Dompu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, membentuk tim investigasi untuk menindaklanjuti, temuan adanya tenaga non ASN “siluman” yang dinyatakan lolos sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
"Tim tersebut melibatkan unsur Inspektorat, Dinas Dikpora, serta BKD dan PSDM Kabupaten Dompu," ungkap Bupati Dompu, Bambang Firdaus di Dompu, Senin.
Ia menegaskan, pembentukan tim investigasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh tenaga non ASN yang dinyatakan lulus benar-benar aktif bekerja dan memiliki rekam jejak pengabdian di instansi masing-masing.
"Tim ini akan menyisir dan menelusuri kembali berkas seluruh peserta PPPK Paruh Waktu. Kami ingin memastikan tidak ada lagi yang sekadar numpang nama atau tidak pernah bekerja sama sekali," ujarnya.
Baca juga: Telusuri honorer 'siluman', DPRD Dompu bongkar ketidakwajaran usulan PPPK
Politisi Gerindra tersebut menyebutkan, dari 5.573 tenaga non ASN yang dinyatakan lulus PPPK Paruh Waktu, sebanyak 5.541 kini diajukan penerbitan Nomor Induk PPPK (NIPPPK).
Ia berharap, semuanya bersikap jujur dan memiliki kesadaran moral. terhadap proses kepegawaian yang dijalani.
"Bagi siapa pun yang merasa tidak pernah bekerja, baik secara fisik maupun administrasi, sebaiknya mengundurkan diri secara sukarela. Jika tim menemukan bukti keberadaan tenaga non-ASN siluman, maka SK pengangkatan dan NIPPPK-nya akan kami anulir," tegasnya.
Baca juga: Ada honorer 'siluman' lolos seleksi PPPK Dompu, DPRD angkat bicara
Bupati juga menyoroti, kemungkinan masih adanya kasus serupa yang belum terungkap karena minimnya laporan serta kurangnya ketelitian pejabat pemberi rekomendasi.
"Evaluasi ini ditujukan untuk memperbaiki sistem pendataan tenaga non-ASN yang selama ini dinilai belum tertib," paparnya.
Ia berharap, kerja tim investigasi dapat memperkuat integritas birokrasi dan mencegah terulangnya praktik manipulasi dalam rekrutmen aparatur pemerintah.
"Kami ingin proses kepegawaian di Dompu berlangsung bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini bagian dari upaya menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik," pungkasnya.
Baca juga: 1.300 PPPK Paruh Waktu di Dompu terganjal kepesertaan BPJS
Baca juga: Terima massa Forum CASN dan PPPK, Bupati Dompu janji akan kawal hingga pusat
