Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan memperkuat pendidikan vokasi di lembaga pendidikan dalam mempersiapkan dan menciptakan tenaga kerja yang kompeten serta siap bersaing secara global.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB Baiq Nelly Yuniarti mengatakan penguatan pendidikan vokasi ini sesuai arahan dan komitmen Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dalam menciptakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sehingga siap bersaing di luar negeri khususnya dalam mempersiapkan calon pekerja migran Indonesia (PMI).
"Ini yang sekarang kita terus dorong dan diperkuat, bagaimana tenaga kerja yang kita kirim ke luar negeri itu memiliki keahlian tertentu, sehingga kita tidak hanya mengirim tenaga kerja di ladang atau informal seperti Malaysia tetapi yang benar-benar memiliki keahlian," ujarnya di Mataram, Minggu.
Baca juga: Gubernur NTB tekankan skema tanpa biaya bagi PMI ke Malaysia
Menurutnya, penguatan pendidikan vokasi tentu tidak terpaku pada lembaga pendidikan, tetapi juga harus melibatkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) termasuk dunia usaha/industri. Sebab, kolaborasi ini menjadi kunci utama mengatasi ketidakcocokan yang terjadi selama ini sekaligus meningkatkan penyerapan lulusan ke dunia kerja sehingga mampu bersaing dan mengurangi angka pengangguran di NTB.
"Data BPS pengangguran terbanyak kita itu adalah dari lulusan SMK. Nah ini yang perlu disiapkan, bagaimana siswa-siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kita ketika mereka lulus menjadi tenaga ahli yang siap dikirim ke luar negeri," ucap Nelly.
"Misalkan sekarang ada pasar Jepang, meskipun dia SMK tetapi belum bisa bahasa Jepang tidak bisa kita kirim. Untuk itu harus kita latih dulu bagaimana kerja sama dengan SMK supaya dia bisa bahasa Jepang, begitu juga sekarang ada permintaan Australia, tetapi mereka minta jurusan elektronik, ini yang kita siapkan dengan standar mereka, sehingga jangan anak-anak kita lepas tanpa persiapan," sambungnya.
Baca juga: Anggota DPR: Pencabutan moratorium PMI ke Arab Saudi untuk perlindungan
Mantan Kepala Dinas Perdagangan NTB ini, mengakui permintaan tenaga kerja ke luar negeri di sektor industri cukup banyak, salah satunya Jepang. Namun, dari permintaan yang ada, NTB belum bisa memenuhi permintaan dari negeri Sakura tersebut.
"Bayangkan yang ikut seleksi magang ke Jepang itu lulus 52 orang dari 200-an yang ikut seleksi. Padahal, kuota-nya banyak ada 15 ribu. Jangankan 1.000 orang, 200 orang saja kita tidak tembus," ujarnya.
Oleh karena itu, menghadapi tingginya permintaan tenaga ahli tersebut pihaknya saat ini berusaha memperkuat kerja sama dengan lembaga pendidikan khususnya SMK untuk meningkatkan kompetensi siswa, sehingga setelah lulus mereka siap bekerja di luar negeri. Bahkan, kerja sama ini diperluas tidak hanya pada sekolah, tetapi juga dengan Perguruan Tinggi (PT), salah satunya Fakultas Teknik Universitas Mataram (Unram).
"Sayang kan sarjana penghasilan di dalam negeri, padahal penghasilan di luar negeri jauh lebih besar. Jadi kita coba mengubah pola pikir itu bagaimana mereka meningkatkan wawasan, menambah pengalaman dan keahliannya," tandas Nelly.
Baca juga: APJATI NTB minta pemda bantu pemberangkatan 518 calon PMI
Brdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran di NTB per Agustus 2024 tercatat 87,01 ribu orang. Dari jumlah itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) berdasarkan tingkat pendidikan menempatkan lulusan SMK sebagai penyumbang tertinggi, yakni sebesar 4,73 persen.
Sementara lulusan SMA sebesar 4,26 persen, lulusan universitas atau PT sebesar 3,54 persen, lulusan SMP 2,01 persen, lulusan SD ke bawah 1,67 persen dan lulusan Diploma I/II/III sebesar 1,03 persen. Sedangkan pada Agustus 2023, angka pengangguran NTB tercatat sebanyak 83 ribu orang, sementara pada Agustus 2022, berada di angka 80 ribu orang.
Baca juga: Komisi IX DPR RI usulkan revisi UU Perlindungan PMI
