Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalokasikan anggaran Rp99 miliar di tahun 2025 dalam rangka mempertahankan predikat Universal Health Coverage (UHC) untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
"Pemerintah daerah menggelontorkan anggaran Rp99 miliar untuk menanggung iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional -JKN- untuk 230 ribu warga Lombok Timur," kata Bupati Lombok Timur Haerul Warisin saat acara penandatangan MoU dengan BPJS Kesehatan Cabang Selong di Lombok Timur, Rabu.
Ia menjelaskan, pihaknya akan mengecek data detail keberadaan peserta, karena disinyalir masih ada data yang meninggal dunia yang masuk daftar dibayar iuran JKN tiap bulan.
"Kami telah meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil -Dukcapil- untuk melakukan verifikasi data detail penerima bantuan iuran JKN APBD tersebut, agar benar-benar tepat sasaran," katanya.
Baca juga: Lombok Timur terima UHC Award 2024
Bupati juga mempertanyakan model penyakit apa saja yang bisa ditanggulangi oleh BPJS kesehatan, karena banyak dari masyarakat yang mengeluh terkait pelayanan kesehatan yang menggunakan kartu BPJS.
"BPJS Kesehatan kabarnya hanya menanggung obat tertentu dan hanya layanan kamar di fasilitas kesehatan," katanya.
Bupati meminta kepada BPJS agar memberikan keringanan kepada masyarakat miskin, karena masyarakat Lombok Timur ditanggung BPJS, tapi karena tak punya kartu kemudian oleh fasilitas kesehatan dijadikan pasien umum.
"Koreksi, siapapun yang sakit keadilan pelayanan harus jadi utama. Jangan lagi ada membeda-bedakan pelayanan," katanya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong Elly Widiani mengatakan, penandatanganan kerja sama lanjutan untuk masyarakat yang didaftarkan Pemkab Lombok Timur.
"Masyarakat yang didaftarkan pemerintah daerah sebanyak 230 ribu jiwa penduduk. Hanya total keaktifan masih jadi hal yang perlu ditingkatkan, saat ini 75 persen yang aktif," katanya.
Baca juga: Lombok Timur alokasikan Rp73 miliar untuk jaminan kesehatan semesta
Ia mengatakan, target nasional keaktifan 80 persen, sehingga semua pihak bergerak ke 80 persen.
"Sisa empat persen lagi, dengan adanya komitmen ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan keaktifan masyarakat, termasuk semua segmen kepesertaan," katanya.
"Karena memang ada yang belum bayar iuran dan lainnya," imbuhnya.
Dia juga memberikan apresiasi kepada bupati Lombok Timur yang mendukung penuh program JKN, termasuk perbaikan kualitas layanan.
"Tidak semua Pemda berfikir untuk itu," katanya.
Baca juga: Pj Bupati Lombok Timur sebut target UHC tercapai
Pemkab Lombok Timur telah menjadi salah satu daerah yang mendapat predikat UHC sejak 2023.
"Tahun 2025, kami harus komitmen lebih kuat, harapannya terus bertumbuh jumlah kepesertaan," jelasnya.
Ia mengatakan pula, BPJS Kesehatan menanggung sesuai indikasi medis, warga perlu dapat jaminan dan BPJS Kesehatan memberikan jaminan bagi masyarakat.
"BPJS Kesehatan tidak menanggung kecelakaan kerja, karena ada BPJamsotek, kecelakaan lalu lintas ada jasa Raharja," katanya.
Ia mengatakan pula, setelah kerja sama, peserta langsung aktif dan dipastikan juga tidak boleh ada diskriminasi.
"Tidak boleh ada perbedaan layanan," katanya.
