Mataram (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membongkar dua unit tenda darurat pengungsian nelayan Pondok Perasi Ampenan setelah mereka direlokasi ke hunian sementara (huntara) di Bintaro.
"Hari ini kami akan membongkar dua tenda pengungsian nelayan, karena nelayan sudah mendapatkan huntara, dan tidak lagi tinggal di tenda," kata Sekretaris BPBD Kota Mataram Ahmad Muzaki di Mataram, Selasa.
Ia mengatakan sebanyak 17 kepala keluarga (KK) yang menempati huntara tersebut merupakan warga Pondok Perasi yang terdampak eksekusi lahan, karena menempati lahan milik orang lain yang sudah sah secara hukum.
Baca juga: DKP Mataram kucurkan dana Rp500 Juta bantu alat tangkap nelayan
Sejak eksekusi lahan, BDPB Kota Mataram langsung mendirikan 3 tenda darurat, namun karena kondisi lahan dan jumlah jiwa yang mengungsi sebanyak 54 jiwa, satu tenda dikurangi.
"Dua tenda sudah cukup untuk 54 jiwa, bahkan itu pun masih luas," katanya.
Dua tenda darurat yang dibangun BPBD untuk warga Pondok Perasi tersebut berlangsung hampir dua bulan dan saat berada di tenda, nelayan mendapatkan fasilitas selimut, alat tidur, bahkan kasur lipat dari Dinas Sosial Kota Mataram.
Baca juga: Air bersih dan MCK disiapkan di huntara nelayan Mataram
Selain itu, ada air bersih dan fasilitas toilet portabel, sehingga ketika berada di lokasi pengungsian, nelayan dinilai sudah mendapatkan fasilitas layak.
"Dinas Sosial juga membuka dapur umum dan memberikan makanan dua kali sehari, yakni makan siang dan malam," katanya.
Sebanyak 20 unit huntara yang dibangun Pemerintah Kota Mataram sudah rampung, dan 17 KK sudah direlokasi ke huntara.
Baca juga: Sebanyak 20 unit huntara disiapkan bagi nelayan korban eksekusi lahan di Mataram
Huntara yang disiapkan Pemerintah Kota Mataram juga representatif, karena selain disiapkan fasilitas air bersih, juga ada 6 bilik fasilitas mandi cuci kakus (MCK).
Selain itu, dari 20 unit yang dibangun, tiga unit digunakan sebagai mushalla, gudang dan ruang bermain anak.
"Harapan kami, nelayan bisa menempati huntara yang disiapkan pemerintah kota," katanya.
Sementara itu, untuk pengawasan agar tidak ada lagi nelayan yang menempati huntara secara tidak resmi, diharapkan aparat kelurahan dan kecamatan dapat melakukan pengawasan secara berkala agar tidak menimbulkan masalah ke depan.
Baca juga: Dinsos Mataram siagakan dapur umum di lokasi pengungsian
Baca juga: Nelayan terdampak eksekusi lahan di Mataram disiapkan tenda relokasi
Baca juga: Nelayan di Mataram terdampak eksekusi lahan, pemkot siap fasilitasi
Baca juga: Realisasi pembangunan rusunawa nelayan Bintaro Mataram tunggu pusat
