Mataram (ANTARA) - Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Irjen Pol. Hadi Gunawan dan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menyerahkan secara resmi izin pertambangan rakyat (IPR) untuk koperasi tambang lokal, yakni Koperasi Selonong Bukit Lestari dari Sumbawa.
Kapolda NTB Irjen Hadi melalui keterangan resmi yang diterima di Mataram, Sabtu, menyampaikan penyerahan IPR ini menjadi harapan baru untuk menghadirkan praktik pertambangan yang legal, bersih, dan berpihak kepada masyarakat lokal.
"Koperasi bukan sekadar badan usaha, tetapi sebuah gerakan sosial yang menjunjung tinggi nilai gotong royong, dan kekeluargaan, nilai-nilai yang sangat sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia," katanya.
Baca juga: Izin eksplorasi pertambangan STM di Dompu diperpanjang
Menurut dia, koperasi terbukti mampu menjadi penyangga ekonomi nasional, khususnya di tengah tantangan global saat ini.
"Dengan iklim usaha yang aman dan kondusif, kami dukung koperasi menjadi pilihan utama untuk membangun kemandirian ekonomi," ujar dia.
Kapolda NTB juga mengajak generasi muda untuk terlibat aktif dalam gerakan koperasi. Dalam konteks pertambangan rakyat, Kapolda NTB menekankan pentingnya memenuhi semua persyaratan, agar kegiatan tambang yang dilakukan koperasi dapat berjalan dengan baik, bersih, dan ramah lingkungan.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengungkapkan filosofi mendalam tentang koperasi sebagai "soko guru" atau tiang utama ekonomi bangsa.
Baca juga: Sebanyak 16 blok tambang rakyat di NTB diusulkan dikelola koperasi
Ia menyebut, Indonesia sebagai satu-satunya negara yang secara eksplisit mencantumkan koperasi dalam konstitusi.
"Selama 'soko guru' ini berdiri, ekonomi Indonesia tidak akan runtuh. Dan koperasi adalah tiang itu. Karena itulah Presiden Prabowo mendorong lahirnya koperasi-koperasi baru, termasuk koperasi merah putih," ucapnya.
Gubernur turut menyampaikan rasa hormat dan apresiasi kepada Kapolda NTB yang telah menggagas dan mengawal inisiatif legalisasi pertambangan rakyat melalui koperasi, hingga berhasil diluncurkan hari ini.
Ia menambahkan jika selama 10 tahun lebih praktik tambang ilegal menghantui NTB, tapi tak pernah benar-benar bisa dihentikan. Kini, kehadiran koperasi tambang yang legal diharapkan menjadi alternatif nyata untuk menghentikan siklus tersebut.
"Kita tidak bisa terus-terusan membiarkan kerusakan lingkungan dan ketimpangan ekonomi ini terjadi. Hadirnya koperasi tambang adalah solusi nyata, asal dijalankan sesuai aturan dan diawasi secara konsisten," kata Gubernur NTB.
Baca juga: Pemprov NTB upayakan tambang emas tanpa izin di Sekotong Lobar jadi legal
Mewakili Kantor Staf Presiden (KSP) RI, Brigjen TNI (Purn) Irianto yang turut hadir dalam penyerahan IPR bertepatan pada momentum peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78 tahun 2025 di Tribun Bhara Daksa Polda NTB, Kota Mataram, juga menyatakan dukungan atas inisiatif ini.
Ia melihat hal ini selaras dengan misi Deputi 5 KSP yang fokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
"Koperasi tambang ini bisa menjadi model nasional. Sinergi antara penambang, aparat, media, dan masyarakat adalah terobosan yang luar biasa, untuk menekan tambang ilegal dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," ucapnya.
Peluncuran IPR untuk Koperasi Selonong Bukit Lestari ini, sebagai IPR pertama di Indonesia yang secara khusus diberikan kepada koperasi, dan menjadi contoh awal dalam membangun tambang rakyat berbasis kelembagaan lokal yang sah.
Dengan harapan besar dan semangat kolaborasi yang tinggi, Kapolda NTB, Gubernur NTB, dan seluruh pemangku kepentingan berkomitmen menjadikan inisiatif ini sebagai role model nasional. Masyarakat NTB kini tidak hanya mendapatkan harapan, tetapi juga jalan baru untuk mengelola sumber daya alam secara berdaulat, legal, dan berkelanjutan.
