Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengatakan ketegasan seorang pemimpin sangat penting dalam upaya-upaya penyelesaian isu-isu perempuan dan anak.
"Ketegasan seorang pemimpin, contohnya seorang kepala desa ketika menerapkan peraturan, sangat mudah sebetulnya. Tidak harus (pemimpin) perempuan, tetapi pemimpin yang punya komitmen terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat," kata Arifah Fauzi dalam acara Forum Merdeka Barat 9 bertajuk "Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045," di Jakarta, Senin.
Arifah mengapresiasi sikap Kepala Desa Pulau Sewangi, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.
Baca juga: KemenPPPA apresiasi korban berani speak up pemerkosaan di NTB
Syarifah, kepala desa tersebut bercerita kepada Menteri PPPA tentang sikapnya yang tidak menyetujui warga desa yang hendak menikahkan anaknya yang masih berusia 18 tahun.
"Oh tidak bisa, di desa kita, menikah minimal usia 19 tahun. Kalau bersikeras menikahkan anaknya, saya siapkan surat pengantar untuk ibu pindah ke desa sebelah (yang membolehkan menikah usia anak)," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi saat menirukan ucapan Syarifah.
Baca juga: Memutus rantai kekerasan terhadap perempuan
Angka perkawinan anak di Desa Pulau Sewangi, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, tercatat nol.
Oleh karena itu, Desa Pulau Sewangi menjadi satu dari enam desa yang dipilih menjadi proyek percontohan program Ruang Bersama Indonesia.
Lima desa/kampung lainnya adalah Kampung Jimpitan, Kelurahan Batujaya, Kota Tangerang, Banten; Desa Mendalo Darat, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi; Desa Ayula Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo; Kelurahan Oesapa Barat, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur; dan Desa Cempluk, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Kementerian PPPA akan meluncurkan Ruang Bersama Indonesia pada peringatan Hari Ibu Ke-96 yang akan diselenggarakan pada Minggu (22/12) di Kota Tangerang.
