Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat menambah pembangunan tiga unit hunian sementara bagi nelayan Mapak Indah Kecamatan Sekarbela yang terdampak gelombang pasang.
"Dari 24 unit hunian sementara (huntara) yang sudah terbangun, sekarang kita sedang bangun tiga unit lagi sehingga total menjadi 27 unit," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram M Nazaruddin Fikri di Mataram, Senin.
Ia mengatakan, pembangunan tambahan tiga unit huntara tersebut merupakan lanjutan program tahun 2023 untuk memberikan tempat tinggal sementara bagi 27 kepala keluarga (KK) nelayan di Mapak Indah yang rumahnya hanyut terbawa gelombang pasang pada Desember 2022.
Baca juga: Pemanfaatan huntara nelayan di Mataram terkendala air bersih
Pembangunan tiga unit huntara itu menggunakan anggaran sebesar Rp324 juta dengan rincian Rp200 juta untuk pengerjaan tambahan tiga unit huntara, kemudian Rp47 juta untuk pengadaan tandon air, dan Rp77 juta untuk instalasi listrik.
Dengan tambahan tiga unit huntara itu, maka program relokasi nelayan dampak abrasi pantai 2022 dinyatakan tuntas sesuai dengan perencanaan awal sebanyak 27 unit.
"Tapi untuk mushalla belum bisa kita buat, sebab anggaran dialihkan untuk tower tandon air," katanya.
Baca juga: Nelayan Mataram terdampak abrasi segera tempati huntara
Menurut dia, penyediaan tower tandon air untuk menyiasati sambungan PDAM yang hingga saat ini belum juga dikerjakan sehingga Disperkim berinisiatif untuk menyiapkan sumur bor agar bisa dimanfaatkan sementara oleh penghuni huntara.
Sumur bor ini hanya untuk air kotor atau untuk kebutuhan air toilet, sementara untuk air bersih masih menunggu proses dari PDAM Giri Menang Mataram yang sampai saat ini belum ada perkembangan. "Untuk air bersih, nelayan masih cari sendiri sesuai kebutuhan," katanya.
Baca juga: Disperkim Mataram usulkan anggaran listrik-air bersih di "huntara"
Asisten II Setda Kota Mataram Miftahurrahman sebelumnya mengatakan, sebanyak 24 KK nelayan Mapak Indah yang terdampak abrasi 2022 sudah menempati huntara sejak sekitar satu bulan lalu.
Untuk pemanfaatan huntara ini, pemerintah kota memberikan secara gratis, tapi untuk pengelolaan lingkungan di sekitar menjadi tanggung jawab penghuni huntara. "Seperti untuk penanganan sampah, dan lainnya disesuaikan dengan kesepakatan mereka," katanya.
Baca juga: Mataram siapkan listrik dan air bersih di "huntara" nelayan
Sementara menyinggung tentang batas waktu nelayan boleh tinggal di huntara, menurut dia, tidak terbatas, sebab rumah tempat tinggal mereka rusak berat, bahkan ada yang hanyut akibat gelombang pasang.
Para nelayan itu, saat ini sudah tidak punya rumah tapi sebelum menempati huntara mereka sudah menandatangani surat perjanjian yang salah satunya menyebutkan lahan dan bangunan itu tetap menjadi aset Pemerintah Kota Mataram.
"Jadi status mereka hak guna pakai. Aset tetap milik pemerintah kota," katanya.
Baca juga: Pemkot Mataram segera merelokasi nelayan terdampak abrasi ke "huntara"
"Dari 24 unit hunian sementara (huntara) yang sudah terbangun, sekarang kita sedang bangun tiga unit lagi sehingga total menjadi 27 unit," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram M Nazaruddin Fikri di Mataram, Senin.
Ia mengatakan, pembangunan tambahan tiga unit huntara tersebut merupakan lanjutan program tahun 2023 untuk memberikan tempat tinggal sementara bagi 27 kepala keluarga (KK) nelayan di Mapak Indah yang rumahnya hanyut terbawa gelombang pasang pada Desember 2022.
Baca juga: Pemanfaatan huntara nelayan di Mataram terkendala air bersih
Pembangunan tiga unit huntara itu menggunakan anggaran sebesar Rp324 juta dengan rincian Rp200 juta untuk pengerjaan tambahan tiga unit huntara, kemudian Rp47 juta untuk pengadaan tandon air, dan Rp77 juta untuk instalasi listrik.
Dengan tambahan tiga unit huntara itu, maka program relokasi nelayan dampak abrasi pantai 2022 dinyatakan tuntas sesuai dengan perencanaan awal sebanyak 27 unit.
"Tapi untuk mushalla belum bisa kita buat, sebab anggaran dialihkan untuk tower tandon air," katanya.
Baca juga: Nelayan Mataram terdampak abrasi segera tempati huntara
Menurut dia, penyediaan tower tandon air untuk menyiasati sambungan PDAM yang hingga saat ini belum juga dikerjakan sehingga Disperkim berinisiatif untuk menyiapkan sumur bor agar bisa dimanfaatkan sementara oleh penghuni huntara.
Sumur bor ini hanya untuk air kotor atau untuk kebutuhan air toilet, sementara untuk air bersih masih menunggu proses dari PDAM Giri Menang Mataram yang sampai saat ini belum ada perkembangan. "Untuk air bersih, nelayan masih cari sendiri sesuai kebutuhan," katanya.
Baca juga: Disperkim Mataram usulkan anggaran listrik-air bersih di "huntara"
Asisten II Setda Kota Mataram Miftahurrahman sebelumnya mengatakan, sebanyak 24 KK nelayan Mapak Indah yang terdampak abrasi 2022 sudah menempati huntara sejak sekitar satu bulan lalu.
Untuk pemanfaatan huntara ini, pemerintah kota memberikan secara gratis, tapi untuk pengelolaan lingkungan di sekitar menjadi tanggung jawab penghuni huntara. "Seperti untuk penanganan sampah, dan lainnya disesuaikan dengan kesepakatan mereka," katanya.
Baca juga: Mataram siapkan listrik dan air bersih di "huntara" nelayan
Sementara menyinggung tentang batas waktu nelayan boleh tinggal di huntara, menurut dia, tidak terbatas, sebab rumah tempat tinggal mereka rusak berat, bahkan ada yang hanyut akibat gelombang pasang.
Para nelayan itu, saat ini sudah tidak punya rumah tapi sebelum menempati huntara mereka sudah menandatangani surat perjanjian yang salah satunya menyebutkan lahan dan bangunan itu tetap menjadi aset Pemerintah Kota Mataram.
"Jadi status mereka hak guna pakai. Aset tetap milik pemerintah kota," katanya.
Baca juga: Pemkot Mataram segera merelokasi nelayan terdampak abrasi ke "huntara"