Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong Penjabat (Pj.) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) yang baru dilantik Andriko Noto Susanto untuk mengatasi sejumlah tantangan di NTT.
Hal ini, kata Mendagri, seperti kemiskinan ekstrem, stunting, peningkatan produksi pangan, hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang belum optimal. Selain itu, kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 juga perlu dimaksimalkan.
“Sesuai dengan Keppres yang nanti Bapak (Andriko) akan baca, (Penjabat) itu menjabat paling lama satu tahun, tapi tugas terpentingnya adalah memang untuk mendukung pelaksanaan pilkada. Pelaksananya tentunya adalah KPUD dan Bawaslu sebagai pengawas,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Dia meminta Penjabat Gubernur NTT dapat memastikan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pilkada telah direalisasikan kabupaten/kota di NTT. Sebagai daerah dengan kapasitas fiskal rendah, kata Tito, kepastian anggaran pilkada di NTT merupakan hal penting. Upaya ini akan membantu kelancaran jalannya pilkada di NTT.
Di samping itu, sosialisasi pelaksanaan Pilkada juga perlu dijalankan secara intensif.
Menurut dia, penjabat. gubernur dapat berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat, khususnya dalam memastikan situasi pilkada berlangsung aman dan kondusif. Pelaksanaan pilkada, menurut Tito, memungkinkan terjadinya perbedaan pilihan politik bagi masyarakat. Kondisi tersebut merupakan konsekuensi diterapkan demokrasi di suatu wilayah.
Baca juga: Sejumlah Pj kepala daerah raih apresiasi mendorong kesejahteraan-ekonomi
Baca juga: Pemda harus manfaatkan peluang dalam tangani sampah
Dalam konteks ini, dia meminta penjabat gubernur dapat bekerja sama dengan pihak terkait untuk mengendalikan potensi konflik yang terjadi agar tidak menjurus pada kekerasan. "Itu harus dijaga,” ujarnya.
Sementara itu, dalam upaya mengatasi tantangan yang berkaitan dengan urusan pangan, dia percaya Penjabat Gubernur NTT dapat melakukan terobosan yang optimal, apalagi selama ini, Andriko telah memiliki rekam jejak panjang di bidang hortikultura dan pangan.
Selain itu, Tito juga mendorong Penjabat Gubernur NTT dapat menjalankan tugasnya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
“Kepada rekan-rekan semua, mari kita dukung penjabat yang baru Pak Andriko. Saya mohon betul kepada Forkopimda, Pak Andriko juga bangun hubungan baik dengan semua stakeholder yang ada di NTT. Dan mohon sekali lagi kepada Forkopimda, Kapolda, Danrem, Pangdam, Kajati, Ketua DPRD, pimpinan, semua rekan-rekan pejabat formal ataupun informal, mohon dukungannya kepada pak penjabat yang baru,” ujar Tito.
Hal ini, kata Mendagri, seperti kemiskinan ekstrem, stunting, peningkatan produksi pangan, hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang belum optimal. Selain itu, kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 juga perlu dimaksimalkan.
“Sesuai dengan Keppres yang nanti Bapak (Andriko) akan baca, (Penjabat) itu menjabat paling lama satu tahun, tapi tugas terpentingnya adalah memang untuk mendukung pelaksanaan pilkada. Pelaksananya tentunya adalah KPUD dan Bawaslu sebagai pengawas,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Dia meminta Penjabat Gubernur NTT dapat memastikan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pilkada telah direalisasikan kabupaten/kota di NTT. Sebagai daerah dengan kapasitas fiskal rendah, kata Tito, kepastian anggaran pilkada di NTT merupakan hal penting. Upaya ini akan membantu kelancaran jalannya pilkada di NTT.
Di samping itu, sosialisasi pelaksanaan Pilkada juga perlu dijalankan secara intensif.
Menurut dia, penjabat. gubernur dapat berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat, khususnya dalam memastikan situasi pilkada berlangsung aman dan kondusif. Pelaksanaan pilkada, menurut Tito, memungkinkan terjadinya perbedaan pilihan politik bagi masyarakat. Kondisi tersebut merupakan konsekuensi diterapkan demokrasi di suatu wilayah.
Baca juga: Sejumlah Pj kepala daerah raih apresiasi mendorong kesejahteraan-ekonomi
Baca juga: Pemda harus manfaatkan peluang dalam tangani sampah
Dalam konteks ini, dia meminta penjabat gubernur dapat bekerja sama dengan pihak terkait untuk mengendalikan potensi konflik yang terjadi agar tidak menjurus pada kekerasan. "Itu harus dijaga,” ujarnya.
Sementara itu, dalam upaya mengatasi tantangan yang berkaitan dengan urusan pangan, dia percaya Penjabat Gubernur NTT dapat melakukan terobosan yang optimal, apalagi selama ini, Andriko telah memiliki rekam jejak panjang di bidang hortikultura dan pangan.
Selain itu, Tito juga mendorong Penjabat Gubernur NTT dapat menjalankan tugasnya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
“Kepada rekan-rekan semua, mari kita dukung penjabat yang baru Pak Andriko. Saya mohon betul kepada Forkopimda, Pak Andriko juga bangun hubungan baik dengan semua stakeholder yang ada di NTT. Dan mohon sekali lagi kepada Forkopimda, Kapolda, Danrem, Pangdam, Kajati, Ketua DPRD, pimpinan, semua rekan-rekan pejabat formal ataupun informal, mohon dukungannya kepada pak penjabat yang baru,” ujar Tito.