Mataram (ANTARA) - Penjabat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Gita Ariadi angkat bicara setelah dituntut mundur dari jabatannya sebagai Penjabat (Pj) Gubernur NTB karena diduga melakukan politik praktis karena ingin maju sebagai calon kepala daerah pada 27 Nopember 2024.
Ia menegaskan dirinya siap dan pasti akan mundur sebagai Pj Gubernur NTB apabila namanya benar-benar diusung maju menjadi calon gubernur.
"Kalau nanti prosesnya ada "deal" dan sesuai serta akhirnya saya ter-usung, maka konsekuensi logis-nya saya mundur. Pasti saya mundur," tegas Gita di Mataram, Selasa.
Gita mengakui seluruh Penjabat (Pj) kepala daerah sudah dikumpulkan melalui video conference oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dalam pertemuan tersebut disampaikan boleh Pj Kepala Daerah maju sebagai calon gubernur asalkan dengan catatan harus mundur dari jabatannya sebagai Pj Gubernur.
"Pak Tito bilang boleh Pj melanjutkan ikhtiar tapi saat mendaftar tidak ada Pj yang mendaftar. Makanya kalau ada minat silahkan tapi mundur," terang Gita atau akrab disapa Miq Gite.
Namun, kata Miq Gite, terkait regulasi mekanisme pengunduran Pj tersebut sedang dalam proses penyusunan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Jadi nggak perlu desak atau menuntut saya mundur. Pasti pada saatnya saya akan mundur," katanya.
Miq Gite membantah jika kehadirannya di DPP Golkar telah melakukan kegiatan politik praktis. Sebab, kehadirannya di DPP Golkar untuk memenuhi undangan sebagai orang non kader karena namanya masuk dalam rekomendasi Partai Golkar untuk maju dalam kontestasi Pilkada Gubernur NTB.
"Undangan itu dari Golkar untuk kader dan non kader. Maka saya menggunakan undangan non kader itu untuk berangkat. Jadi kalau ada yang bilang saya politik praktis tentu tidak," ujar orang nomor satu di NTB ini.
"Karena kedatangan ke Golkar bukan dalam rangka mengurus KTA. Jadi kalau politik praktis ditandai dengan keanggotaan. Tapi saya itu tidak, tapi mengundang kader dan non kader atau masyarakat," sambung Miq Gite.
Oleh karena itu, lanjutnya, kehadirannya di DPP Partai Golkar dalam kapasitas masyarakat (non kader) yang diundang. Miq Gite kemudian Hal ini menganalogikan pertemuannya tersebut pada pemudik Lebaran, di mana berlomba-lomba partai politik ikut menyediakan bus gratis untuk pemudik. Namun, bus gratis tersebut tidak saja diperuntukkan kepada anggota/kader melainkan juga masyarakat umum.
"Andai ASN mau mudik karena tidak ada bus warna ini itu berarti tidak mudik. Tapi esensi-nya kita mau mudik. Golkar tidak mengatakan undangan mudik untuk kader saja tapi juga untuk non kader," ucap Miq Gite.
Namun demikian, terlepas dari itu semua dan meski telah dipanggil DPP Golkar, Miq Gite mengaku tidak ingin terlalu besar kepala. Sebab, proses untuk bisa maju dan diusung Partai Golkar masih panjang dan diukur melalui hasil survei.
Baca juga: Ribuan rumah terdampak banjir di Brebes Jateng
Baca juga: Pj Gubernur NTB dorong pengembangan Pelabuhan Laut Bima
Tak hanya itu, sejumlah nama besar juga ada diusung oleh Partai Golkar dan kapasitasnya sebagai kader, seperti Ketua DPD Partai Golkar NTB, Mohan Roliskana, mantan Ketua DPD Golkar sekaligus mantan Bupati Lombok Tengah Suhaili FT dan Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri.
"Jadi dalam kapasitas itu Golkar mengundang kader dan non kader terbaik. Kebetulan momentum ke depan ada Pilkada yang sebelumnya juga sudah ada Pilpres. Andai Golkar undang kader tidak akan saya hadir. Buktinya munas Golkar memilih kader-nya tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara Golkar undang kader dan non kader maka di usung Prabowo dan Gibran," katanya.
