Mataram (Antaranews NTB)- Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyiapkan sejumlah fasilitas sepeda motor untuk mengoptimalkan penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) di tingkat lingkungan.
"Sepeda motor yang kita siapkan untuk penangihan PBB ke tingkat lingkungan salah satu bentuk upaya pemerintah kota mendekatkan pelayanan sekaligus meningkatan pelayanan publik," kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram HM Syakirin Hukmi di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan, penangihan PBB dengan menggunakan sepeda motor dinilai bisa lebih efektif karena kendaraan roda dua ini bisa masuk ke dalam gang-gang kecil permukiman warga.
Sepeda motor yang akan digunakan itu merupakan hasil pencabutan aset dari pemilik sebelumnya dan saat ini sedang dilakukan modivikasi karena kendaraan itu harus dilengkapi fasilitas untuk menempatkan printer kecil.
"Printer itu untuk mencetak bukti setor PBB masyarakat secara sah," katanya.
Selain menyiapkan sepeda motor, katanya, mobil keliling pelayanan PBB saat ini juga tetap turun ke kelurahan sesuai permintaan.
Sementara, nominal yang dibayarkan masyarakat baik di mobil keliling maupun di motor nantinya tetap sesuai dengan angka yang tertera di SPPT, tidak boleh lebih atau kurang.
Lebih jauh Syakirin mengatakan, transaksi pembayaran PBB tahun ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan realisasi untuk triwulan pertama hampir 10 persen dari target Rp24 miliar. "Untuk triwulan ketiga, saya belum cek," katanya.
Ia mengatakan, saat ini, antuasias masyarakat membayar PBB cukup tinggi, hal itu terlihat dari transaksi pembayaran sejak pendistribusian surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB pada Februari 2018.
Biasanya, lanjut Syakirin, pada awal pendistribusian SPPT PBB, tingkat pembayaran relatif sepi dan mulai meningkat sekitar dua bulan dan puncaknya satu sebelum jatuh tempo karena adanya gebyar pembayaraan PBB.
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, menurutnya, tingginya antusias masyarakat membayar PBB di awal tahun ini salah satunya dipicu karena adanya program pembuatan sertifikat tanah gratis.
Program yang dicanangkan pemerintah kota bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) atau sebelumnya dikenal prona ternyata mampu meningkatan partisipasi masyarakat membayar PBB.
Pasalnya, salah satu persyaratan untuk mendapatkan pelayanan PTSL, masyarakat harus menunjukan surat bukti tanda lunas PBB, sehingga hal inilah yang mendongkrak kesadaran wajib pajak.(*)
"Sepeda motor yang kita siapkan untuk penangihan PBB ke tingkat lingkungan salah satu bentuk upaya pemerintah kota mendekatkan pelayanan sekaligus meningkatan pelayanan publik," kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram HM Syakirin Hukmi di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan, penangihan PBB dengan menggunakan sepeda motor dinilai bisa lebih efektif karena kendaraan roda dua ini bisa masuk ke dalam gang-gang kecil permukiman warga.
Sepeda motor yang akan digunakan itu merupakan hasil pencabutan aset dari pemilik sebelumnya dan saat ini sedang dilakukan modivikasi karena kendaraan itu harus dilengkapi fasilitas untuk menempatkan printer kecil.
"Printer itu untuk mencetak bukti setor PBB masyarakat secara sah," katanya.
Selain menyiapkan sepeda motor, katanya, mobil keliling pelayanan PBB saat ini juga tetap turun ke kelurahan sesuai permintaan.
Sementara, nominal yang dibayarkan masyarakat baik di mobil keliling maupun di motor nantinya tetap sesuai dengan angka yang tertera di SPPT, tidak boleh lebih atau kurang.
Lebih jauh Syakirin mengatakan, transaksi pembayaran PBB tahun ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan realisasi untuk triwulan pertama hampir 10 persen dari target Rp24 miliar. "Untuk triwulan ketiga, saya belum cek," katanya.
Ia mengatakan, saat ini, antuasias masyarakat membayar PBB cukup tinggi, hal itu terlihat dari transaksi pembayaran sejak pendistribusian surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB pada Februari 2018.
Biasanya, lanjut Syakirin, pada awal pendistribusian SPPT PBB, tingkat pembayaran relatif sepi dan mulai meningkat sekitar dua bulan dan puncaknya satu sebelum jatuh tempo karena adanya gebyar pembayaraan PBB.
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, menurutnya, tingginya antusias masyarakat membayar PBB di awal tahun ini salah satunya dipicu karena adanya program pembuatan sertifikat tanah gratis.
Program yang dicanangkan pemerintah kota bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) atau sebelumnya dikenal prona ternyata mampu meningkatan partisipasi masyarakat membayar PBB.
Pasalnya, salah satu persyaratan untuk mendapatkan pelayanan PTSL, masyarakat harus menunjukan surat bukti tanda lunas PBB, sehingga hal inilah yang mendongkrak kesadaran wajib pajak.(*)