Mataram (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menargetkan Provinsi Nusa Tenggara Barat memenuhi kuota rasio sebesar 1,74 persen dalam hal pengembangan kewirausahaan pada tahun 2025.
"Untuk pengembangan kewirausahaan, NTB targetkan penuhi kuota rasio 1,74 persen pada tahun 2025," kata Sekretaris Bappeda Nusa Tenggara Barat Mahjulan di Mataram, Kamis.
Mahjulan menuturkan penyusunan Rancangan Jangka Panjang Daerah (RJPD) tentang arah pembangunan di Nusa Tenggara Barat kini sudah memasuki tahap akhir dan akan segera ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Organisasi, Keanggotaan, Pemberdayaan, Hubungan Antar Lembaga Hasmudin mengatakan indeks pemberatan akses dan kualitas infrastruktur menjadi pilar utama dalam pengembangan kewirausahaan.
"Indeks pemberatan akses dan kualitas infrastruktur seperti yang kita ketahui menjadi pilar utama dalam pengembangan kewirausahaan," kata Hasmudin.
Baca juga: Perlu dorongan pemasaran kewirausahaan UMKM naik kelas
Akses infrastruktur dalam pengembangan kewirausahaan yang dimaksud seperti akses sanitasi, ketersediaan dan kelayakan air minum, kepemilikan rumah, dan hunian layak yang sudah di atas rata-rata nasional.
Hasmudin menegaskan dengan ketersediaan infrastruktur yang sudah di atas rata-rata nasional dapat menjadi modal utama dari pengembangan kewirausahaan di Nusa Tenggara Barat.
Dia berharap Kadin bersama pemerintahan dan pihak-pihak terkait dapat melakukan kolaborasi untuk percepatan pengembangan kewirausahaan mengingat Nusa Tenggara Barat menjadi tuan rumah dua acara besar, yaitu MotoGP setiap tahun dan Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2028.
Baca juga: Generasi muda ntb diberi pelatihan kewirausahaan
"Untuk pengembangan kewirausahaan, NTB targetkan penuhi kuota rasio 1,74 persen pada tahun 2025," kata Sekretaris Bappeda Nusa Tenggara Barat Mahjulan di Mataram, Kamis.
Mahjulan menuturkan penyusunan Rancangan Jangka Panjang Daerah (RJPD) tentang arah pembangunan di Nusa Tenggara Barat kini sudah memasuki tahap akhir dan akan segera ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Organisasi, Keanggotaan, Pemberdayaan, Hubungan Antar Lembaga Hasmudin mengatakan indeks pemberatan akses dan kualitas infrastruktur menjadi pilar utama dalam pengembangan kewirausahaan.
"Indeks pemberatan akses dan kualitas infrastruktur seperti yang kita ketahui menjadi pilar utama dalam pengembangan kewirausahaan," kata Hasmudin.
Baca juga: Perlu dorongan pemasaran kewirausahaan UMKM naik kelas
Akses infrastruktur dalam pengembangan kewirausahaan yang dimaksud seperti akses sanitasi, ketersediaan dan kelayakan air minum, kepemilikan rumah, dan hunian layak yang sudah di atas rata-rata nasional.
Hasmudin menegaskan dengan ketersediaan infrastruktur yang sudah di atas rata-rata nasional dapat menjadi modal utama dari pengembangan kewirausahaan di Nusa Tenggara Barat.
Dia berharap Kadin bersama pemerintahan dan pihak-pihak terkait dapat melakukan kolaborasi untuk percepatan pengembangan kewirausahaan mengingat Nusa Tenggara Barat menjadi tuan rumah dua acara besar, yaitu MotoGP setiap tahun dan Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2028.
Baca juga: Generasi muda ntb diberi pelatihan kewirausahaan