
Pembayaran internet di Lombok Timur mencapai Rp5 miliar per tahun

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan pembayaran belanja internet di semua OPD di daerah setempat mencapai Rp5 miliar lebih per tahun.
"Angka ini memang terlalu besar, kami akan mencoba melakukan efisiensi," kata Wakil Bupati Lombok Timur HM Edwin Hadiwijaya di Lombok Timur, Kamis.
Ia mengatakan angka pembayaran belanja Internet tersebut memang belum diverifikasi (data jumlah belanja Internet"red) di masing-masing OPD menyambung internet melalui telkom maupun provider secara sendiri sendiri.
"Kami telah minta data ke Kominfo Lombok Timur berapa kebutuhan internet per tahun di semua OPD," katanya.
Baca juga: Kapolda NTB ungkap adanya kasus penyedia internet ilegal di Lombok Timur
Disebutkan Edwin, langkah efisiensi yang akan dilakukan yaitu akan membuat jaringan internet terpusat di Kominfo, termasuk mengembalikan peran Dinas Kominfo itu sendiri.
"Kami ingin jaringan internet terpusat di Kominfo dan nantinya Kominfo yang membagi ke OPD," katanya.
Dengan demikian, menurut Wabup, manfaat dari pembagian jaringan internet secara terpusat di Kominfo, agar bisa mengatur sesuai kebutuhan OPD.
"Jangan sampai banyak (berbayar) itu karena sebagian besar menggunakan untuk membuka youtube dan lainnya. Ke depan selama satu Minggu itu kami bisa atur," katanya.
Disebutkan, dari seluruh institusi di Kabupaten Lombok Timur ini, berapa bandwith yang dibutuhkan bisa diketahui jika dikelola di satu OPD.
"Kalau terpusat maka kebutuhan anggaran dapat di ketahui dan efisiensi," tegasnya.
Keberadaan command center inipun, Sebut Edwin fungsinya akan dihidupkan kembali, karena tak dipungkiri selama ini command center yang ada di Dinas Kominfo ini tak difungsikan maksimal.
"Kami fungsikan kembali," katanya.
Dikatakannya, di command center ini, terdapat jaringan fiber optik 28 km yang saat ini terjadi gangguan di power suply. Power suply itu menggunakan tenaga panel surya untuk mengisi baterai.
"Masih dipelajari dimana kerusakan," katanya.
Edwin mengaku keberadaan gedung command center pembangunannya menelan anggaran Rp 6,4 miliar, hanya digunakan untuk zoom meeting, padahal melalui command center ini terdapat 13 titik CCTV terpantau.
"Jumlah ini masih terbatas dan ke depan akan ditingkatkan," katanya.
Pewarta : Akhyar Rosidi
Editor:
Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2026
