Pratama Pemprov yang akan segera memasuki masa pensiun," katanya.
Ia menyebutkan, di antara pejabat yang akan memasuki masa pensiun itu, antara lain Dr Sajim Sastrawan staf ahli Gubernur, Ir Tajuddin Effendi, Kepala Biro Organisasi dan Ir Heri Erfan Rayes, Karo Kesra.
"Ada sekitar 6 jabatan yang akan di pansel, yakni Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan, Kadis Perpustakaan dan Arsip, Biro Organisasi, Biro Kesra, Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan dan tambahan Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum," katanya.
Menurut dia, Tim panitia seleksi (Pansel) lelang jabatan tersebut sudah terbentuk, dengan komposisi tim pansel berjumlah 7 orang (tiga orang pejabat Pemprov dan empat pakar dari tim penyelaras kebijakan gubernur).
"Minggu depan mereka sudah bisa bekerja, karena sebagaimana direktif Gubernur dalam rapim bahwa jabatan yang lowong ini sedapat mungkin dapat terisi di akhir Januari," katanya.
Nantinya, lanjut Yusron, kepada para pejabat lingkup provinsi maupun kabupaten kota yang nantinya berminat dan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pansel dapat mengikuti proses seleksi tersebut.
Sementara itu, terkait OPD yang baru saja terbentuk, namun belum memiliki kantor tetap, pemerintah provinsi kata Yusron Hadi menegaskan jika persoalan tersebut sudah tidak menjadi masalah, karena kantor untuk OPD baru sudah ada.
"Sudah ada, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika akan berkantor di Kantor KPID NT, Dinas Perindustrian di eks kantor Bakorluh NTB, Dinas Pemuda dan Olah Raga di eks kantor BLHP dan Dinas Perumahan dan Permukiman di eks kantor Perkebunan NTB," katanya.
Seluruh SKPD yang baru dan sudah memiliki kantor ditargetkan melakukan penataan tempat kerja dan sistem operasional dinas masing-masing bisa selesai pekan ini dan dapat beroperasi secara normal pekan depan. (*)