Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menyusun jadwal pola tanam untuk musim tanam 2024-2025 guna mendukung peningkatan produktivitas pertanian di daerah setempat.
"Kami telah melaksanakan rapat koordinasi dengan dinas terkait dan telah menyusun jadwal pola tanam di Lombok Tengah," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lombok Tengah Lalu Rahadian di Lombok Tengah, Senin.
Ia mengatakan adapun jadwal pola tanam di Lombok Tengah yang telah disepakati tersebut yakni padi, padi dan palawija, sehingga untuk musim tanam ketiga tidak ada tanaman padi.
"Musim tanam ke tiga tidak disarankan untuk menanam padi," katanya.
Baca juga: Para petani di Lombok Tengah diminta patuhi pola tanam agar tak merugi
Ia mengatakan dalam penyusunan jadwal pola tanam tersebut melibatkan komisi irigasi yang di dalamnya ada unsur pemerintah, perkumpulan petani pemakai air ( P3A).
Dalam penyusunan pola tanam ini dibahas bahwa musim tanam pertama, kedua dan ketiga sudah ditentukan luas berapa yang boleh untuk tanaman padi, palawija dan lain sebagainya.
“Jadi musim tanam pertama, kedua dan ketiga sudah ditentukan di pola tanam itu berapa luas yang boleh ditanam," katanya.
Ia mengatakan kondisi air irigasi saat ini sudah sangat menipis akibat musim kemarau, tapi ini lebih disebabkan kepada kesadaran masyarakat yang tidak mematuhi pola tanam yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
"Jika petani mematuhi pola tanam maka pihaknya meyakini meskipun saat ini terjadi musim kemarau namun air irigasi tidak akan pernah kurang," katanya.
Mengingat dalam hal menentukan pola tanam, dari berbagai pihak sudah mengukur bagaimana ketersediaan air irigasi hingga luas wilayah yang boleh untuk ditanami padi.
“Kalau pola tanam ditaati maka saya yakin ketersediaan air irigasi bisa aman, tapi air irigasi sekarang tidak aman karena banyak pelanggaran pola tanam," katanya.
Ia mengatakan, bahwa saat ini memang pemerintah pusat sudah menyarankan kepada Pemda untuk musim tanam ketiga juga tetap ada di beberapa wilayah untuk menanam padi, hanya saja baginya bahwa pemerintah pusat tidak melihat kondisi ketersediaan air yang ada.
“Padahal kalau air kurang maka tidak mungkin tetap dipaksakan," katanya.
"Kami telah melaksanakan rapat koordinasi dengan dinas terkait dan telah menyusun jadwal pola tanam di Lombok Tengah," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lombok Tengah Lalu Rahadian di Lombok Tengah, Senin.
Ia mengatakan adapun jadwal pola tanam di Lombok Tengah yang telah disepakati tersebut yakni padi, padi dan palawija, sehingga untuk musim tanam ketiga tidak ada tanaman padi.
"Musim tanam ke tiga tidak disarankan untuk menanam padi," katanya.
Baca juga: Para petani di Lombok Tengah diminta patuhi pola tanam agar tak merugi
Ia mengatakan dalam penyusunan jadwal pola tanam tersebut melibatkan komisi irigasi yang di dalamnya ada unsur pemerintah, perkumpulan petani pemakai air ( P3A).
Dalam penyusunan pola tanam ini dibahas bahwa musim tanam pertama, kedua dan ketiga sudah ditentukan luas berapa yang boleh untuk tanaman padi, palawija dan lain sebagainya.
“Jadi musim tanam pertama, kedua dan ketiga sudah ditentukan di pola tanam itu berapa luas yang boleh ditanam," katanya.
Ia mengatakan kondisi air irigasi saat ini sudah sangat menipis akibat musim kemarau, tapi ini lebih disebabkan kepada kesadaran masyarakat yang tidak mematuhi pola tanam yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
"Jika petani mematuhi pola tanam maka pihaknya meyakini meskipun saat ini terjadi musim kemarau namun air irigasi tidak akan pernah kurang," katanya.
Mengingat dalam hal menentukan pola tanam, dari berbagai pihak sudah mengukur bagaimana ketersediaan air irigasi hingga luas wilayah yang boleh untuk ditanami padi.
“Kalau pola tanam ditaati maka saya yakin ketersediaan air irigasi bisa aman, tapi air irigasi sekarang tidak aman karena banyak pelanggaran pola tanam," katanya.
Ia mengatakan, bahwa saat ini memang pemerintah pusat sudah menyarankan kepada Pemda untuk musim tanam ketiga juga tetap ada di beberapa wilayah untuk menanam padi, hanya saja baginya bahwa pemerintah pusat tidak melihat kondisi ketersediaan air yang ada.
“Padahal kalau air kurang maka tidak mungkin tetap dipaksakan," katanya.