Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melibatkan kepala dusun atau kepala lingkungan untuk menarik pajak bumi dan bangunan (PBB).
"Ini untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) Lombok Tengah," kata Bupati Kabupaten Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri saat acara safari Ramadhan di Kecamatan Praya, Kamis.
Kepala dusun tidak hanya memiliki tugas melayani masyarakat, namun diharapkan bisa membantu petugas penarikan PBB di masing-masing wilayah, sehingga target penarikan PBB 2024 bisa tercapai.
"Kita libatkan kepala dusun, agar target PBB lebih cepat tercapai," katanya.
Baca juga: Percepat pembayaran PBB, Bappenda Lombok Tengah siapkan pelayanan mobil keliling
Untuk mendukung tugas kepala dusun dalam penarikan PBB tersebut. Pemerintah daerah telah memberikan operasional berupa sepeda motor dinas untuk memudahkan dalam penarikan PBB.
"Sebanyak 1.800 kepala dusun di 132 desa dan kelurahan itu telah memiliki motor dinas," katanya.
Ia mengatakan pemerintah daerah sedang mempersiapkan regulasi dalam penarikan PBB tersebut, sehingga PAD Lombok dari pajak bumi dan bangunan itu bisa tercapai.
"Regulasi sedang kita siapkan," katanya.
Baca juga: Tunggakan PBB di Lombok Tengah Rp73 miliar
Sebelumnya, Kepala Bappenda Lombok Tengah, Baiq Aluh Windayu mengatakan, telah menyiapkan pelayanan mobil pajak keliling ini untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat yang ada di wilayah luar Kota Praya atau di pedesaan dalam membayar PBB.
Selain itu, program ini untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah dari PBB, sehingga target PBB di 2024 itu bisa tercapai.
"Target dari PBB di 2024 itu Rp23 miliar," katanya.
Ia mengatakan, target pajak PBB di Lombok Tengah itu setiap tahunnya hampir sama, namun realisasinya belum bisa dilakukan secara maksimal seperti di 2023 realisasi dari PBB itu Rp16 miliar dari target Rp23 miliar.
"Realisasi PBB di 2023 itu sekitar 75 persen," katanya.
Ia mengatakan capaian PAD dari PBB itu terkendala kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk melakukan pembayaran PBB, sehingga pihaknya saat ini melakukan terobosan dengan menyiapkan pelayanan keliling.
"Kita lebih kepada upaya jemput bola, sehingga target PBB itu bisa tercapai di 2024,"katanya.