Beirut (ANTARA) - Prioritas utama Lebanon adalah mencapai gencatan senjata dan mengakhiri agresi Israel sambil memastikan keamanan dan keselamatan warga negaranya, kata Perdana Menteri Najib Mikati pada Sabtu.
Menurut pernyataan dari kantor Perdana Menteri Lebanon, Mikati mendiskusikan isu tersebut dalam pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, yang tiba di Beirut untuk kunjungan satu hari.
Selama pembicaraan, PM Mikati menegaskan kembali komitmen Lebanon untuk sepenuhnya menerapkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 dan memperkuat kehadiran tentara Lebanon di Lebanon selatan.
Ia menekankan upaya berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan internasional utama beserta PBB untuk menekan Israel agar mematuhi resolusi tersebut.
“Prioritas pemerintah kami pada tahap ini adalah mengupayakan gencatan senjata, menghentikan agresi Israel, dan melindungi keamanan Lebanon serta keselamatan warga negaranya,” kata Mikati, menegaskan.
Dalam perkembangan terkait, Mikati menerima panggilan telepon dari utusan AS Amos Hochstein guna membahas upaya untuk mengamankan gencatan senjata dan menghentikan konfrontasi militer dengan Israel.
Mereka juga menjajaki kemungkinan solusi politik yang komprehensif berdasarkan resolusi PBB.
Setelah rapat kabinet pada Jumat (11/10), Mikati menyatakan bahwa "Hizbullah adalah mitra dalam pemerintahan Lebanon dan telah setuju untuk menerapkan Resolusi 1701."
Dia mengonfirmasi bahwa Kementerian Luar Negeri Lebanon telah mengajukan permintaan kepada Dewan Keamanan PBB untuk gencatan senjata segera dan penegakan penuh resolusi tersebut.
Diadopsi pada 11 Agustus 2006, resolusi 1701 menyerukan penghentian total permusuhan antara Lebanon dan Israel dan pembentukan zona demiliterisasi antara Garis Biru (perbatasan antara Lebanon dan Israel) dan Sungai Litani, yang hanya mengizinkan tentara Lebanon dan pasukan sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) untuk memiliki senjata dan peralatan militer di daerah tersebut.
Baca juga: Sekjen PBB Antonio sampaikan solidaritas untuk Indonesia menyusul serangan ke UNIFIL
Israel telah melancarkan serangan udara besar-besaran di Lebanon untuk menargetkan kelompok Hizbullah.
Serangan Israel yang berlangsung sejak 23 September lalu telah menewaskan sedikitnya 1.351 korban, melukai lebih dari 3.800 orang lainnya, dan memaksa lebih dari 1,2 juta orang mengungsi.
Baca juga: Israel cegah pasien anak dievakuasi dari RS Indonesia
Serangan udara tersebut merupakan eskalasi dari perang lintas batas selama setahun antara Israel dan Hizbullah sejak dimulainya serangannya di Jalur Gaza, di mana Israel telah menewaskan lebih dari 42.100 korban, sejak serangan kelompok Hamas Palestina tahun lalu.
Sumber: Anadolu
Menurut pernyataan dari kantor Perdana Menteri Lebanon, Mikati mendiskusikan isu tersebut dalam pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, yang tiba di Beirut untuk kunjungan satu hari.
Selama pembicaraan, PM Mikati menegaskan kembali komitmen Lebanon untuk sepenuhnya menerapkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 dan memperkuat kehadiran tentara Lebanon di Lebanon selatan.
Ia menekankan upaya berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan internasional utama beserta PBB untuk menekan Israel agar mematuhi resolusi tersebut.
“Prioritas pemerintah kami pada tahap ini adalah mengupayakan gencatan senjata, menghentikan agresi Israel, dan melindungi keamanan Lebanon serta keselamatan warga negaranya,” kata Mikati, menegaskan.
Dalam perkembangan terkait, Mikati menerima panggilan telepon dari utusan AS Amos Hochstein guna membahas upaya untuk mengamankan gencatan senjata dan menghentikan konfrontasi militer dengan Israel.
Mereka juga menjajaki kemungkinan solusi politik yang komprehensif berdasarkan resolusi PBB.
Setelah rapat kabinet pada Jumat (11/10), Mikati menyatakan bahwa "Hizbullah adalah mitra dalam pemerintahan Lebanon dan telah setuju untuk menerapkan Resolusi 1701."
Dia mengonfirmasi bahwa Kementerian Luar Negeri Lebanon telah mengajukan permintaan kepada Dewan Keamanan PBB untuk gencatan senjata segera dan penegakan penuh resolusi tersebut.
Diadopsi pada 11 Agustus 2006, resolusi 1701 menyerukan penghentian total permusuhan antara Lebanon dan Israel dan pembentukan zona demiliterisasi antara Garis Biru (perbatasan antara Lebanon dan Israel) dan Sungai Litani, yang hanya mengizinkan tentara Lebanon dan pasukan sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) untuk memiliki senjata dan peralatan militer di daerah tersebut.
Baca juga: Sekjen PBB Antonio sampaikan solidaritas untuk Indonesia menyusul serangan ke UNIFIL
Israel telah melancarkan serangan udara besar-besaran di Lebanon untuk menargetkan kelompok Hizbullah.
Serangan Israel yang berlangsung sejak 23 September lalu telah menewaskan sedikitnya 1.351 korban, melukai lebih dari 3.800 orang lainnya, dan memaksa lebih dari 1,2 juta orang mengungsi.
Baca juga: Israel cegah pasien anak dievakuasi dari RS Indonesia
Serangan udara tersebut merupakan eskalasi dari perang lintas batas selama setahun antara Israel dan Hizbullah sejak dimulainya serangannya di Jalur Gaza, di mana Israel telah menewaskan lebih dari 42.100 korban, sejak serangan kelompok Hamas Palestina tahun lalu.
Sumber: Anadolu