Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengaku optimistis bahwa program tol laut bakal berlanjut di masa pemerintahan baru presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Saya pikir karena itu merupakan kebutuhan masyarakat, saya pikir itu menjadi suatu kewajiban pemerintah untuk melaksanakan. Dan saya yakin pemerintah yang akan datang akan concern tentang itu," kata Menhub di sela menghadiri Talkshow dengan tema Peluang dan Tantangan Pelni: Menjawab antara Kebutuhan dan Keinginan Pelanggan di Era Media Sosial di Jakarta, Kamis.
Menhub meyakini bahwa program tol laut tidak hanya akan berjalan di pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), tetapi akan terus berlanjut di pemerintahan selanjutnya periode 2024-2029.
Bahkan Menhub berharap ke depan program tol laut dapat ditingkatkan karena jarak antara kapal masih terbilang tinggi, sehingga diharapkan armada kapal bisa bertambah.
"Karena kalau kita bicara tentang tol laut maka ekspektasi untuk ditingkatkan, (karena) jarak satu kapal dengan kapal yang lain itu tinggi sekali. Jadi, tidak akan berkurang, mungkin tambah. Jadi harapannya bisa menambah frekuensi," ujarnya.
Lebih lanjut Menhub menyebutkan bahwa saat ini tol laut memiliki 39 rute. Namun, Budi tidak merinci secara detail sebaran tol laut tersebut.
"Kalau sekarang kita ada 39 rute (tol laut), dengan titik yang banyak sekali dan itu meningkat dari awal Pak Jokowi (Presiden RI), sampai sekarang itu meningkat jumlah rute dan jumlah titik itu meningkat," ucap Budi.
Menhub juga berharap agar ke depan adanya efisiensi angkutan tol laut baik dari logistik maupun angkutan orang sehingga bisa menekan biaya.
"Kita masih ada yang dua minggu, ada yang 10 hari, itu kita upayakan di-efisien-kan agar secara uang tidak menambah banyak, tetapi dengan efisiensi jumlah barang yang dibawa dan efisiensi hal-hal yang lain, membuat delivery dari pada barang-barang itu dan penumpang lebih baik," tuturnya.
Ia menambahkan, anggaran tol laut di 2025 sudah masuk dalam rancangan, namun nominal anggaran tersebut tidak disebutkan. Termasuk nilai investasi karena hal tersebut merupakan ranah dari Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR RI.
Baca juga: Pemerintah target turunkan biaya logistik jadi 8 persen
Baca juga: Menhub harap kendaraan listrik meningkat tekan polusi udara
"Investasinya dari PMN nanti, untuk Pelni karena ini merupakan korporasi domain dari BUMN dan Komisi VI, jadi dari situ investasinya," imbuh Menhub.
Ditambahkan Menhub bahwa Kementerian Perhubungan setiap tahun memberi subsidi perintis sebesar Rp4 triliun, dan semua itu bagi wilayah timur Indonesia.
"Sebanyak 90 persen dari tol laut dan perintis diarahkan untuk Indonesia bagian timur, termasuk ke Ambon," kata Menhub.