Dompu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) memperkuat peran masyarakat dalam pencegahan konflik sosial melalui kegiatan Kolaborasi Masyarakat dan Pemerintah dalam Pencegahan Konflik (KOMPAK) yang digelar di Kantor Kecamatan Woja, Senin (6/10).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah membangun sinergi lintas sektor dalam meningkatkan deteksi dan cegah dini terhadap berbagai persoalan sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah.
Kepala Bakesbangpol Kabupaten Dompu, Ardiansyah, mengatakan program KOMPAK dirancang untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat di tingkat lokal.
"Kesadaran masyarakat untuk mencegah konflik tidak bisa dibangun secara instan. Dibutuhkan proses, komunikasi, dan kerja sama seluruh pihak agar situasi daerah tetap aman dan kondusif," katanya.
Baca juga: Polisi kedepankan sikap humanis cegah konflik kawasan tambang di Dompu
Menurutnya, isu-isu sosial seperti batas wilayah desa, sengketa tanah, pemanfaatan kawasan hutan, kenakalan remaja, serta penyalahgunaan miras dan narkoba masih menjadi potensi konflik di masyarakat.
Melalui program KOMPAK, kata dia, pemerintah ingin memastikan langkah pencegahan dilakukan secara berjenjang dari tingkat RT, RW, desa hingga kabupaten, guna mewujudkan masyarakat Dompu yang aman, nyaman, dan sejahtera.
"Semakin cepat kita mengantisipasi, semakin kecil peluang konflik muncul. Inilah tujuan utama KOMPAK, yakni menjaga keharmonisan dan memperkuat stabilitas sosial di daerah," ujarnya.
Selain melalui kegiatan sosialisasi, Bakesbangpol Dompu juga memperkuat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan melibatkan unsur hexahelix seperti akademisi, media, organisasi masyarakat, dan dunia usaha dalam mendukung pencegahan konflik secara terpadu.
Pemerintah berharap, sinergi tersebut dapat menekan potensi kerawanan sosial sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Kegiatan tersebut, diikuti unsur Forum Kewaspadaan Dini Kecamatan (FKDM), lurah, kepala UPTD peternakan, tenaga kesehatan, penyuluh KB, aparat kepolisian, dan perangkat pemerintah kecamatan.
