Bupati Sumbawa Barat dorong Diskominfo jadi pusat informasi publik

Sumbawa Barat (ANTARA) - Bupati Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Amar Nurmansyah mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai pusat informasi publik dan integrasi data daerah.

"Penguatan Diskominfo menjadi sangat penting karena berbagai program unggulan pemerintah daerah kini berbasis pada sistem data terintegrasi, termasuk program kartu Sumbawa Barat maju," kata Amar Nurmansyah di Sumbawa Barat, Senin.

Hal itu disampaikan saat pelantikan 41 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ia menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Sumbawa Barat atas persetujuan Peraturan Daerah Perubahan Nomor 1 Tahun 2026 terkait penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah, khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Menurutnya, perubahan struktur tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Sebelumnya Diskominfo berstatus tipe C dengan dua bidang, yakni Bidang Komunikasi dan Informatika serta Bidang Statistik dan Persandian.

"Kini meningkat menjadi tipe A dengan empat bidang, yaitu Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Tata Kelola dan Pengelolaan Transformasi Pemerintah Digital, Bidang Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Bidang Statistik dan Persandian," katanya.

Ia mengatakan Program Kartu Sumbawa Barat Maju sangat bergantung pada pengelolaan data yang terintegrasi.

Data tersebut harus terhubung mulai dari Dukcapil, Dinas Sosial, hingga Kominfo sebagai basis data, serta terkoneksi dengan OPD pengampu seperti Dinas Kesehatan, Perkim, Koperindag, Perikanan, DPMD, dan lainnya.

Bupati mencontohkan, sistem data yang terintegrasi akan memungkinkan pembaruan data kependudukan secara cepat dan otomatis.

"Misalnya ketika terjadi perubahan status keluarga seperti pernikahan, kelahiran, maupun kematian, data dapat langsung diperbarui melalui satu sistem yang terintegrasi tersebut," katanya.

Selain penguatan pengelolaan data, Bupati juga menekankan pentingnya peran Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dalam memperkuat koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh perangkat daerah.

Bupati Sumbawa Barat meminta agar setiap OPD dapat menyediakan data dan informasi yang akurat serta terkelola dengan baik sehingga komunikasi publik pemerintah daerah dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan perbedaan informasi di masyarakat.

“Mulai hari ini, Kadis Kominfo harus berani speak up, harus mulai bisa berbicara menyampaikan informasi kepada publik karena itu menjadi tupoksi nya,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyoroti perkembangan dunia informasi dan informatika saat ini yang berlangsung sangat pesat, sehingga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Hal ini juga berkaitan dengan persoalan bantuan jaringan internet di beberapa desa yang sebelumnya disediakan oleh BAKTI Kementerian Komunikasi dan Digital.

Akibat kebijakan efisiensi, program tersebut dihentikan sehingga sejumlah desa mengalami blankspot maupun sinyal lemah.

Namun, melalui pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), telah disepakati adanya dukungan bantuan dari pemerintah daerah guna memastikan ketersediaan jaringan internet bagi pemerintah desa untuk menjalankan pelayanan dan administrasi pemerintahan.