Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kementerian Sosial memperkuat sinergi percepatan penanganan kemiskinan dan berbagai persoalan sosial.

Hal ini mengemuka dalam pertemuan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin yang diterima melalui keterangan resmi di Mataram.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memaparkan berbagai pembenahan mendasar yang sedang dilakukan kementeriannya terutama dalam penataan sistem data bantuan sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menurutnya sistem data bantuan sosial kini diperkuat melalui mekanisme baru di mana pengelolaan dan validasi data diserahkan kepada BPS sebagai wali data nasional. Langkah ini dilakukan agar data penerima bantuan sosial benar-benar akurat dan tepat sasaran.

"Ini arahan langsung Bapak Presiden agar data bantuan sosial benar-benar valid. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru tidak menerima bantuan," ujarnya.

Selain pembenahan data sosial, pihaknya menjelaskan program Sekolah Rakyat, yang menjadi salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Baca juga: NTB masih masuk 12 provinsi termiskin, Gubernur Iqbal soroti ego sektoral

Sekolah Rakyat dirancang sebagai lembaga pendidikan berasrama yang secara khusus diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, terutama yang berasal dari Desil 1 dalam basis data sosial nasional. Proses seleksi dilakukan secara ketat berbasis data kemiskinan yang telah tervalidasi.

Seluruh kebutuhan siswa mulai dari pendidikan, asrama, pakaian, makan hingga layanan kesehatan sepenuhnya ditanggung oleh negara. Selain pendidikan formal, para siswa juga dibekali pembinaan karakter dan keterampilan agar siap melanjutkan pendidikan tinggi maupun memasuki dunia kerja.

"Bagi siswa berprestasi, pemerintah akan menyiapkan jalur beasiswa untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi terbaik," ucapnya.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan kunjungannya selain untuk bersilaturahmi juga mengundang Mensos menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) NTB Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 6 April 2026.

Baca juga: Kemiskinan di persimpangan musim

Ia memaparkan tiga prioritas utama pembangunan NTB, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan sektor pariwisata. Pengentasan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem menjadi perhatian utama karena NTB masih termasuk dalam 12 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.

"Saat ini NTB masih memiliki sekitar 106 desa dengan kategori kemiskinan ekstrem, dengan jumlah hampir 114 ribu kepala keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem," terang Iqbal.

Untuk mengatasi persoalan itu, Pemprov NTB menjalankan program Desa Berdaya yang difokuskan pada desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Melalui program ini, setiap tahun 40 desa mendapatkan pendampingan khusus untuk memastikan program penanganan kemiskinan berjalan secara terarah dan berbasis data yang akurat. Pendamping melakukan verifikasi dan validasi kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga intervensi yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

Iqbal menyatakan pendekatan pengentasan kemiskinan di NTB dilakukan melalui orkestrasi berbagai sumber daya pembangunan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, pemerintah desa, perguruan tinggi, hingga sektor swasta melalui program CSR. Intervensi dalam program Desa Berdaya dilakukan pada dua level, yakni level keluarga dan level desa.

Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Kemiskinan NTB: Turun, tapi rentan

Pada level keluarga, setiap kepala keluarga miskin ekstrem mendapatkan dukungan sekitar Rp7 juta untuk mengembangkan usaha produktif sebagai sumber penghidupan, seperti peternakan ayam petelur, budidaya sayuran, atau pengembangan greenhouse yang dapat menjadi pemasok kebutuhan pangan bagi program makan bergizi gratis.

Sementara pada level desa, dialokasikan sekitar Rp500 juta untuk mengatasi hambatan struktural yang selama ini menghambat masyarakat keluar dari kemiskinan, seperti pembangunan jalan tani, perbaikan rumah tidak layak huni, maupun penyediaan infrastruktur dasar lainnya.

Gubernur NTB juga menyampaikan harapan agar masyarakat yang sedang mendapatkan intervensi program pemberdayaan tidak langsung dikeluarkan dari program bantuan sosial seperti PKH.

"Idealnya mereka tetap mendapatkan bantuan sosial setidaknya selama satu tahun masa intervensi, agar memiliki waktu untuk benar-benar mandiri secara ekonomi sebelum keluar dari kelompok miskin," ujar Miq Iqbal.

Baca juga: Hidup tak miskin di NTB butuh Rp2,51 Juta per bulan



Pewarta :
Editor: Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2026