Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, membentuk Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja (Desk) Pilkada serentak 27 November 2024, dengan menerapkan aplikasi Sistem Penghitungan Suara (Sipesu).
"Desk Pilkada tersebut sebagai wadah memfasilitasi dan mengawal seluruh tahapan pilkada," kata Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Mataram Tri Budiprayitno di Mataram, Jumat.
Dikatakan, keberadaan Desk Pilkada itu semata-mata untuk kebutuhan internal pemerintah tidak untuk dipublikasikan dan tidak bisa menjadi data acuan.
Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara memiliki kewenangan penuh untuk memberikan data baik secara hasil hitung cepat (quick count) maupun data riil (real count).
"Sekali lagi, Desk Pilkada yang kami bentuk semata-mata untuk kebutuhan internal, tidak untuk dipublikasikan," katanya lagi.
Baca juga: KPU: Kebutuhan anggota KPPS di Mataram terisi hampir 90 persen
Dikatakan, untuk pelaksanaan Desk Pilkada tersebut saat ini sedang dilakukan perekrutan operator aplikasi "Sipesu" di 50 kelurahan se-Kota Mataram.
Dengan ketentuan, satu kelurahan satu operator sehingga jumlah operator "Sipesu" menjadi 50 orang dan dikomandani oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram.
"Untuk tahap awal, pada aplikasi tersebut sekarang sudah mulai menginput data pemilih di 581 tempat pemungutan suara (TPS) se-Kota Mataram," katanya.
Baca juga: KPU Mataram tetapkan nomor urut pasangan calon pilkada
Di sisi lain, menurut Pjs Wali Kota Mataram, dari hasil rapat dengan Forkopimda menyebutkan dari 581 TPS di Kota Mataram sudah dilakukan pemetaan oleh aparat kepolisian terhadap TPS kurang rawan, rawan, dan sangat rawan.
"Untuk TPS sangat rawan hanya satu yakni di Lapas Perempuan Mataram, sedangkan TPS kurang rawan dan rawan data belum kami terima," katanya.
Pemetaan itu, sambungnya, dimaksudkan guna memudahkan sistem pengamanan bila mana terjadi peningkatan eskalasi politik pada titik-titik tentu akan dilakukan penebalan pengamanan.
Untuk pengamanan di masing-masing TPS yang telah ditentukan saat ini terdapat dua petugas Linmas di masing-masing TPS dan aparat TNI/Polri.
"Harapan kami, masyarakat bisa ikut berpartisipasi menjaga keamanan dan kelancaran proses tahapan pilkada di daerah ini," katanya.
Baca juga: Pemkot Mataram siapkan empat lokasi kampanye terbuka pilkada
"Desk Pilkada tersebut sebagai wadah memfasilitasi dan mengawal seluruh tahapan pilkada," kata Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Mataram Tri Budiprayitno di Mataram, Jumat.
Dikatakan, keberadaan Desk Pilkada itu semata-mata untuk kebutuhan internal pemerintah tidak untuk dipublikasikan dan tidak bisa menjadi data acuan.
Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara memiliki kewenangan penuh untuk memberikan data baik secara hasil hitung cepat (quick count) maupun data riil (real count).
"Sekali lagi, Desk Pilkada yang kami bentuk semata-mata untuk kebutuhan internal, tidak untuk dipublikasikan," katanya lagi.
Baca juga: KPU: Kebutuhan anggota KPPS di Mataram terisi hampir 90 persen
Dikatakan, untuk pelaksanaan Desk Pilkada tersebut saat ini sedang dilakukan perekrutan operator aplikasi "Sipesu" di 50 kelurahan se-Kota Mataram.
Dengan ketentuan, satu kelurahan satu operator sehingga jumlah operator "Sipesu" menjadi 50 orang dan dikomandani oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram.
"Untuk tahap awal, pada aplikasi tersebut sekarang sudah mulai menginput data pemilih di 581 tempat pemungutan suara (TPS) se-Kota Mataram," katanya.
Baca juga: KPU Mataram tetapkan nomor urut pasangan calon pilkada
Di sisi lain, menurut Pjs Wali Kota Mataram, dari hasil rapat dengan Forkopimda menyebutkan dari 581 TPS di Kota Mataram sudah dilakukan pemetaan oleh aparat kepolisian terhadap TPS kurang rawan, rawan, dan sangat rawan.
"Untuk TPS sangat rawan hanya satu yakni di Lapas Perempuan Mataram, sedangkan TPS kurang rawan dan rawan data belum kami terima," katanya.
Pemetaan itu, sambungnya, dimaksudkan guna memudahkan sistem pengamanan bila mana terjadi peningkatan eskalasi politik pada titik-titik tentu akan dilakukan penebalan pengamanan.
Untuk pengamanan di masing-masing TPS yang telah ditentukan saat ini terdapat dua petugas Linmas di masing-masing TPS dan aparat TNI/Polri.
"Harapan kami, masyarakat bisa ikut berpartisipasi menjaga keamanan dan kelancaran proses tahapan pilkada di daerah ini," katanya.
Baca juga: Pemkot Mataram siapkan empat lokasi kampanye terbuka pilkada