Dompu (ANTARA) - DPRD Kabupaten Dompu, mengungkap adanya dugaan honorer siluman yang lolos dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Demikian dikatakan Ketua DPRD Dompu, Muttakun saat diwawancara wartawan, Kamis (18/9) di Dompu.
Muttakun mengatakan, pihaknya menerima sedikitnya 10 laporan masyarakat terkait nama-nama yang muncul dalam pengumuman, meski tidak pernah bekerja di instansi bersangkutan dalam dua hingga tiga tahun terakhir.
"Dua laporan saya terima dalam bentuk hardcopy, dan delapan sampai sembilan melalui pesan messenger," ujarnya.
Baca juga: Ombudsman dorong 7 guru di Dompu yang dibatalkan kelulusan PPPK lapor secara resmi
Laporan itu, lanjut Politisi NasDem tersebut, berasal sejumlah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, serta beberapa organisasi perangkat daerah teknis.
"Laporan masyarakat tersebut perlu ditindaklanjuti agar dugaan manipulasi data tidak menimbulkan persoalan dan tidak menyeret Bupati Dompu di kemudian hari," tandasnya.
"Prinsip akuntabilitas dan transparansi harus ditegakkan dalam perekrutan PPPK," sambungnya.
Selanjutnya, ia meminta BKD-PSDM Kabupaten Dompu melampirkan absensi pada setiap pengusulan nama tenaga honorer.
"Kalau tidak dilampirkan absensi, kambing pun bisa masuk namanya di sana,” tegasnya.
Baca juga: Pembatalan kelulusan 7 PPPK di Dompu terindikasi maladministrasi
Baca juga: Tenaga honorer di Dompu tolak wacana PPPK paruh waktu
Baca juga: Tujuh guru honorer yang dibatalkan kelulusan PPPK mengadu ke DPRD Dompu
