Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo meminta kepala desa untuk memperhatikan air minum dan sanitasi warganya yang tidak layak.
Hal tersebut disampaikan Hasto saat menerima kunjungan dari para kepala desa atau keuchik dari Pemerintah Desa Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, Jumat (12/7), di Kantor BKKBN, Jakarta.
"Para keuchik atau kepala desa mohon memperhatikan sumber air minum yang tidak layak, harus diatasi, juga dengan jamban yang kurang standar, di mana masih banyak terjadi di Aceh Utara. Kami punya data berdasarkan nama dan alamat (by name by address), nanti dapat diminta data tersebut untuk percepatan penurunan stunting," kata Hasto dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu.
Ia memaparkan, kondisi di Aceh saat ini sedang mengalami bonus demografi, tetapi di tahun 2045, ia tetap ingin masyarakat waspada fenomena banjir lanjut usia (lansia) atau aging population.
"Untuk itu harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya agar kita bisa menjadi sejahtera. Khusus Aceh Utara itu keren, karena sampai tahun 2035 jumlah yang bekerja masih banyak, yang makan (ditanggung) sedikit. InsyaAllah Aceh Utara akan tumbuh ekonominya," ujar dia.
Ia juga menegaskan, saat ini para kader sudah mendapatkan uang saku Rp200 ribu rupiah per bulan.
"Tiap bulan kita kasih uang saku Rp200 ribu rupiah. Di Kecamatan Syamtalira Bayu terdapat 114 kader yang terdiri dari PKK, ada bidannya juga," ucapnya.
Ia juga berpesan kepada para kepala desa agar mengingatkan warganya untuk memeriksakan kesehatan sebelum menikah.
"Di tahun 2023, jumlah pernikahan di Aceh Utara 4.219 pasangan. Namun, yang memeriksakan kesehatan sebelum menikah hanya 1.442. Hasilnya, 23 persen mengalami kekurangan energi kronis (KEK) dan 21 persen mengalami anemia. Artinya, kalau terlalu kurus berpotensi melahirkan anak stunting," kata dia.
Selain itu, ia juga mengampanyekan pencegahan usia kawin yang terlalu muda, yang juga bisa memicu munculnya kasus stunting baru.
Terkait kondisi stunting di Provinsi Aceh, saat ini terdapat penurunan angka prevalensi stunting dari tahun 2022 sebesar 31,2 persen, menjadi 29,4 persen pada tahun 2023.
Ia juga mengingatkan agar para kepala desa segera menyerap dana alokasi khusus (DAK) non-fisik untuk membiayai para kader.
“Anggaran DAK non-fisik inilah yang digunakan untuk membiayai kader di desa sehingga tidak mengganggu dana desa. Di Aceh Utara, DAK non-fisik ada Rp14 milyar rupiah, sampai hari ini baru diserap sekitar Rp6 milyar. Waktunya tinggal lima bulan tapi sisanya masih cukup banyak," paparnya.
Baca juga: Kasus stunting di Mataram turun jadi 7,9 persen
Baca juga: Jaksel padukan lokasi-sasaran intervensi gizi
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Daerah (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh Muksalmina mengatakan, tujuan kunjungan tersebut untuk menindaklanjuti kerja sama antara BKKBN dan APDESI yang ditandatangani tahun lalu tentang percepatan penurunan stunting.
Menurutnya, sampai hari ini hal tersebut belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun, ia berharap tetap ada penyesuaian kebijakan di tingkat pusat agar percepatan penurunan stunting di daerah dapat berjalan efektif.
"Karena pengambilan kebijakan ada di tingkat nasional, kami berharap ke depan terdapat penyesuaian-penyesuaian sehingga upaya kita bersama ini akan tercapai," katanya.
Hal tersebut disampaikan Hasto saat menerima kunjungan dari para kepala desa atau keuchik dari Pemerintah Desa Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, Jumat (12/7), di Kantor BKKBN, Jakarta.
"Para keuchik atau kepala desa mohon memperhatikan sumber air minum yang tidak layak, harus diatasi, juga dengan jamban yang kurang standar, di mana masih banyak terjadi di Aceh Utara. Kami punya data berdasarkan nama dan alamat (by name by address), nanti dapat diminta data tersebut untuk percepatan penurunan stunting," kata Hasto dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu.
Ia memaparkan, kondisi di Aceh saat ini sedang mengalami bonus demografi, tetapi di tahun 2045, ia tetap ingin masyarakat waspada fenomena banjir lanjut usia (lansia) atau aging population.
"Untuk itu harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya agar kita bisa menjadi sejahtera. Khusus Aceh Utara itu keren, karena sampai tahun 2035 jumlah yang bekerja masih banyak, yang makan (ditanggung) sedikit. InsyaAllah Aceh Utara akan tumbuh ekonominya," ujar dia.
Ia juga menegaskan, saat ini para kader sudah mendapatkan uang saku Rp200 ribu rupiah per bulan.
"Tiap bulan kita kasih uang saku Rp200 ribu rupiah. Di Kecamatan Syamtalira Bayu terdapat 114 kader yang terdiri dari PKK, ada bidannya juga," ucapnya.
Ia juga berpesan kepada para kepala desa agar mengingatkan warganya untuk memeriksakan kesehatan sebelum menikah.
"Di tahun 2023, jumlah pernikahan di Aceh Utara 4.219 pasangan. Namun, yang memeriksakan kesehatan sebelum menikah hanya 1.442. Hasilnya, 23 persen mengalami kekurangan energi kronis (KEK) dan 21 persen mengalami anemia. Artinya, kalau terlalu kurus berpotensi melahirkan anak stunting," kata dia.
Selain itu, ia juga mengampanyekan pencegahan usia kawin yang terlalu muda, yang juga bisa memicu munculnya kasus stunting baru.
Terkait kondisi stunting di Provinsi Aceh, saat ini terdapat penurunan angka prevalensi stunting dari tahun 2022 sebesar 31,2 persen, menjadi 29,4 persen pada tahun 2023.
Ia juga mengingatkan agar para kepala desa segera menyerap dana alokasi khusus (DAK) non-fisik untuk membiayai para kader.
“Anggaran DAK non-fisik inilah yang digunakan untuk membiayai kader di desa sehingga tidak mengganggu dana desa. Di Aceh Utara, DAK non-fisik ada Rp14 milyar rupiah, sampai hari ini baru diserap sekitar Rp6 milyar. Waktunya tinggal lima bulan tapi sisanya masih cukup banyak," paparnya.
Baca juga: Kasus stunting di Mataram turun jadi 7,9 persen
Baca juga: Jaksel padukan lokasi-sasaran intervensi gizi
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Daerah (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh Muksalmina mengatakan, tujuan kunjungan tersebut untuk menindaklanjuti kerja sama antara BKKBN dan APDESI yang ditandatangani tahun lalu tentang percepatan penurunan stunting.
Menurutnya, sampai hari ini hal tersebut belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun, ia berharap tetap ada penyesuaian kebijakan di tingkat pusat agar percepatan penurunan stunting di daerah dapat berjalan efektif.
"Karena pengambilan kebijakan ada di tingkat nasional, kami berharap ke depan terdapat penyesuaian-penyesuaian sehingga upaya kita bersama ini akan tercapai," katanya.