Ia menegaskan dirinya siap dan pasti akan mundur sebagai Pj Gubernur NTB apabila namanya benar-benar diusung maju menjadi calon gubernur.
"Kalau nanti prosesnya ada "deal" dan sesuai serta akhirnya saya ter-usung, maka konsekuensi logis-nya saya mundur. Pasti saya mundur," tegas Gita di Mataram, Selasa.
Gita mengakui seluruh Penjabat (Pj) kepala daerah sudah dikumpulkan melalui video conference oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dalam pertemuan tersebut disampaikan boleh Pj Kepala Daerah maju sebagai calon gubernur asalkan dengan catatan harus mundur dari jabatannya sebagai Pj Gubernur.
"Pak Tito bilang boleh Pj melanjutkan ikhtiar tapi saat mendaftar tidak ada Pj yang mendaftar. Makanya kalau ada minat silahkan tapi mundur," terang Gita atau akrab disapa Miq Gite.
Namun, kata Miq Gite, terkait regulasi mekanisme pengunduran Pj tersebut sedang dalam proses penyusunan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Jadi nggak perlu desak atau menuntut saya mundur. Pasti pada saatnya saya akan mundur," katanya.
Miq Gite membantah jika kehadirannya di DPP Golkar telah melakukan kegiatan politik praktis. Sebab, kehadirannya di DPP Golkar untuk memenuhi undangan sebagai orang non kader karena namanya masuk dalam rekomendasi Partai Golkar untuk maju dalam kontestasi Pilkada Gubernur NTB.
"Undangan itu dari Golkar untuk kader dan non kader. Maka saya menggunakan undangan non kader itu untuk berangkat. Jadi kalau ada yang bilang saya politik praktis tentu tidak," ujar orang nomor satu di NTB ini.
"Karena kedatangan ke Golkar bukan dalam rangka mengurus KTA. Jadi kalau politik praktis ditandai dengan keanggotaan. Tapi saya itu tidak, tapi mengundang kader dan non kader atau masyarakat," sambung Miq Gite.
Oleh karena itu, lanjutnya, kehadirannya di DPP Partai Golkar dalam kapasitas masyarakat (non kader) yang diundang. Miq Gite kemudian Hal ini menganalogikan pertemuannya tersebut pada pemudik Lebaran, di mana berlomba-lomba partai politik ikut menyediakan bus gratis untuk pemudik. Namun, bus gratis tersebut tidak saja diperuntukkan kepada anggota/kader melainkan juga masyarakat umum.
"Andai ASN mau mudik karena tidak ada bus warna ini itu berarti tidak mudik. Tapi esensi-nya kita mau mudik. Golkar tidak mengatakan undangan mudik untuk kader saja tapi juga untuk non kader," ucap Miq Gite.
Namun demikian, terlepas dari itu semua dan meski telah dipanggil DPP Golkar, Miq Gite mengaku tidak ingin terlalu besar kepala. Sebab, proses untuk bisa maju dan diusung Partai Golkar masih panjang dan diukur melalui hasil survei.
Baca juga: Ribuan rumah terdampak banjir di Brebes Jateng
Baca juga: Pj Gubernur NTB dorong pengembangan Pelabuhan Laut Bima
Tak hanya itu, sejumlah nama besar juga ada diusung oleh Partai Golkar dan kapasitasnya sebagai kader, seperti Ketua DPD Partai Golkar NTB, Mohan Roliskana, mantan Ketua DPD Golkar sekaligus mantan Bupati Lombok Tengah Suhaili FT dan Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri.
"Jadi dalam kapasitas itu Golkar mengundang kader dan non kader terbaik. Kebetulan momentum ke depan ada Pilkada yang sebelumnya juga sudah ada Pilpres. Andai Golkar undang kader tidak akan saya hadir. Buktinya munas Golkar memilih kader-nya tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara Golkar undang kader dan non kader maka di usung Prabowo dan Gibran," katanya.