Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata membahas dampak penerapan kebijakan efisien anggaran terhadap sektor pariwisata beserta solusi yang bisa dilakukan bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).
"Kami memahami, beradaptasi menghadapi situasi ini memiliki tantangan tersendiri. Namun kami melihat ada hal-hal yang bisa kita eksplorasi bersama untuk mengembangkan pariwisata ke depan,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Dalam audiensi yang berlangsung pada Rabu (23/4), Widiyanti mengakui jika kebijakan tersebut berdampak pada perputaran aktivitas industri pariwisata termasuk akomodasi.
Berdasarkan data yang dimilikinya, secara nasional tingkat okupansi hotel bintang di Indonesia pada Januari-Februari 2025 mengalami penurunan sebesar 0,26 persen poin, terlebih pada Februari sebesar 2,24 persen poin.
Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menghadapi situasi tersebut adalah dengan memaksimalkan potensi dari pasar wisatawan nusantara (wisnus) yang selama ini telah terbukti menjadi sumber ketangguhan utama sektor pariwisata. Berdasarkan data, hingga akhir tahun 2024, pertumbuhan wisatawan nusantara tercatat sebesar 21,7 persen.
Maka dari itu, ia mendorong agar industri menciptakan pasar-pasar baru dengan pendekatan strategi dan inovasi, yang tentunya bisa dilandaskan pada prinsip pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
Contohnya yakni pembuatan paket meeting yang sesuai untuk komunitas atau paket untuk eduwisata, sehingga pelaku industri pariwisata bisa mencari ceruk-ceruk sumber pertumbuhan untuk menjaga momentum pertumbuhan wisatawan nusantara tetap berlanjut.
Baca juga: Pariwisata sektor bebas hambatan tarif dan proteksi dagang
"Terlebih dengan dinamika geopolitik, yang bisa mengubah arus kunjungan wisatawan. Pemerintah berharap dan yakin bahwa industri perhotelan tetap bisa resilien untuk menghadapi dinamika ke depan," katanya.
Ia menyatakan Kementerian Pariwisata berkomitmen mendukung penuh, termasuk menjadi "jembatan" bagi industri untuk berkomunikasi dengan kementerian/lembaga lain untuk mengkaji dan menghadirkan intervensi-intervensi yang diperlukan.
Pemerintah, katanya, dapat memberikan bimbingan teknis dan memfasilitasi business matching, juga berkomunikasi dengan pihak lainnya untuk menjembatani kebutuhan intervensi. Kita bisa rumuskan bersama, promosi untuk MICE dan promosi untuk wisman melalui kampanye secara terpadu.
Baca juga: Kemenpar menyoroti sekolah tak pakai jasa travel saat lakukan eduwisata
"Saya berharap pertemuan hari ini dapat menjadi ruang dialog yang konstruktif, untuk merumuskan intervensi yang tepat dan terarah, demi keberlanjutan sektor pariwisata," kata dia.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani meminta pemerintah agar dapat segera mengeksekusi anggaran belanja khususnya untuk jasa akomodasi.
Ia juga meminta agar pemerintah segera melakukan penertiban regulasi jasa akomodasi berbasis konsep sharing economy, penertiban usaha jasa akomodasi ilegal atau tidak sesuai regulasi.
