Mataram (ANTARA) - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025 dan RPJPD 2025-2045 di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menekankan kepedulian atas kebutuhan perempuan, anak dan disabilitas. 

"Kegiatan ini dilaksanakan sesuai jadwal dan menindaklanjuti Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK dalam aspek perencanaan pembangunan," kata Bupati Kabupaten Bima, Indah Dhamayanti Putri saat menerima dokumen pokok pikiran DPRD setempat dalam acara Musrenbang, Kamis.

"Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya menambahkan.

Dalam kegiatan penyusunan RKPD tersebut, kata dia, pemerintah daerah telah melaksanakan musrenbang perempuan dan disabilitas. Musrenbang khusus ini menandakan kepedulian pemerintah atas kebutuhan perempuan, anak dan disabilitas.

"Mudah-mudahan upaya seperti ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada masa yang akan datang," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD kabupaten Bima Muhammad Putera Ferryandi mengatakan musrenbang merupakan poin yang memiliki peran penting dan strategis dalam penyampaian dokumen hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. 

"Dokumen tersebut merupakan daftar permasalahan berupa saran dan pendapat yang didasarkan pada hasil penyerapan aspirasi melalui reses, dengar pendapat dengan mitra kerja OPD,  kunjungan kerja DPRD serta telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan," katanya.

Selain penyampaian dari Bupati dan Ketua DPRD, musrenbang tersebut juga dimanfaatkan oleh berbeda Provinsi NTB Melalui aplikasi zoom meeting untuk mencari untuk memaparkan arah dan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi yang antara lain mencakup indikator transformasi ekonomi, transformasi ekonomi hijau dan transformasi digital.

 


Pewarta : Akhyar Rosidi
Editor : Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2024