Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Prof. Muradi berpendapat, alokasi anggaran khusus untuk penanganan Papua yang di antaranya diperuntukkan guna membeli beberapa alat utama sistem senjata (alutsista) harus menyesuaikan karakter wilayah penugasan.
“Misalnya pembelian untuk helikopter. Nah, helikopternya ya harus sesuai dengan kontur karakteristik wilayah Papua. Jangan nanti beli, misalnya beli bekas, kalau mau coba beli bekas, helikopter-helikopter tempur yang biasa dipakai di gurun misalnya, kan dua hal yang berbeda,” kata Prof. Muradi saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan, pembelian alutsista yang bisa digunakan sesuai dengan karakteristik wilayah Papua sangat diperlukan mengingat terdapat waktu yang dibutuhkan untuk menunggu kedatangan alutsista jika alatnya baru, bukan bekas.
“Menurut saya, simpel sebenarnya, pembelian tersebut itu kan tidak menyelesaikan untuk satu-dua tahun dari sekarang, ya, maka yang diperlukan Papua itu boleh diberlakukan, tetapi perlu ada prasyarat ya,” ujarnya.
Sementara itu, ia menilai pembelian pesawat nirawak atau drone saat ini lebih diperlukan ketimbang membeli helikopter maupun pesawat.
“Drone itu kan sekarang sudah bisa dimanfaatkan. Kenapa kemudian itu tidak diprioritaskan ketimbang beli heli misalnya kan? Saya kira menerbangkan drone untuk surveillance (pengawasan), untuk tanda kutip bahkan pengeboman misalnya dalam hal terbatas, ya, penyerangan terbatas, itu bisa dilakukan. Itu jauh lebih murah kalau memang itu mau cepat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa saat ini situasi di Papua membutuhkan aksi cepat untuk dapat melumpuhkan wilayah gerak dari kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa pembelian alutsista dengan anggaran khusus tersebut harus menyesuaikan pengembangan geopolitik dan wilayah militer di Papua ke depan.
“Belinya jangan menyesuaikan dengan uang, tetapi menyesuaikan dengan wilayah, apa target wilayah yang mau dilakukan? Karena kalau enggak, saya kira pembeliannya akan menjadi masalah baru, kenapa? Karena nanti penggunaannya umum saja,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI mengatakan bahwa telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan Papua yang di antaranya diperuntukkan membeli sejumlah alutsista, seperti helikopter, pesawat, dan sensor.
Baca juga: Pakar perkirakan Prabowo menimbang usulan nama artis jadi menteri
Baca juga: Sinyal Ganjar menjadi oposisi telah ada sejak PHPU di MK
Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kemhan RI Donny Ermawan Taufanto saat menjadi narasumber dalam kegiatan pembekalan perwira TNI dan Polri di Jakarta, Rabu (8/5), menjelaskan alat-alat itu dibutuhkan para prajurit TNI dan personel Polri di antaranya untuk membantu mereka memetakan medan saat bertugas menumpas kelompok separatis OPM di Papua.
“Kami sangat concern (peduli) dengan hal ini. Beberapa sudah kami ajukan kepada pemerintah untuk menyiapkan anggaran tambahan khusus untuk penanganan Papua, tetapi sampai saat ini anggaran khusus itu belum turun,” kata Donny di Markas Komando Sekolah Staf Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal), Jakarta, Rabu (8/5).
“Misalnya pembelian untuk helikopter. Nah, helikopternya ya harus sesuai dengan kontur karakteristik wilayah Papua. Jangan nanti beli, misalnya beli bekas, kalau mau coba beli bekas, helikopter-helikopter tempur yang biasa dipakai di gurun misalnya, kan dua hal yang berbeda,” kata Prof. Muradi saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan, pembelian alutsista yang bisa digunakan sesuai dengan karakteristik wilayah Papua sangat diperlukan mengingat terdapat waktu yang dibutuhkan untuk menunggu kedatangan alutsista jika alatnya baru, bukan bekas.
“Menurut saya, simpel sebenarnya, pembelian tersebut itu kan tidak menyelesaikan untuk satu-dua tahun dari sekarang, ya, maka yang diperlukan Papua itu boleh diberlakukan, tetapi perlu ada prasyarat ya,” ujarnya.
Sementara itu, ia menilai pembelian pesawat nirawak atau drone saat ini lebih diperlukan ketimbang membeli helikopter maupun pesawat.
“Drone itu kan sekarang sudah bisa dimanfaatkan. Kenapa kemudian itu tidak diprioritaskan ketimbang beli heli misalnya kan? Saya kira menerbangkan drone untuk surveillance (pengawasan), untuk tanda kutip bahkan pengeboman misalnya dalam hal terbatas, ya, penyerangan terbatas, itu bisa dilakukan. Itu jauh lebih murah kalau memang itu mau cepat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa saat ini situasi di Papua membutuhkan aksi cepat untuk dapat melumpuhkan wilayah gerak dari kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa pembelian alutsista dengan anggaran khusus tersebut harus menyesuaikan pengembangan geopolitik dan wilayah militer di Papua ke depan.
“Belinya jangan menyesuaikan dengan uang, tetapi menyesuaikan dengan wilayah, apa target wilayah yang mau dilakukan? Karena kalau enggak, saya kira pembeliannya akan menjadi masalah baru, kenapa? Karena nanti penggunaannya umum saja,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI mengatakan bahwa telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan Papua yang di antaranya diperuntukkan membeli sejumlah alutsista, seperti helikopter, pesawat, dan sensor.
Baca juga: Pakar perkirakan Prabowo menimbang usulan nama artis jadi menteri
Baca juga: Sinyal Ganjar menjadi oposisi telah ada sejak PHPU di MK
Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kemhan RI Donny Ermawan Taufanto saat menjadi narasumber dalam kegiatan pembekalan perwira TNI dan Polri di Jakarta, Rabu (8/5), menjelaskan alat-alat itu dibutuhkan para prajurit TNI dan personel Polri di antaranya untuk membantu mereka memetakan medan saat bertugas menumpas kelompok separatis OPM di Papua.
“Kami sangat concern (peduli) dengan hal ini. Beberapa sudah kami ajukan kepada pemerintah untuk menyiapkan anggaran tambahan khusus untuk penanganan Papua, tetapi sampai saat ini anggaran khusus itu belum turun,” kata Donny di Markas Komando Sekolah Staf Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal), Jakarta, Rabu (8/5).