Kota Mataram (ANTARA) - Koalisi Stop Joki Anak mendesak pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB), segera menghentikan praktik eksploitasi anak dalam pacuan kuda tradisional. Desakan itu disampaikan menyusul pernyataan Walikota Bima H. A Rahman H. Abdidin yang ingin meningkatkan frekuensi perlombaan, serta riset yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) NTB terkait fenomena joki cilik.
"Sejak 2019 kami sudah mendorong penghentian keterlibatan anak dalam pacuan kuda. Faktanya, sudah lima anak meninggal dunia, terakhir pada 9 Maret 2025 di arena pacuan kuda Desa Panda, Bima," kata Ketua PBHM NTB, Yan Mangandar Putra, mewakili koalisi, Selasa (30/9).
Menurutnya, riset BRIDA NTB bersama Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Sumbawa yang dilakukan pada 24-26 September 2025 tidak melibatkan organisasi masyarakat sipil yang memiliki data lapangan.
"Kami meragukan riset ini benar-benar mencari solusi. Jangan sampai hasilnya hanya rekomendasi pembangunan infrastruktur tanpa memikirkan pelindungan anak," ujarnya.
Yan menegaskan, koalisi mencatat mayoritas joki anak berasal dari keluarga miskin di Bima dan Dompu. Dalam satu perlombaan, anak-anak berusia di bawah 10 tahun kerap diturunkan untuk menunggangi ratusan kuda milik pejabat, aparat, pengusaha, hingga anggota legislatif.
"Ini bentuk eksploitasi yang membahayakan nyawa mereka," tegasnya.
Selain itu, koalisi juga menyoroti maraknya perjudian yang berlangsung terbuka di arena pacuan kuda dan diduga mendapat dukungan aparat.
"Anak-anak bahkan bebas ikut dalam taruhan,” kata Yan.
Pemantauan koalisi pada ajang Walikota Bima Cup 31 Agustus-4 September 2025 juga menemukan anak-anak di bawah umur dijadikan joki pada kelas dewasa. Beberapa di antaranya terjatuh dari kuda, sementara praktik perjudian tetap marak meski ada penjagaan aparat di pintu masuk.
Koalisi menilai Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhammad Iqbal belum menunjukkan langkah konkret melindungi anak dari risiko pacuan kuda.
"Pertanyaannya, jika seorang anak sakit, cacat, atau meninggal dunia, siapa yang bertanggung jawab? Masih berapa banyak nyawa anak yang harus hilang sebelum pemerintah bertindak," pungkasnya.
