Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa penyelenggaraan Munas Perempuan 2024 bertujuan untuk memperkuat kolaborasi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan perempuan untuk memajukan hak perempuan di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik.
"Memperkuat kolaborasi antara pemerintah, CSO, dan perempuan akar rumput dalam gerakan bersama untuk memajukan bidang-bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik perempuan," kata Plt Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Titi Eko Rahayu dalam webinar Media Briefing Munas Perempuan 2024, di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, Munas Perempuan juga bertujuan untuk mewadahi partisipasi yang bermakna dari perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal.
Titi Eko Rahayu mengatakan bahwa terdapat sembilan agenda yang dibahas dalam Munas Perempuan, yakni kemiskinan perempuan, perlindungan sosial perempuan pekerja, penghapusan perkawinan anak, dan ekonomi perempuan.
Kemudian kepemimpinan perempuan, kesehatan perempuan, perempuan dan lingkungan hidup, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.
Munas Perempuan akan digelar di Badung, Bali, pada 19-20 April 2024.
Baca juga: RKPD Bima 2025 tekankan pentingnya kepedulian terhadap disabiliatas
Baca juga: Kemen PPPA: Pengelola layanan publik diminta siapkan fasilitas ramah perempuan
Acara tersebut merupakan puncak dari rangkaian proses partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal yang disuarakan dari 477 desa, 163 kabupaten, dan 35 provinsi melalui forum daring selama dua hari yang diwakili oleh lebih dari 2.195 partisipan, yang hasilnya akan dipresentasikan dan diserahterimakan sebagai masukan untuk dokumen perencanaan RPJMN 2025-2029, Renstra Kementerian/Lembaga 2025-2029, dan perencanaan daerah.
"Memperkuat kolaborasi antara pemerintah, CSO, dan perempuan akar rumput dalam gerakan bersama untuk memajukan bidang-bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik perempuan," kata Plt Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Titi Eko Rahayu dalam webinar Media Briefing Munas Perempuan 2024, di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, Munas Perempuan juga bertujuan untuk mewadahi partisipasi yang bermakna dari perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal.
Titi Eko Rahayu mengatakan bahwa terdapat sembilan agenda yang dibahas dalam Munas Perempuan, yakni kemiskinan perempuan, perlindungan sosial perempuan pekerja, penghapusan perkawinan anak, dan ekonomi perempuan.
Kemudian kepemimpinan perempuan, kesehatan perempuan, perempuan dan lingkungan hidup, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.
Munas Perempuan akan digelar di Badung, Bali, pada 19-20 April 2024.
Baca juga: RKPD Bima 2025 tekankan pentingnya kepedulian terhadap disabiliatas
Baca juga: Kemen PPPA: Pengelola layanan publik diminta siapkan fasilitas ramah perempuan
Acara tersebut merupakan puncak dari rangkaian proses partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal yang disuarakan dari 477 desa, 163 kabupaten, dan 35 provinsi melalui forum daring selama dua hari yang diwakili oleh lebih dari 2.195 partisipan, yang hasilnya akan dipresentasikan dan diserahterimakan sebagai masukan untuk dokumen perencanaan RPJMN 2025-2029, Renstra Kementerian/Lembaga 2025-2029, dan perencanaan daerah.