Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI Suprayoga Hadi mengatakan kolaborasi pentahelix dapat memaksimalkan upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
"Kolaborasi pentahelix tidak bisa hanya dianggap sebagai aksesoris, namun perlu diperluas dan diberikan perhatian lebih agar dapat memaksimalkan kerja sama antarpemangku kepentingan pemerintah dan nonpemerintah," kata Suprayoga saat knowledge forum bertajuk "Strategi Penanggulangan Kemiskinan: Tantangan Saat Ini dan Peluang di Masa Depan" dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.
Suprayoga yang juga selaku Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memaparkan bahwa berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023 angka kemiskinan nasional baru mencapai 9,36 persen.
Sedangkan target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5-7,5 persen. Untuk itu, menurut dia, diperlukan pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk dapat mencapai minimal 7,5 persen pada 2024.
"Sementara itu, untuk kemiskinan ekstrem kita harus terus mengupayakan agar target 0 persen dapat terwujud. Hasil perhitungan BPS menyatakan penurunan angka kemiskinan ekstrem saat ini sudah mencapai 1,12 persen, optimistis di 2024 setidaknya dapat mendekati 0 persen," kata Suprayoga.
Sementara itu, dalam paparan evaluasi strategi penanggulangan kemiskinan yang dipaparkan oleh Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Tirta Sutedjo, ditekankan delapan langkah utama perbaikan strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
Delapan langkah utama itu, yakni peningkatan ketepatan sasaran program, pemutakhiran data, penajaman tata kelola, pendanaan yang berkesinambungan, kesinambungan dan komplementaritas, perlindungan sosial yang adaptif, sosialisasi dan edukasi serta optimalisasi keluhan.
"Langkah strategis lainnya adalah penguatan kapasitas pemerintah daerah dan optimalisasi ruang fiskal serta peningkatan intervensi kegiatan kementerian dan lembaga terkait," kata Tirta.
Sedangkan, Kepala Tim Penasihat Kebijakan TNP2K Sudarno Sumarto dalam paparannya menyatakan bahwa meskipun Indonesia memiliki banyak capaian pengentasan kemiskinan dalam 10 terakhir, namun masih terdapat berbagai masalah kemiskinan yang belum terentaskan, kerentanan ekonomi, dan ketimpangan yang meningkat.
"Beberapa masalah kunci terkait kesejahteraan antara lain masih tingginya exclusion error, komplementaritas program yang masih kurang, konsentrasi kemiskinan di beberapa daerah, mobilisasi program pemberdayaan ekonomi yang belum optimal, kebijakan bansos yang masih pukul rata serta koordinasi antar lembaga pemerintah yang masih kurang optimal," ungkap Sudarno.
Baca juga: Kemendikbudristek mendorong kreativitas sekolah implementasikan GSS
Baca juga: Pembangunan prasarana pendidikan ciptakan SDM unggul
Paparan berikutnya terkait meningkatkan pertumbuhan yang inklusif dijelaskan oleh Ekonom Senior dari Bank Dunia Ririn Salwa Purnamasar.
Ia menyatakan pentingnya untuk menjadi ambisius dalam pengentasan kemiskinan karena tidak hanya menyasar masyarakat untuk dapat keluar dari kemiskinan, namun juga kepada apa yang harus dilakukan selanjutnya agar kondisi ekonomi dapat terus bertumbuh.
“Salah satu cara meningkatkan pertumbuhan adalah melalui perluasan kesempatan kerja. Namun kenyataannya di Indonesia sampai saat ini masih banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal yang membuat mereka menjadi lebih rentan. Jika ada shock, mereka adalah yang pertama bisa langsung jatuh ke bawah garis kemiskinan," ujar Ririn.
"Kolaborasi pentahelix tidak bisa hanya dianggap sebagai aksesoris, namun perlu diperluas dan diberikan perhatian lebih agar dapat memaksimalkan kerja sama antarpemangku kepentingan pemerintah dan nonpemerintah," kata Suprayoga saat knowledge forum bertajuk "Strategi Penanggulangan Kemiskinan: Tantangan Saat Ini dan Peluang di Masa Depan" dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.
Suprayoga yang juga selaku Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memaparkan bahwa berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023 angka kemiskinan nasional baru mencapai 9,36 persen.
Sedangkan target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5-7,5 persen. Untuk itu, menurut dia, diperlukan pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk dapat mencapai minimal 7,5 persen pada 2024.
"Sementara itu, untuk kemiskinan ekstrem kita harus terus mengupayakan agar target 0 persen dapat terwujud. Hasil perhitungan BPS menyatakan penurunan angka kemiskinan ekstrem saat ini sudah mencapai 1,12 persen, optimistis di 2024 setidaknya dapat mendekati 0 persen," kata Suprayoga.
Sementara itu, dalam paparan evaluasi strategi penanggulangan kemiskinan yang dipaparkan oleh Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Tirta Sutedjo, ditekankan delapan langkah utama perbaikan strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
Delapan langkah utama itu, yakni peningkatan ketepatan sasaran program, pemutakhiran data, penajaman tata kelola, pendanaan yang berkesinambungan, kesinambungan dan komplementaritas, perlindungan sosial yang adaptif, sosialisasi dan edukasi serta optimalisasi keluhan.
"Langkah strategis lainnya adalah penguatan kapasitas pemerintah daerah dan optimalisasi ruang fiskal serta peningkatan intervensi kegiatan kementerian dan lembaga terkait," kata Tirta.
Sedangkan, Kepala Tim Penasihat Kebijakan TNP2K Sudarno Sumarto dalam paparannya menyatakan bahwa meskipun Indonesia memiliki banyak capaian pengentasan kemiskinan dalam 10 terakhir, namun masih terdapat berbagai masalah kemiskinan yang belum terentaskan, kerentanan ekonomi, dan ketimpangan yang meningkat.
"Beberapa masalah kunci terkait kesejahteraan antara lain masih tingginya exclusion error, komplementaritas program yang masih kurang, konsentrasi kemiskinan di beberapa daerah, mobilisasi program pemberdayaan ekonomi yang belum optimal, kebijakan bansos yang masih pukul rata serta koordinasi antar lembaga pemerintah yang masih kurang optimal," ungkap Sudarno.
Baca juga: Kemendikbudristek mendorong kreativitas sekolah implementasikan GSS
Baca juga: Pembangunan prasarana pendidikan ciptakan SDM unggul
Paparan berikutnya terkait meningkatkan pertumbuhan yang inklusif dijelaskan oleh Ekonom Senior dari Bank Dunia Ririn Salwa Purnamasar.
Ia menyatakan pentingnya untuk menjadi ambisius dalam pengentasan kemiskinan karena tidak hanya menyasar masyarakat untuk dapat keluar dari kemiskinan, namun juga kepada apa yang harus dilakukan selanjutnya agar kondisi ekonomi dapat terus bertumbuh.
“Salah satu cara meningkatkan pertumbuhan adalah melalui perluasan kesempatan kerja. Namun kenyataannya di Indonesia sampai saat ini masih banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal yang membuat mereka menjadi lebih rentan. Jika ada shock, mereka adalah yang pertama bisa langsung jatuh ke bawah garis kemiskinan," ujar Ririn.