Mataram (ANTARA) - Dinas Perhubungan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, melakukan kajian terkait rencana penyediaan bus antar-jemput bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai upaya efisiensi.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram Zulkarwin di Mataram, Kamis, mengatakan, langkah itu diambil guna menekan penggunaan kendaraan dinas sekaligus menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM), serta mendukung program integrasi transportasi publik.

"Rencana penggunaan bus bagi ASN menyasar pejabat eselon III yang selama ini menggunakan mobil dinas. Sementara itu, untuk pejabat eselon II diharuskan menggunakan sepeda sebagai alternatif transportasi yang lebih ramah lingkungan," katanya.

Dikatakan, kajian akan dilakukan untuk menentukan rute bus ASN yang direncanakan akan terintegrasi dengan jalur transportasi umum dan bus sekolah yang sudah ada.

Beberapa titik krusial yang akan dilewati antara lain pusat perkantoran di Jalur Lingkar, Taman Sangkareang, Kantor Wali Kota Mataram, dan eks Bandara Selaparang sebagai titik akhir.

"Kami sedang menghitung kemungkinan teknisnya, termasuk jumlah armada yang tersedia karena saat ini jumlahnya masih terbatas," katanya.

Data Dishub Kota Mataram menyebutkan, saat ini ada dua unit bus dengan kapasitas 17 tempat duduk yang tersedia, ditambah 13 unit bemo angkutan kuning yang masih layak operasi dari total 36 unit yang ada.

Baca juga: Polisi selidiki keterlibatan pegawai Dishub Mataram di kasus narkoba

Tantangan utama dalam penerapan bus ASN, katanya, perlu dilakukan pemetaan tempat tinggal pegawai yang masih tersebar di berbagai titik, seperti di wilayah Jalur Lingkar dan Jalan Pendidikan.

Selain faktor armada, masalah ketepatan waktu menjadi prioritas utama, mengingat sistem absensi pegawai yang ketat pada pukul 07.00 Wita, sehingga jadwal keberangkatan bus harus diatur sedemikian rupa agar tidak terlambat dan berdampak pada pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Baca juga: Dishub mempresidksi 1,7 juta orang tinggalkan Bali jelang lebaran

"Karena itulah, Pak Wali Kota meminta kami melakukan kajian menyeluruh. Jika ritasenya tepat, misalnya dengan 5 titik jemput dan 2 kali ritase maka setidaknya dibutuhkan sekitar 10 armada yang siap beroperasi secara maksimal," tambahnya.

Zulkarwin mengatakan, kajian tersebut ditargetkan bisa rampung segera sehingga bisa langsung disampaikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram untuk diputuskan kebijakan selanjutnya.

"Pekan ini, kami bersama tim akan melakukan kajian agar minggu depan sudah ada keputusan," katanya.



Pewarta :
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026