Diskominfotik NTB ingin kelola seluruh dana internet OPD

id anggaran internet,nusa tenggara barat,optimalisasi layanan internet,keterbukaan informasi publik,dinas kominfotik ntb

Diskominfotik NTB ingin kelola seluruh dana internet OPD

Kepala Dinas Kominfotik NTB Najamuddin Amy menyampaikan arahan dalam rapat koordinasi tentang komunikasi informatika di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin (10/2/2025). (ANTARA/Sugiharto Purnama)

Mataram (ANTARA) - Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusulkan ide untuk mengelola seluruh dana internet organisasi perangkat daerah atau OPD guna mengoptimalkan layanan internet bagi masyarakat.

"Biaya internet yang ada di seluruh OPD dengan nilai Rp4,5 miliar itu dipusatkan saja di Dinas Kominfotik supaya ada manfaatnya," kata Kepala Dinas Kominfotik NTB Najamuddin Amy dalam rapat koordinasi tentang komunikasi dan informatika di Mataram, Senin.

Najamuddin mengungkapkan Jawa Barat memiliki anggaran internet sebanyak Rp48 miliar, sedangkan DKI Jakarta punya anggaran internet sekitar Rp16 miliar hingga Rp18 miliar.

Adapun Nusa Tenggara Barat masih menempatkan anggaran internet pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) yang bertugas mengelola, mengembangkan, dan memberikan layanan teknologi informasi serta komunikasi.

"Saat ini PTIK hanya mengelola dengan angka Rp285 juta," kata Najamuddin.

Baca juga: Pemprov NTB dorong pemda memperkuat optimasi jaringan internet

Lebih lanjut dia mencontoh jam operasional berkantor dari pukul 07.00 hingga 14.00 WITA, maka nanti jaringan internet dari jam 15.00 WITA sampai malam bisa digunakan untuk berbagai hal lain seperti membuat titik-titik internet pada kawasan pusat kota maupun kabupaten.

Optimalisasi jaringan internet di Nusa Tenggara Barat memudahkan untuk uji coba keamanan siber guba menata internet lebih bagus ke depan.

"Kami bisa juara satu keterbukaan informasi publik bukan karena kami banyak duit, bukan karena kami punya anggaran besar, tetapi dibantu teman mitra yang luar biasa," kata Najamuddin.

Pada 2024, Nusa Tenggara Barat memiliki nilai indeks keterbukaan informasi publik atau IKIP sebesar 81,71 poin dan menduduki posisi ketujuh secara nasional.

Adapun Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Nusa Tenggara Barat berada pada posisi sangat baik pada angka 3,56 poin, sedangkan rata-rata nasional masih 3,12 poin.

Baca juga: ANTARA NTB raih penghargaan mitra terbaik pemberitaan