Mataram (Antaranews NTB) - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, segera merelokasi puluhan pedagang kaki lima di kawasan Cakranegara ke Jalan Hasanuddin untuk mendukung program penataan kawasan pusat bisnis Cakranegara seperti di Malioboro Yogyakarta.
"Pedagang kaki lima (PKL) yang akan kami relokasi ini adalah PKL kuliner yang berjualan pada waktu malam sehingga areal kawasan Cakranegara yang akan ditata steril dari PKL," kata Asisten II Setda Kota Mataram Wartan di Mataram, Minggu.
Ia mengatakan, untuk penataan PKL pemerintah kota tidak terlalu mengkhawatirkan karena PKL sudah mendapatkan tempat relokasi dan sosialisasi telah dilakukan.
Namun, yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan penataan kawasan Cakranegara yang akan dimulai tanggal 20 Maret 2018, adalah lahan parkir.
"Untuk mengalihkan kantong parkir ini kita masih belum ada solusi, kalau kami mau beli lahan sekalipun di kawasan itu sudah tidak ada," katanya.
Terkait dengan itu, saat ini pihaknya sedang meminta camat dan lurah untuk melakukan komunikasi kembali dengan pihak Pura Meru dan Mayure terkait rencana pengalihan lahan parkit ke areal pura.
Solusi lainnya, kata Wartan, adalah bagaimana meminta kepada Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan (Satker PBL) Provinsi NTB selaku pelaksana kegiatan agar pembangunan pedestrian bisa dengan sistem miring pada beberapa titik agar kendaraan bisa parkir termasuk untuk bongkar muat barang.
"Aturannya memang tidak membolehkan tapi kami belum memiliki solusi lahan parkir, sementara waktu pengerjakan sudah sangat mepet," ujarnya.
Menurutnya, penataan kawasan Cakranegara akan dilakukan sekitar 25 meter dari lampu merah Cakranegara baik bagian barat, timur, utara dan selatan dengan anggaran yang disiapkan Rp5 miliar.
"Untuk sosialisasi kami telah meminta aparat kecamatan dan kelurahan melakukan pendekatan kepada PKL serta pengelola parkir agar mereka mau ditata pada lahan yang akan disiapkan," katanya.
Ketua Satker PBL Provinsi NTB Ika Sri Rezeki sebelumnya mengatakan, penataan kawasan Cakranegara itu merupakan bagian untuk mendukung kawasan tersebut selain sebagai pusat bisnis juga sebagai pusat pariwisata karena terdapat bangunan-bangunan cagar budaya yang berpotensi menjadi magnet kawasan dari aspek kepariwisataan.
Selain itu, ketinggian bangunan pada kawasan relatif masih memberikan efek positif pada ruang jalan, Cakranegara juga merupakan kawasan sejarah simbul pusat pariwisata dan pusat bisnis Mataram yang aksesibel, hijau, dinamis, unik, representatif dan bersahabat.
"Karena itulah kami ingin meningkatkan dan melestarikan kawasan tersebut dengan melakukan penataan seperti halnya di kawasan Malioboro Yogyakarta," katanya.
Namun, permasalahan yang dihadapi untuk melaksanakan program tersebut adalah masalah pedestrian dan parkir.
"Kawasan Cakranegara belum memiliki pedestrian atau trotoar yang tertata begitu juga dengan kondisi fasilitas parkir. Karena itu, kami berharap kerja sama pemerintah kota untuk melakukan sosialisasi sebelum kegiatan ini dilaksanakan," katanya.(*)
"Pedagang kaki lima (PKL) yang akan kami relokasi ini adalah PKL kuliner yang berjualan pada waktu malam sehingga areal kawasan Cakranegara yang akan ditata steril dari PKL," kata Asisten II Setda Kota Mataram Wartan di Mataram, Minggu.
Ia mengatakan, untuk penataan PKL pemerintah kota tidak terlalu mengkhawatirkan karena PKL sudah mendapatkan tempat relokasi dan sosialisasi telah dilakukan.
Namun, yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan penataan kawasan Cakranegara yang akan dimulai tanggal 20 Maret 2018, adalah lahan parkir.
"Untuk mengalihkan kantong parkir ini kita masih belum ada solusi, kalau kami mau beli lahan sekalipun di kawasan itu sudah tidak ada," katanya.
Terkait dengan itu, saat ini pihaknya sedang meminta camat dan lurah untuk melakukan komunikasi kembali dengan pihak Pura Meru dan Mayure terkait rencana pengalihan lahan parkit ke areal pura.
Solusi lainnya, kata Wartan, adalah bagaimana meminta kepada Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan (Satker PBL) Provinsi NTB selaku pelaksana kegiatan agar pembangunan pedestrian bisa dengan sistem miring pada beberapa titik agar kendaraan bisa parkir termasuk untuk bongkar muat barang.
"Aturannya memang tidak membolehkan tapi kami belum memiliki solusi lahan parkir, sementara waktu pengerjakan sudah sangat mepet," ujarnya.
Menurutnya, penataan kawasan Cakranegara akan dilakukan sekitar 25 meter dari lampu merah Cakranegara baik bagian barat, timur, utara dan selatan dengan anggaran yang disiapkan Rp5 miliar.
"Untuk sosialisasi kami telah meminta aparat kecamatan dan kelurahan melakukan pendekatan kepada PKL serta pengelola parkir agar mereka mau ditata pada lahan yang akan disiapkan," katanya.
Ketua Satker PBL Provinsi NTB Ika Sri Rezeki sebelumnya mengatakan, penataan kawasan Cakranegara itu merupakan bagian untuk mendukung kawasan tersebut selain sebagai pusat bisnis juga sebagai pusat pariwisata karena terdapat bangunan-bangunan cagar budaya yang berpotensi menjadi magnet kawasan dari aspek kepariwisataan.
Selain itu, ketinggian bangunan pada kawasan relatif masih memberikan efek positif pada ruang jalan, Cakranegara juga merupakan kawasan sejarah simbul pusat pariwisata dan pusat bisnis Mataram yang aksesibel, hijau, dinamis, unik, representatif dan bersahabat.
"Karena itulah kami ingin meningkatkan dan melestarikan kawasan tersebut dengan melakukan penataan seperti halnya di kawasan Malioboro Yogyakarta," katanya.
Namun, permasalahan yang dihadapi untuk melaksanakan program tersebut adalah masalah pedestrian dan parkir.
"Kawasan Cakranegara belum memiliki pedestrian atau trotoar yang tertata begitu juga dengan kondisi fasilitas parkir. Karena itu, kami berharap kerja sama pemerintah kota untuk melakukan sosialisasi sebelum kegiatan ini dilaksanakan," katanya.(*)