Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyebut pendidikan vokasi dapat menumbuhkan perekonomian lokal yang lebih inklusif.
“Pendidikan vokasi tidak hanya berperan dalam peningkatan keterampilan atau penyiapan sumber daya manusia, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Saryadi dalam gelar wicara di Jakarta, Senin.
Kemendikbudristek bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan mitra akan menyelenggarakan diskusi terpumpun penyusunan rencana strategis pendidikan vokasi mulai besok (8/10) dengan metode foresight, atau perencanaan kebijakan dan strategi yang antisipatif dengan mendeteksi ancaman di masa depan bersama perwakilan dari pemerintah daerah.
Menurutnya, peran pemerintah daerah dalam mengembangkan pendidikan vokasi akan selalu memiliki posisi strategis, utamanya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor: 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2024-2045.
“Pendidikan vokasi akan selalu memiliki posisi strategis dan menjadi pilar untuk penyiapan sumber daya manusia yang memiliki produktivitas tinggi dan daya saing, dalam UU 59/2024 ada potensi kewilayahan di mana pemerintah telah menetapkan isu-isu di masing-masing wilayah terkait SDM, dan di bidang pendidikan, dan saya rasa sudah ada ekosistem kemitraan yang semakin kuat,” ujarnya.
Ia mengapresiasi program ekosistem kemerdekaan yang bekerja sama dengan LPDP dan berbagai mitra di daerah dengan capaian-capaian menggembirakan sehingga perlu dikawal untuk keberlanjutannya.
“Program ini telah mencakup 27 provinsi di Indonesia yang diampu oleh 20 tim konsorsium perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi dengan total anggota yang terlibat sebanyak 287 anggota tim kerja yang terdiri atas para dosen dan tenaga kependidikan, berasal dari 65 perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi,” paparnya.
Baca juga: Atase pendidikan Jepang beri dukungan SV IPB University
Menurutnya, program ekosistem kemitraan perlu dimaknai secara mendalam agar pemenuhan hasil yang saat ini sudah dicapai dapat lebih ditingkatkan kualitasnya, utamanya kolaborasi antara pemerintah daerah bersama dunia industri dan satuan pendidikan, khususna pendidikan vokasi baik SMK, lembaga kursus, komunitas, dan media massa.
“Harapannya pembicaraan tentang pendidikan vokasi bukan lagi menjadi pembicaraan yang terpisah dari potensi ataupun agenda prioritas pembangunan daerah. Bicara tentang pembangunan ekonomi daerah, harapannya juga berbicara tentang pendidikan vokasi dan berbicara tentang pendidikan vokasi, maka juga berbicara tentang pembangunan ekonomi daerah,” ucapnya.
Baca juga: Kemnaker ingatkan instruktur pelatihan vokasi
Ia mengemukakan, kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah dan dunia usaha telah menciptakan sinergi yang efektif dalam mengatasi atau menjawab permasalahan pendidikan vokasi untuk memastikan keberlanjutan atas berbagai inisiatif yang telah terbukti mendukung pertumbuhan ekonomi regional.
“Kemitraan ini tidak hanya mendorong keterlibatan sektor pendidikan vokasi tetapi juga harus memperluas jangkauan potensi ekonomi daerah. Selain memperkuat kemitraan yang ada, penting untuk terus mendorong kolaborasi yang lebih inovatif antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha yang fokus pada pengembangan potensi lokal,” tuturnya.
“Pendidikan vokasi tidak hanya berperan dalam peningkatan keterampilan atau penyiapan sumber daya manusia, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Saryadi dalam gelar wicara di Jakarta, Senin.
Kemendikbudristek bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan mitra akan menyelenggarakan diskusi terpumpun penyusunan rencana strategis pendidikan vokasi mulai besok (8/10) dengan metode foresight, atau perencanaan kebijakan dan strategi yang antisipatif dengan mendeteksi ancaman di masa depan bersama perwakilan dari pemerintah daerah.
Menurutnya, peran pemerintah daerah dalam mengembangkan pendidikan vokasi akan selalu memiliki posisi strategis, utamanya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor: 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2024-2045.
“Pendidikan vokasi akan selalu memiliki posisi strategis dan menjadi pilar untuk penyiapan sumber daya manusia yang memiliki produktivitas tinggi dan daya saing, dalam UU 59/2024 ada potensi kewilayahan di mana pemerintah telah menetapkan isu-isu di masing-masing wilayah terkait SDM, dan di bidang pendidikan, dan saya rasa sudah ada ekosistem kemitraan yang semakin kuat,” ujarnya.
Ia mengapresiasi program ekosistem kemerdekaan yang bekerja sama dengan LPDP dan berbagai mitra di daerah dengan capaian-capaian menggembirakan sehingga perlu dikawal untuk keberlanjutannya.
“Program ini telah mencakup 27 provinsi di Indonesia yang diampu oleh 20 tim konsorsium perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi dengan total anggota yang terlibat sebanyak 287 anggota tim kerja yang terdiri atas para dosen dan tenaga kependidikan, berasal dari 65 perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi,” paparnya.
Baca juga: Atase pendidikan Jepang beri dukungan SV IPB University
Menurutnya, program ekosistem kemitraan perlu dimaknai secara mendalam agar pemenuhan hasil yang saat ini sudah dicapai dapat lebih ditingkatkan kualitasnya, utamanya kolaborasi antara pemerintah daerah bersama dunia industri dan satuan pendidikan, khususna pendidikan vokasi baik SMK, lembaga kursus, komunitas, dan media massa.
“Harapannya pembicaraan tentang pendidikan vokasi bukan lagi menjadi pembicaraan yang terpisah dari potensi ataupun agenda prioritas pembangunan daerah. Bicara tentang pembangunan ekonomi daerah, harapannya juga berbicara tentang pendidikan vokasi dan berbicara tentang pendidikan vokasi, maka juga berbicara tentang pembangunan ekonomi daerah,” ucapnya.
Baca juga: Kemnaker ingatkan instruktur pelatihan vokasi
Ia mengemukakan, kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah dan dunia usaha telah menciptakan sinergi yang efektif dalam mengatasi atau menjawab permasalahan pendidikan vokasi untuk memastikan keberlanjutan atas berbagai inisiatif yang telah terbukti mendukung pertumbuhan ekonomi regional.
“Kemitraan ini tidak hanya mendorong keterlibatan sektor pendidikan vokasi tetapi juga harus memperluas jangkauan potensi ekonomi daerah. Selain memperkuat kemitraan yang ada, penting untuk terus mendorong kolaborasi yang lebih inovatif antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha yang fokus pada pengembangan potensi lokal,” tuturnya.