Legislator NTB sayangkan porsi dana BTT Bima-Dompu kecil

Mataram (ANTARA) - Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, Muhammad Aminurlah menyesalkan kecilnya porsi anggaran yang dialokasikan pemerintah provinsi untuk rehabilitasi infrastruktur akibat bencana di Kabupaten Bima dan Dompu.

Anggota Banggar DPRD NTB Muhammad Aminurlah mengatakan Pemprov NTB mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp500 di APBD 2025. Selama itu, anggaran BTT mengalami dua kali pergeseran berdasarkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang ditetapkan 28 Mei 2025.

"Pergeseran pertama Rp130 miliar dan pergeseran kedua Rp210 miliar sehingga, anggaran BTT tersisa Rp160 miliar. Sementara,à jumlah total BTT Rp500 miliar di APBD 2025, dengan penggunaan berjumlah Rp484 miliar lebih, sehingga sisa dana BTT di APBD Perubahan berjumlah Rp16 miliar lebih," ujarnya di Mataram, Senin.

Ia menjelaskan dari sisa anggaran BTT tersebut, Pemprov NTB mengalokasikan Rp3,65 miliar untuk penanganan bencana alam di sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Bima dan Dompu. Anggaran itu dialokasikan melalui Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa. Berdasarkan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), anggaran tersebut untuk mendukung pemeliharaan darurat akibat banjir, abrasi pantai, longsor, hingga perbaikan badan jalan tergerus.

Baca juga: Menguji akuntabilitas dana darurat di APBD-P NTB

Haji Maman sapaannya mengungkapkan, Kabupaten Dompu memperoleh alokasi sekitar Rp296,18 juta.

"Anggaran itu untuk perbaikan abrasi sungai dan patching (penutupan lubang) di ruas Jalan Sp Kore-Kiwu," ungkapnya.

Sedangkan, Kabupaten Bima mendapatkan porsi lebih besar sekitar Rp3,35 miliar.

"Kalau di Bima, ada delapan paket pekerjaan di berbagai ruas jalan strategis," terang Haji Maman.

Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - BTT NTB: Dana darurat atau kotak hitam?

Ruas itu, sebutnya Jalan Karumbu-Sape dengan nilai sekitar Rp1,26 miliar. Proyek itu meliputi penanganan longsor bahu jalan, pembangunan box culvert, serta perbaikan jalan amblas. Ruas Jalan Sampungu-Bajo senilai Rp795,95 juta untuk patching jalan rusak berat dan pembangunan box culvert pada titik jalan putus.

Ruas Jalan Kiwu-Sampungu dialokasikan sekitar Rp419,24 juta guna perbaikan badan jalan yang tergerus air.

Selain itu, pekerjaan lain seperti perbaikan jembatan, penanganan abrasi pantai, dan perbaikan longsoran bahu jalan juga masuk dalam daftar, masing-masing dengan alokasi mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Baca juga: Anggaran belanja tak terduga Rp500 Miliar jadi sorotan DPRD NTB

Melihat kecilnya porsi anggaran itu, dirinya menilai pemerintah tidak serius menangani dampak bencana, terutama di Kabupaten Bima.

"Dampak banjir di Wera dan Ambalawi cukup besar. Saluran irigasi rusak dan dipenuhi sedimentasi. Dam rusak, sawah warga rusak," ujarnya.

Menurut dia, tanpa perbaikan infrastruktur dasar seperti Dam dan saluran irigasi, petani akan semakin sulit mengelola sawah.

"Bagaimana sawah bisa ditanami kalau irigasi-nya rusak?" sentil Haji Maman.

Baca juga: Anggaran belanja tak terduga Rp500 Miliar jadi sorotan DPRD NTB

Mengenai dana BTT Rp500 miliar lebih, Maman mengatakan, seharusnya diprioritaskan untuk penanganan banjir.

"Dari dana BTT itu, gubernur harus alokasikan untuk kepentingan korban terdampak banjir," katanya.

Sebelumnya, warga Desa Nanga Wera, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima yang terdampak banjir menjerit. Mereka memblokade jalan raya menggunakan kayu dan batu, Kamis (25/9).

Blokade jalan ini sebagai reaksi kekecewaan terhadap lamban-nya Pemprov NTB dalam menangani pasca-banjir. Salah seorang warga Ahmadi mengaku kecewa karena bantuan rumah layak huni belum terealisasi. Begitu juga dengan saluran irigasi dan fasilitas penting lainnya yang hingga saat ini belum diperbaiki.