Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi menyatakan pihaknya terus bekerja sama dalam mengembangkan statistik hayati lewat data kependudukan.
Hal ini bertujuan meningkatkan nilai manfaat dari data kependudukan dengan mengintegrasikannya dalam peta tematik Geographic Information System (GIS) Dukcapil.
"Pemetaan (tematik GIS Dukcapil) ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan platform data yang lebih efektif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, khususnya dalam konteks kebijakan kesehatan, sosial, dan pembangunan," kata Teguh dalam Rilis Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I Tahun 2024 di Jakarta, Rabu.
Kerja sama ini dilakukan Kemendagri dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Dirjen Dukcapil berharap upaya pengembangan statistik hayati sekaligus pemanfaatan data lebih baik ini dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat dan berguna.
"Ini khususnya untuk mendukung program-program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan efektivitas pelayanan publik," ujarnya.
Selain itu, kata Teguh, data kependudukan telah dimanfaatkan secara luas oleh sejumlah lembaga pusat dan daerah untuk proses verifikasi dan validasi data. Tercatat 6.535 lembaga dari berbagai sektor, termasuk pelayanan publik, administrasi pemerintah, dan program-program sosial telah bekerja sama dengan Kemendagri.
Ia menjelaskan bahwa mereka menggunakan data tersebut untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, serta pelaksanaan program-program yang memengaruhi kehidupan masyarakat.
"Dengan adanya kerja sama ini, data kependudukan menjadi dasar yang penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik," jelasnya.
Di lain sisi, dia berharap rilisnya DKB Semester I Tahun 2024 dapat bermanfaat bagi masyarakat sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia memiliki database kependudukan yang berkontribusi besar dalam pembangunan nasional.
"Dengan data kependudukan yang akurat dan mutakhir, Indonesia mampu menyusun kebijakan yang lebih baik dan tepat sasaran," pungkas dia.
Baca juga: KPU validasi data kependudukan warga binaan Lapas Kuripan Lombok Barat
Baca juga: Dompu tingkatkan layanan administrasi kependudukan
DKB Semester I Tahun 2024 mencatat total penduduk Indonesia sebanyak 282.477.584 jiwa. Pulau Jawa menjadi daerah dengan tingkat konsentrasi penduduk terbanyak sebesar 55,93 persen, diikuti oleh Sumatra sebesar 21,81 persen, Sulawesi 7,36 persen, Kalimantan 6,18 persen, Bali dan Nusa Tenggara 5,56 persen, Papua 2,00 persen, serta Maluku 1,17 persen.
Tiga provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Jawa Barat dengan total 50.489.208 jiwa, diikuti Jawa Timur 41.714.928 jiwa, dan Jawa Tengah 38.280.887 jiwa. Sebaliknya, provinsi dengan jumlah penduduk terendah, yaitu Papua Selatan dengan total 545.861 jiwa, diikuti Papua Barat 569.910 jiwa, dan Papua Barat Daya sebanyak 616.132 jiwa.
Hal ini bertujuan meningkatkan nilai manfaat dari data kependudukan dengan mengintegrasikannya dalam peta tematik Geographic Information System (GIS) Dukcapil.
"Pemetaan (tematik GIS Dukcapil) ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan platform data yang lebih efektif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, khususnya dalam konteks kebijakan kesehatan, sosial, dan pembangunan," kata Teguh dalam Rilis Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I Tahun 2024 di Jakarta, Rabu.
Kerja sama ini dilakukan Kemendagri dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Dirjen Dukcapil berharap upaya pengembangan statistik hayati sekaligus pemanfaatan data lebih baik ini dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat dan berguna.
"Ini khususnya untuk mendukung program-program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan efektivitas pelayanan publik," ujarnya.
Selain itu, kata Teguh, data kependudukan telah dimanfaatkan secara luas oleh sejumlah lembaga pusat dan daerah untuk proses verifikasi dan validasi data. Tercatat 6.535 lembaga dari berbagai sektor, termasuk pelayanan publik, administrasi pemerintah, dan program-program sosial telah bekerja sama dengan Kemendagri.
Ia menjelaskan bahwa mereka menggunakan data tersebut untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, serta pelaksanaan program-program yang memengaruhi kehidupan masyarakat.
"Dengan adanya kerja sama ini, data kependudukan menjadi dasar yang penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik," jelasnya.
Di lain sisi, dia berharap rilisnya DKB Semester I Tahun 2024 dapat bermanfaat bagi masyarakat sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia memiliki database kependudukan yang berkontribusi besar dalam pembangunan nasional.
"Dengan data kependudukan yang akurat dan mutakhir, Indonesia mampu menyusun kebijakan yang lebih baik dan tepat sasaran," pungkas dia.
Baca juga: KPU validasi data kependudukan warga binaan Lapas Kuripan Lombok Barat
Baca juga: Dompu tingkatkan layanan administrasi kependudukan
DKB Semester I Tahun 2024 mencatat total penduduk Indonesia sebanyak 282.477.584 jiwa. Pulau Jawa menjadi daerah dengan tingkat konsentrasi penduduk terbanyak sebesar 55,93 persen, diikuti oleh Sumatra sebesar 21,81 persen, Sulawesi 7,36 persen, Kalimantan 6,18 persen, Bali dan Nusa Tenggara 5,56 persen, Papua 2,00 persen, serta Maluku 1,17 persen.
Tiga provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Jawa Barat dengan total 50.489.208 jiwa, diikuti Jawa Timur 41.714.928 jiwa, dan Jawa Tengah 38.280.887 jiwa. Sebaliknya, provinsi dengan jumlah penduduk terendah, yaitu Papua Selatan dengan total 545.861 jiwa, diikuti Papua Barat 569.910 jiwa, dan Papua Barat Daya sebanyak 616.132 jiwa.