Dompu (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menelusuri dugaan keberadaan honorer 'siluman' dalam proses penetapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua DPRD Dompu, Muttakun, mengungkapkan, langkah penelusuran itu dilakukan setelah dewan menerima laporan masyarakat mengenai munculnya nama-nama tenaga honorer yang tidak aktif, bahkan tidak pernah bekerja, namun tercantum dalam daftar kelulusan PPPK.
"Kami ingin memastikan seluruh proses penetapan PPPK di Dompu berjalan sesuai aturan. Kalau ada nama yang tidak pernah bekerja tapi lolos, berarti ada kesalahan sistemik yang harus diusut,” ujarnya di Dompu, Minggu (5/10).
Baca juga: Ada honorer 'siluman' lolos seleksi PPPK Dompu, DPRD angkat bicara
Muttakun menyebutkan, pihaknya telah menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa OPD dan berencana memperluas penelusuran ke sembilan hingga sepuluh lokasi lainnya.
"Dalam sidak tersebut, ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara data kepegawaian dan kondisi faktual di lapangan," ujar politisi NasDem ini.
Ia menambahkan, sebagian tenaga non-ASN yang diusulkan tidak mampu menunjukkan bukti absensi maupun surat tugas resmi.
"Ada yang baru aktif beberapa bulan, tapi sudah diusulkan. Kalau absensi dan surat tugas tidak bisa dibuktikan, ini patut diduga sebagai honorer siluman. Ini tidak boleh dibiarkan," tegasnya.
Baca juga: 1.300 PPPK Paruh Waktu di Dompu terganjal kepesertaan BPJS
DPRD memastikan, akan memperluas sidak ke sembilan hingga sepuluh OPD lainnya untuk memastikan keabsahan seluruh data honorer yang diusulkan menjadi PPPK.
Berdasarkan data resmi Pemerintah Kabupaten Dompu, terdapat 5.573 tenaga honorer yang diajukan dalam formasi PPPK paruh waktu tahun ini. Dari jumlah itu, 3.782 orang tercatat dalam basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN), sedangkan 1.791 orang belum memiliki status honorer resmi
Baca juga: Terima massa Forum CASN dan PPPK, Bupati Dompu janji akan kawal hingga pusat
Baca juga: Ombudsman dorong 7 guru di Dompu yang dibatalkan kelulusan PPPK lapor secara resmi
