Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menangani perbaikan tiga jembatan penghubung antar-lingkungan yang rusak akibat banjir bandang pada Minggu 6 Juli 2025.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Lale Widiahning di Mataram, Kamis, mengatakan, tiga jembatan rusak tersebut meliputi Jembatan Lingkungan Tegal, Karang Kemong, dan Lingkungan Kebon Duren di Kecamatan Cakranegara.
"Dari asesmen detail kami terhadap kondisi tiga jembatan itu, yang sudah putus langsung adalah Jembatan Karang Kemong," katanya seusai mengikuti rapat koordinasi (rakor) penanganan pascabanjir.
Sementara Jembatan Tegal dan Kebon Duren, kata dia, masih berdiri namun tanggul di kedua jembatan mengalami rusak berat. Karena itu harus dilakukan kajian lebih dalam terhadap kondisi dua jembatan tersebut.
Baca juga: Pemprov NTB fokus pemulihan ekonomi warga pasca-banjir Mataram
Meskipun kondisi dua jembatan masih ada, namun hingga kini akses kedua jembatan tersebut masih ditutup hingga ada hasil kajian yang menyatakan kondisi dua jembatan tersebut benar-benar layak untuk dilintasi kembali.
Namun, lanjut Lale, biasanya kalau tanggul jembatan sudah rusak maka diprediksi bagian bawah jembatan juga akan tergerus sehingga berpotensi menimbulkan bencana lebih luas.
"Artinya mau tidak mau, kedua jembatan tersebut juga harus dibongkar dan dipasang jembatan baru," katanya.
Untuk melakukan perbaikan tiga jembatan tersebut, katanya, dibutuhkan anggaran sekitar Rp1,4 miliar dan kebutuhan itu akan diajukan melalui anggaran Pemkot Mataram.
Baca juga: Pemkot Mataram siapkan Rp6 miliar untuk penanganan pascabanjir
Kerusakan tiga jembatan tersebut, menurut dia, dipicu selain debit air tinggi, juga karena banyaknya lumpur serta sampah baik itu sampah karena rumah roboh, pohon tumbang, dan lainnya, yang menghantam dan tersangkut di jembatan.
"Apalagi kemarin itu yang banyak tumbang juga pohon bambu beserta akar-akarnya," kata Lale.
Sementara menyinggung tentang jembatan di perumahan BTN Mahkota Sweta yang putus, ia mengatakan untuk sementara ini diserahkan ke pihak pengembang karena masih menjadi tanggung jawab pengembang.
Baca juga: Gubernur NTB lantik Pj Sekda di tengah keprihatinan banjir di Mataram
Pasalnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan tersebut belum diserahterimakan ke Pemkot Mataram dan tidak masuk dalam database jembatan milik Kota Mataram sehingga itu masih menjadi tanggung jawab pengembang.
"Jadi kami tidak bisa melakukan penanganan dengan menggunakan dana pemerintah. Karena itu pemerintah mendorong supaya pengembang melakukan perbaikan secara mandiri," katanya.
Lale menambahkan kondisi itu menjadi pelajaran bagi para pengembang agar setelah fasilitas umum dan sosial selesai, harus segera diserahkan ke Pemkot Mataram agar pemeliharaan menjadi tanggung jawab pemerintah kota.
Baca juga: RS Ruslan Mataram tangani belasan korban banjir bandang
Baca juga: Cegah banjir terulang, DPRD NTB minta bangunan di atas drainase ditertibkan
Baca juga: Paguyuban Vespa Lombok Timur salurkan bantuan untuk korban banjir Mataram
Baca juga: BNPB lakukan pendataan dampak banjir di Mataram
