Jakarta (ANTARA) - Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) Kelompok Keahlian Telekomunikasi M Ridwan Effendy menyampaikan dua rekomendasinya terkait dengan industri satelit agar kedaulatan Indonesia tetap bisa terjaga.
Menurutnya kedaulatan lewat industri satelit itu bisa diciptakan dengan cara mendorong pelaku bisnis dari dalam negeri mengembangkan layanan komunikasi dengan satelit ataupun menyiapkan regulasi terkait kendali apabila tersedia penyedia layanan dari pihak asing.
"Pertama, bisa memberikan peluang bagi swasta maupun BUMN untuk dapat menyediakan komunikasi lewat satelit geostasioner dengan memberikan insentif pemerintah yang disediakan lewat USO atau APBN," kata Ridwan dalam diskusi yang berlangsung di Jakarta, Selasa.
Menurutnya, kehadiran pelaku industri satelit dalam negeri masih dibutuhkan mengingat belum seluruh daerah di Indonesia terlayani oleh jaringan terestrial fiber optik untuk layanan telekomunikasi.
Di samping itu, pemanfaatan satelit GEO (Geostasioner Earth Orbit) untuk menghadirkan layanan telekomunikasi nasional menjadi penting mengingat penyediaan orbitnya juga membutuhkan proses hingga tingkat global melalui serangkaian koordinasi dengan Persatuan Telekomunikasi Internasional (ITU).
Agar dapat merawat kedaulatan negara di angkasa sekaligus menghadirkan layanan telekomunikasi bagi masyarakat maka Ridwan berpendapat pemberian insentif bagi pelaku industri satelit lokal dapat menjadi langkah yang bisa diambil pemerintah.
"Orbit juga bagian kedaulatan karena mendapatkan orbit itu tidak mudah. Butuh proses koordinasi panjang, koordinasi untuk frekuensinya itu memakan waktu lama. Sehingga saat sudah dapat orbit tertentu ya jangan dilepas," katanya.
Langkah kedua yang bisa diambil pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara lewat industri satelit ialah dengan menyiapkan regulasi yang kuat terkait kendali apabila penyedia layanan dari pihak asing ingin berbisnis di Indonesia.
Ridwan mengatakan saat ini cukup banyak satelit yang dimiliki pihak asing namun berada di atas angkasa Indonesia karena slot orbitnya telah ditentukan oleh International Telecommunication Union (ITU).
Baca juga: Penajam Kaltim siapkan wilayah satelit-ketahanan pangan selaras IKN
Baca juga: Menkominfo: BTS 4G dan SATRIA-1 "tol langit" hubungkan RI
Hal itu sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk meningkatkan layanan telekomunikasi kepada masyarakat, namun Indonesia tetap harus memiliki prinsip yang kuat khususnya terkait kendali agar tetap bisa menjaga keamanan data yang termasuk bagian kedaulatan Indonesia.
"Untuk menjaga kedaulatan itu, kita (Indonesia) harus memastikan NMS (Network Management System)-nya itu terhubung dengan gateway yang ada dalam yurisdiksi Indonesia, kalau tidak terhubung ya kita tidak bisa mengatur keamanan dan keselamatan negara kita," ujar Ridwan.
Menurutnya kedaulatan lewat industri satelit itu bisa diciptakan dengan cara mendorong pelaku bisnis dari dalam negeri mengembangkan layanan komunikasi dengan satelit ataupun menyiapkan regulasi terkait kendali apabila tersedia penyedia layanan dari pihak asing.
"Pertama, bisa memberikan peluang bagi swasta maupun BUMN untuk dapat menyediakan komunikasi lewat satelit geostasioner dengan memberikan insentif pemerintah yang disediakan lewat USO atau APBN," kata Ridwan dalam diskusi yang berlangsung di Jakarta, Selasa.
Menurutnya, kehadiran pelaku industri satelit dalam negeri masih dibutuhkan mengingat belum seluruh daerah di Indonesia terlayani oleh jaringan terestrial fiber optik untuk layanan telekomunikasi.
Di samping itu, pemanfaatan satelit GEO (Geostasioner Earth Orbit) untuk menghadirkan layanan telekomunikasi nasional menjadi penting mengingat penyediaan orbitnya juga membutuhkan proses hingga tingkat global melalui serangkaian koordinasi dengan Persatuan Telekomunikasi Internasional (ITU).
Agar dapat merawat kedaulatan negara di angkasa sekaligus menghadirkan layanan telekomunikasi bagi masyarakat maka Ridwan berpendapat pemberian insentif bagi pelaku industri satelit lokal dapat menjadi langkah yang bisa diambil pemerintah.
"Orbit juga bagian kedaulatan karena mendapatkan orbit itu tidak mudah. Butuh proses koordinasi panjang, koordinasi untuk frekuensinya itu memakan waktu lama. Sehingga saat sudah dapat orbit tertentu ya jangan dilepas," katanya.
Langkah kedua yang bisa diambil pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara lewat industri satelit ialah dengan menyiapkan regulasi yang kuat terkait kendali apabila penyedia layanan dari pihak asing ingin berbisnis di Indonesia.
Ridwan mengatakan saat ini cukup banyak satelit yang dimiliki pihak asing namun berada di atas angkasa Indonesia karena slot orbitnya telah ditentukan oleh International Telecommunication Union (ITU).
Baca juga: Penajam Kaltim siapkan wilayah satelit-ketahanan pangan selaras IKN
Baca juga: Menkominfo: BTS 4G dan SATRIA-1 "tol langit" hubungkan RI
Hal itu sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk meningkatkan layanan telekomunikasi kepada masyarakat, namun Indonesia tetap harus memiliki prinsip yang kuat khususnya terkait kendali agar tetap bisa menjaga keamanan data yang termasuk bagian kedaulatan Indonesia.
"Untuk menjaga kedaulatan itu, kita (Indonesia) harus memastikan NMS (Network Management System)-nya itu terhubung dengan gateway yang ada dalam yurisdiksi Indonesia, kalau tidak terhubung ya kita tidak bisa mengatur keamanan dan keselamatan negara kita," ujar Ridwan.