Jakarta (ANTARA) - Plt. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan bahwa pihaknya berkontribusi terhadap penyelamatan keuangan negara sebesar Rp21,89 triliun pada 2023 dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis.
“Total kontribusi kami terhadap keuangan ada Rp67,09 triliun, yang terdiri atas efisiensi sebesar Rp15,56 triliun, penyelamatan keuangan negara sebesar Rp21,89 triliun, dan meningkatkan penerimaan negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebanyak Rp29,63 triliun,” kata Muhammad Yusuf Ateh.
Dalam rapat yang membahas laporan keuangan BPKP, LKPP, BPS, dan BPK dalam APBN Tahun Anggaran 2023 tersebut, ia menuturkan bahwa pihaknya menerima anggaran sebesar Rp1,96 triliun dengan total realisasi belanja sebesar 98,11 persen.
Secara rinci, realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp978,5 miliar atau setara 99,44 persen dari pagu, belanja barang sebesar Rp684,69 miliar atau setara 96,97 persen dari pagu, dan belanja modal sebesar Rp263,34 miliar atau setara 96,23 persen dari pagu.
Yusuf menuturkan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk melakukan 16.471 kegiatan assurance dan 4.312 kegiatan consulting.
Kegiatan assurance tersebut terdiri atas 1.774 kegiatan audit, 3.023 kegiatan review, 7.287 kegiatan evaluasi, 2.709 kegiatan monitoring, 944 kegiatan audit investigasi, dan 734 kegiatan assurance lainnya.
Sedangkan kegiatan consulting yang dilakukan meliputi 1.333 kegiatan pembinaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), 507 kegiatan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), 1.515 kegiatan pembinaan tata kelola, 441 kegiatan pengelolaan keuangan pemerintah, dan 516 kegiatan pencegahan korupsi.
“Di samping itu, kami juga melakukan kinerja-kinerja yang terkait dengan pendampingan dan monitoring dari berbagai kegiatan strategis pemerintah lainnya,” ucap Yusuf.
Terkait pendapatan, ia menuturkan bahwa pihaknya dapat meraih PNBP sebanyak Rp81,68 miliar, atau melebihi estimasi awal sebesar Rp73,8 miliar, sehingga realisasi pendapatan BPKP pada tahun lalu mencapai 110,68 persen.
Baca juga: IFG libatkan BPKP perkuat sistem "anti-fraud"
Baca juga: KPK dan BPKP NTB agendakan cek fisik shelter tsunami Lombok Utara
Sementara itu, jumlah aset dan ekuitas yang dimiliki lembaga tersebut masing-masing mencapai Rp5,6 triliun dan Rp5,59 triliun. Berkat kinerja tersebut, pihaknya pun mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Terakhir, kami sampaikan apresiasi yang didapatkan bahwa kami juga mendapat opini WTP dari BPK, ini juga sudah 16 kali. Ada juga penghargaan dari Kementerian Keuangan. Kalau soal SDM, kami selalu dapat nomor satu dari BKN Award,” imbuh Yusuf.