Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mendukung wacana calon presiden terpilih pada Pemilu 2024 Prabowo Subianto yang akan menjadikan Kementerian Perumahan Rakyat sebagai kementerian tersendiri, terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Menurut dia, upaya itu bisa membuat pemerintah fokus menyediakan rumah yang layak huni bagi berbagai kalangan masyarakat, sekaligus menggerakkan sektor perumahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan demikian, kata Bamsoet di Jakarta, Sabtu, pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 8 persen oleh Prabowo bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.
"Keberlanjutan dan penyempurnaan dari pemerintahan Presiden RI Joko Widodo kepada Prabowo Subianto merupakan kunci bagi kemajuan perekonomian Indonesia," katanya.
Berdasarkan tim Prabowo, kata dia, pemerintahan Prabowo kelak setiap tahunnya menargetkan pembangunan 3.000.000 unit rumah yang terdiri atas 2.000.000 unit rumah di perdesaan dengan melibatkan UMKM dalam konstruksi dan pembangunannya, serta 1.000.000 unit apartemen di perkotaan dengan melibatkan berbagai kalangan dunia usaha.
"Untuk merealisasikan 3.000.000 unit rumah, Pemerintah bisa melakukannya tanpa memberatkan masyarakat. Misalnya, melalui pemanfaatan sumber pendanaan dari dana BPJS Ketenagakerjaan," kata Bamsoet.
Sesuai dengan aturan, lanjut dia, sekitar 30 persen atau Rp138 triliun dari total Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp460 triliun dapat untuk program Perumahan Pekerja.
Selain itu, pembentukan dana abadi perumahan rakyat melalui dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang mencapai Rp25 triliun bisa diinvestasikan dengan skema dana abadi sehingga jumlah pembangunan rumah yang dibantu bisa meningkat.
Bamsoet menyebutkan target pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen juga memiliki landasan yang kuat. Dalam dua dekade terakhir saja, pendapatan per kapita Indonesia hampir mencapai 5.000 dolar AS, atau naik dari sekitar 1.000 dolar AS.
Dengan kepemimpinan Prabowo Subianto, dia yakin stabilitas politik dan kemitraan yang kuat antara dunia usaha dan pemerintah akan tetap terjalin dengan baik, sebagaimana telah terjalin selama ini dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Baca juga: Kemen PUPR sebut WWF percepat realisasi target SDGs
Baca juga: Kemen PUPR siapkan tujuh tol alternatif gratis
Dalam menyambut pemerintahan Prabowo, kata Bamsoet, dunia usaha juga harus mempersiapkan diri. Apalagi, Prabowo merupakan sosok yang dikenal dengan ketegasan dan kecintaannya pada Indonesia sehingga pelaku usaha swasta juga harus mengikutinya dengan senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap langkah usaha yang mereka jalankan.
"Jangan keluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat seperti pajak yang berlipat-lipat, pajak yang berkali-kali dikenakan," katanya mengingatkan.
Ketua MPR RI lantas mengatakan, "Kurangi impor berbagai kebutuhan pokok maupun impor berbagai kebutuhan industri yang hanya memberikan keuntungan bagi kelompok-kelompok orang dan ujungnya merugikan masyarakat secara keseluruhan," katanya.
Menurut dia, upaya itu bisa membuat pemerintah fokus menyediakan rumah yang layak huni bagi berbagai kalangan masyarakat, sekaligus menggerakkan sektor perumahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan demikian, kata Bamsoet di Jakarta, Sabtu, pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 8 persen oleh Prabowo bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.
"Keberlanjutan dan penyempurnaan dari pemerintahan Presiden RI Joko Widodo kepada Prabowo Subianto merupakan kunci bagi kemajuan perekonomian Indonesia," katanya.
Berdasarkan tim Prabowo, kata dia, pemerintahan Prabowo kelak setiap tahunnya menargetkan pembangunan 3.000.000 unit rumah yang terdiri atas 2.000.000 unit rumah di perdesaan dengan melibatkan UMKM dalam konstruksi dan pembangunannya, serta 1.000.000 unit apartemen di perkotaan dengan melibatkan berbagai kalangan dunia usaha.
"Untuk merealisasikan 3.000.000 unit rumah, Pemerintah bisa melakukannya tanpa memberatkan masyarakat. Misalnya, melalui pemanfaatan sumber pendanaan dari dana BPJS Ketenagakerjaan," kata Bamsoet.
Sesuai dengan aturan, lanjut dia, sekitar 30 persen atau Rp138 triliun dari total Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp460 triliun dapat untuk program Perumahan Pekerja.
Selain itu, pembentukan dana abadi perumahan rakyat melalui dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang mencapai Rp25 triliun bisa diinvestasikan dengan skema dana abadi sehingga jumlah pembangunan rumah yang dibantu bisa meningkat.
Bamsoet menyebutkan target pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen juga memiliki landasan yang kuat. Dalam dua dekade terakhir saja, pendapatan per kapita Indonesia hampir mencapai 5.000 dolar AS, atau naik dari sekitar 1.000 dolar AS.
Dengan kepemimpinan Prabowo Subianto, dia yakin stabilitas politik dan kemitraan yang kuat antara dunia usaha dan pemerintah akan tetap terjalin dengan baik, sebagaimana telah terjalin selama ini dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Baca juga: Kemen PUPR sebut WWF percepat realisasi target SDGs
Baca juga: Kemen PUPR siapkan tujuh tol alternatif gratis
Dalam menyambut pemerintahan Prabowo, kata Bamsoet, dunia usaha juga harus mempersiapkan diri. Apalagi, Prabowo merupakan sosok yang dikenal dengan ketegasan dan kecintaannya pada Indonesia sehingga pelaku usaha swasta juga harus mengikutinya dengan senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap langkah usaha yang mereka jalankan.
"Jangan keluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat seperti pajak yang berlipat-lipat, pajak yang berkali-kali dikenakan," katanya mengingatkan.
Ketua MPR RI lantas mengatakan, "Kurangi impor berbagai kebutuhan pokok maupun impor berbagai kebutuhan industri yang hanya memberikan keuntungan bagi kelompok-kelompok orang dan ujungnya merugikan masyarakat secara keseluruhan," katanya.